Header Ads

http://www.bankdki.co.id/en/product-services/layanan/modern-banking/jakone-mobile-bank-dki

Luhut Perintahkan Tak Ada Penenggelaman Kapal Mulai 2018

Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti
Kegarangan Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti begitu ditakuti. Apalagi bila sudah meminta untuk menenggelamkan kapal yang mencuri kekayaan ikan kita, sosoknya begitu ditakuti. “Tenggelamkan!” malah menjadi meme yang sempat ngetop di media sosial. 

Susi yang berlatar belakang pengusaha perikanan dan maskapai penerbangan sewa itu, dalam akun Twitter-nya, dilihat di Jakarta, Selasa, menyatakan, penangkapan kapal ikan ilegal sudah diatur UU yang berlaku.

UU yang dia maksud itu adalah UU Nomor 45/2009 tentang Perikanan, dan dia ingin ada sosialisasi tentang penenggelaman kapal pencuri ikan sebagaimana telah diatur dalam UU itu.

Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15/2009 menyatakan, Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Sementara itu, pasal 69 ayat (4) UU Nomor 15/2009 berbunyi, Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam akun media sosialnya, Susi menyampaikan penenggelaman kapal bukanlah kemauan dia secara pribadi sebagai seorang menteri, tapi hal itu dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri.

Akan tetapi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, yang juga mengurusi bidang perikanan dan kelautan, dan lain-lain lagi, juga berkata soal penenggelaman kapal ini untuk program kerja 2018.

“Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Ini perintah, cukuplah itu. Sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat,” ujar Luhut Pandjaitan, seusai rapat koordinasi dengan empat menteri di lingkungan kerja dia, di Jakarta, Senin (8/1).

Luhut mengatakan, sudah cukup penenggelaman kapal ikan dilakukan sehingga saat ini pemerintah seharusnya fokus meningkatkan produksi agar ekspor juga bisa meningkat.

Perintah itu, kata pensiunan jenderal TNI AD itu, telah disampaikan kepada Susi yang hadir dalam rapat koordinasi itu.

“Tidak ada respons. Ini perintah. Dari kita, tidak ada penenggelaman-penenggelaman. Cukuplah itu,” kata Luhut.

Kemudian, terhadap kapal-kapal yang melanggar, lanjut Luhut, akan disita. Penenggelaman, kata dia, juga bukan tidak mungkin dilakukan karena akan diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran khusus.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR, Bambang Soekartono, menginginkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, memberi masukan kepada koleganya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar dalam menenggelamkan kapal jangan dilakukan dekat garis pantai.

“Penenggelaman seharusnya boleh dilakukan seperti Australia, yang melakukannya di laut dalam. Itu pun juga tidak ditenggelamkan,” kata Soekartono, seperti dikutip Antara, di Jakarta, pada September 2017.

Menurut dia, penenggelaman kapal yang dilakukan dengan peledakan itu berpotensi mengotori laut dan menimbulkan polusi.

No comments

Powered by Blogger.