Header Ads

http://www.bankdki.co.id/en/product-services/layanan/modern-banking/jakone-mobile-bank-dki

PP 49/2018, Solusi Tenaga Honorer?

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menandatangani menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan itu diklaim menjadi solusi persoalan tenaga honorer berbasis seleksi, meski ada juga yang menganggap kebijakan itu karena menjelang Pemilu 2019.

"Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS," kata Presiden Jokowi dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah, kata Jokowi, harus memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer.

PP itu menyebutkan bahwa jabatan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang dapat diisi oleh PPPK meliputi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Menteri pendayagunaan aparatur negara dapat menetapkan jabatan lain, yang bukan jabatan struktural, yang dapat diisi oleh PPPK.

Setiap instansi pemerintah, wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Selanjutnya, kebutuhan dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Menurut PP ini, setiap warga negara mempunyai kesempatan sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.

Pengadaan calon PPPK, dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Saat ini total pegawai negeri sipil di Indonesia sebanyak 4,35 juta. Dari angka tersebut sebanyak 1,07 juta merupakan tenaga honorer.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan solusi bagi persoalan tenaga honorer berbasis seleksi yang mengedepankan sistem merit.

Moeldoko mengatakan bahwa seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN, sama dengan seleksi di TNI dan POLRI yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional.

Pemerintah, kata Moeldoko, menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas.

"Kami berharap skema PPPK juga dapat menjadi mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi, berbasis sistem merit sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," kata Moeldoko melalui Antaranews.

Aturan yang dianggap solusi bagi tenaga honorer itu tetap saja disebut beraroma Pemilu 2019. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, langkah Presiden Joko Widodo meneken aturan tentang pengangkatan pegawai honorer adalah demi kepentingan Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, seharusnya aturan semacam ini bisa dibuat jauh sebelum tahapan Pilpres 2019. "Ya karena mau pemilu," kata Fahri melalui Kompas.com.

Fahri menyayangkan beberapa poin mengenai aturan ini. Salah satunya pegawai honorer yang lolos seleksi tidak mendapatkan pensiun seperti PNS. Padahal, kata dia, pegawai honorer berjuang diangkat agar bisa mendapatkan pensiun di ujung kariernya.

Bagi tenaga honorer kategori dua (K2), peraturan pemerintah itu dianggap belum menawarkan skema jelas. "Kita juga belum tahu akan seperti apa. Karena yang kami harapkan menjadi PNS (pegawai negeri sipil) bukan PPPK," kata Ketua Forum Honorer Kategori Dua (K2) Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih dikutip Sindonews.

Titi menegaskan, kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah jika belum dapat mengakomodasi maka belum bisa dikatakan sebagai solusi. Dia meminta bahwa penuntasan masalah tenaga honorer harus dilakukan secara menyeluruh tanpa batasan usia atau pun instansi.

Titi mengatakan, yang harus menjadi prioritas untuk dituntasakan adalah tenaga honorer K2. Menurutnya, jika merujuk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak semua bidang dapat diisi PPPK.(BTG)

desktop

No comments

Powered by Blogger.