Header Ads

http://www.bankdki.co.id/en/product-services/layanan/modern-banking/jakone-mobile-bank-dki

Persoalan Hukum Pemberhentian ASN karena Korupsi

Ilustrasi ASN. (Foto:Setkab)
Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Daerah memecat 2.357 ASN terpidana Korupsi, menimbulkan pertanyaan alasan apa sehingga Bupati/Walikota dan Gubernur mendiamkan masalah itu beberapa tahun ini dan memperkerjakan kembali  terpidana itu bekerja kembali sebagai ASN dan diberikan gaji.  

Untuk menjawab pertanyaan itu, beberapa alasan hukum bagi kepala daerah yang dapat diikuti untuk tidak memecat, yaitu :

a. Terdapat pasal di UU No 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara membuka peluang bagi Kepala Daerah untuk tidak memberhentikan karena pasal tersebut sangat jelas menyebutkan bagi PNS yang telah selesai menjalani pidananya,  diberikan pilihan yaitu diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.

b. Pasal lain di UU No. 5/2015 mengatur pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri hanya ditujukan kepada PNS yang dipidana paling singkat 2 (dua) tahun, artinya PNS yang dihukum kurang dari 2 (dua) tahun terbebas dari ketentuan itu.

Nurmadjito,SH,MH
Dari norma hukum tersebut, menunjukan adanya mekanisme pemberhentian ASN yang dilihat dari sisi masa hukuman maupun dengan jenis pidana yang dikenakan,  dan karena Undang-undang serta  Peraturan Pemerintah  tidak  memberikan penjabaran lebih rinci maka Kepala Daerah dalam penerapannya memiliki cara pandang yang berbeda. 

Seorang ASN yang dijatuhi hukuman kurang dari 2 (dua) tahun karena perbuatan pidana, selepas dari berakhir menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), diangkat kembali dan diberikan tugas dalam jabatannya sesuai ketentuan UU.  

Ternyata KPK  mempunyai pendapat berbeda, yaitu bagi ASN yang dikenakan pidana korupsi, tanpa melihat masa hukuman, (hukuman 2 tahun atau kurang dari 2 tahun) harus dikenakan hukuman pemecatan sesuai ketentuan UU ASN.   

Permintaan KPK itu dapat diartikan bahwa seorang ASN yang telah memperoleh Keputusan Pengangkatan Kembali harus dianulir dengan Keputusan Pencabutan Pengangkatan dan menyatakan yang bersangkutan diberhentikan dengan kualifikasi “Tidak Dengan Hormat”. 

Pemintaan KPK kepada Kepala Daerah mencabut Keputusan Pengangkatan Kembali ASN dengan menggantikan dengan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat membawa persoalan hukum dalam pelaksanaannya. 

Hal itu dikarenakan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri  mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.  

Hal yang menjadi keengganan Kepala Daerah memberhentikan dikarenakan perkara korupsi PNS itu sudah diputus sejak beberapa tahun lalu, sehingga mustahil dilaksanakan pada saat ini apalagi peraturan pemerintah baru terbit tahun 2017.  

Dalam kenyataan sebanyak 2.357 PNS telah diaktifkan kembali sebelum berlakunya PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Apabila akan dikeluarkan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat pada saat sudah berlakunya PP 11 Tahun 2017, kedudukan hukum Kepala Daerah tersebut lemah dan rentan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Persoalan hukum lain yang harus dihadapi Kepala Daerah adalah ketentuan   UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Pasal UU tersebut mensyaratkan dalam hal dilakukan pencabutan atau pembatalan suatu Keputusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat cacat  (a) wewenang (b) prosedur dan/atau (c) substansi.  

Dalam kenyataan Kepala Daerah saat menerbitkan keputusan pengaktifan kembali telah memenuhi syarat. Namun ketika akan dilakukan pembatalan Keputusan memenuhi kesulitan karena tidak dapat memenuhi atau melanggar persyaratan yang terkait dengan soal substansi. 

UU No 30 tahun 2014 membatasi pengertian “cacat substabsi”  yaitu soal fakta  dan syarat  hukum yang menjadi  dasar keputusan dan Keputusan itu dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum. Dua Kriteria cacat substansi itu yang menimbulkan keenggan Kepala Daerah untuk menganulir keputusannya sendiri sesuai permintaan KPK.  

Sisi  lain penganuliran keputusan akan menimbulkan persoalan  terkait dengan hak asasi manusia, seseorang yang telah dinyatakan aktif bekerja menurut hukum kemudian oleh ketentuan lain harus dihentikan.

Problem pemberhentian seoarang PNS adalah terkait dengan soal masa depan dan soal kemanusiaan lainnya. Sehingga tidak bisa begitu saja atau tanpa alasan hukum yang tepat mengakhiri karier seorang PNS. (Nurmadjito, Pengamat Hukum Pemerintahan) 

No comments

Powered by Blogger.