Header Ads

http://www.ipctpk.co.id/

Dugaan Kriminalisasi terhadap Pengusaha Money Changer

Suasana persidangan kasus di PN Cikarang. Foto:Dede
Jakarta -Penguasaha valas, Diana Trisno, merasa didzalimi dan dikriminalisasi.  Ia diadili karena dituding  telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP serta pasal 3, 4 dan 5 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

Pelapornya adalah seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (Kejaksaan Negeri Cikarang)  yang mana menurut pengakuan Diana seperti diutarakan kuasa hukumnya Dr. Djonggi M. Simorangkir, SH, MH tidak pernah dikenalnya dan tidak pernah berhubungan dengannya.

Merasa dikriminalisasikan, Diana Trisno tidak tinggal diam. Ia mengadukan persoalan ini dan meminta perlindungan hukum. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa Amanda Adelina karena telah melakukan transfer uang sebesar Rp 1,8 Milyar lebih secara personal dan tunai. Kasus ini  telah dilakukan  penyidikan oleh  Polda Metro Jaya. Belakangan dilimpahkan ke  Kejaksaan Negeri Bekasi.

Djonggi mengatakan bahwa telah terjadi  kriminalisasi  terhadap kliennya,  seorang pengusaha Valas, bernama Diana Trisno.  Karena itu selaku pengusaha,  Diana  merasa  khawatir akan dilakukannya lagi kriminalisasi dan  rekayasa kasus yang menimpa dirinya.

Djonggi mengatakan, kasus ini bermula pada 7 Juli 2018. Kala itu Jaksa Amanda melaporkan  Diana Trisno  ke Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum Diana merasa heran,  dengan waktu yang relatif singkat, proses penyidikan  dilakukan begitu cepat hingga  Diana  menjadi tersangka sampai dirinya menjadi terdakwa Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi.

“Padahal klien kami tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan Jaksa tersebut,” ujar Djonggi.

Sebelum kasus ini bergulir ke persidangan, ujar Djonggi bercerita kepada wartawan ini,  awalnya pendeta Jefri menghubungi Diana  melalui telepon pada, 4 Juli 2018 lalu.

Dalam sambungan telepon itu, lanjutnya, Jefri  mengutarakan maksudnya kalalu dirinya ingin  membeli dollar US dari PT Anugrah Mega Perkasa (PT AMP) sebanyak Rp 1,8 Miliar. 

Masih menurut Djonggi, saat itu Diana  hanya menanyakan uang tersebut dipergunakan untuk apa. Saat itu Jefri  mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran haji tahun 2018 dan meminta nomor rekening perusahaan, karena uang tersebut akan di transfer. Selanjutnya Diana mengirim nomor rekening  PT AMP kepada  Jefri.


Selang dua hari kemudian, tepatnya pada , 6 Juli 2018, kata Djonggi,   pendeta Jefri menghubungi Diana kembali. Ia  menyampaikan bahwa uang tersebut sudah di transfer ke Rekening PT AMP. Setelah dihitung sesuai kurs dollar US, uang itu menjadi US$ 125,415. Selanjutnya  pendeta Jefri bersama Harry  temannya datang ke kantor PT APM untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya uang tersebut  diserahkan oleh Supardi selaku Counter merangkap kurir di PT AMP, kepada pendeta Jefry setelah menandatangani tanda terima dan menyerahkan KTP sesuai prosedur.

Setelah menerima dan mengambil uang US$ 125,415 tersebut, pendeta Jefri bersama Harry meninggalkan kantor PT AMP, disaksikan oleh Aparat Kepolisian bernama Muslih. Anehnya, sore harinya datang seorang wanita yang mengaku bernama Vivi bersama dua orang pria. Mereka menanyakan pendeta Jefri  dan  uang  pembelian valas  tersebut.  Oleh  staf PT AMP, bahwa uang tersebut sudah diambil dan dibawa oleh pendeta Jeffry.

Namun , keesokan harinya pada  8 Juli 2018, Vivi bersama temannya tersebut menyambangi rumah Diana. Dengan penuh emosi dia menanyakan dimana uang yang telah ditukarkan pendeta Jefry. Karena Diana tidak mengenal bahkan tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Vivi dan temannya tersebut kata Djonggi kliennya tersebut mengusirnya. “Saat itu Vivi mengancam Diana, akan  melaporkan Diana,” ujar Djonggi.

Buntutnya, pada   9 Juli 2018, Diana menerima surat panggilan dari Unit II/PPA, Dit 5 Kriminal Umum, Polda Metro Jaya. Ia  diminta keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas nama tersangka Jeffry dan Harry.

“Pelapornya adalah Amanda Adelina, Jaksa dari Kejari Kabupaten Bekasi. Karena dia yang mentransfer uang Rp 1,8 miliar tersebut ke rekening PT AMP untuk ditukarkan ke dollar USA,” ungkap Djonggi sambil menunjukan bukti transfer dan mengatakan bahwa Pendeta Jeffry dan Harry telah memberikan cek kosong kepada Vivi di Sarinah, Jakarta Pusat.

Setelah  dua bulan Diana dipersiksa sebagai saksi, tepatnya pada  24 Agustus 2018, Diana ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik  Polda Mero Jaya. Ia diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucin uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP serta pasal 3, 4 dan 5 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

Karen itu  selaku kuasa hukum, Djonggi kebingungan. Menurutnya  kliennya selaku komisaris PT AMP ini tidak bersalah, tapi dipasakan jadi tersangka. Oleh karena itu, Djonggi bersama kliennya  mencari suaka serta perlindungan hukum untuk mendapatkan keadilan.

Mereka membuat laporan kepada institusi terkait kriminalisasi yang menimpa kliennya. Laporan pengaduan itu ditunjukan  Komisi III DPR RI, KPK, Jaksa Agung Muda (JAM) Pidum dengan tembusan ke Jaksa Agung serta Jamwas dan instansi terkait lainnya.

Tak puas hanya dengan mengirim surat, mereka juga menyambangi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

“Diana sejatinya tidak pernah kenal, bertemu ataupun berkomunikasi dan ia juga tidak pernah memberikan nomor rekening PT AMP kepada Amanda selaku pelapor, jadi dimana salahnya?” kata Djonggi yang juga doktor hukum pidana, alumnus Universitas Jayabaya.

Glenn Simorangkir SH MH,  kuasa hukum Diana juga, merasa heran, sebab berkas perkara Diana telah P-21 dan akan dilakukan tahap II yaitu penyerahan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Cikarang yang diserahkan kepada kejaksaan tinggi jakarta sebagai TKP di Jakarta pusat.
"Kalau penyidik mau melimpahkan tahap II kepada JPU, ya silahkan saja.  Karena kamipun sudah siap membelanya pada saat persidangan. Yang penting, Diana jangan ditahan,” ujar Glenn.

Glenn Simorangkir juga mengatakan,  kasus yang ditanganinya ini syarat rekayasa. Ia melihat banyak kejanggalan. Mulai dari  pelapornya seorang Jaksa, yang nota banenya jelas-jelas tidak pernah berhubungan maupun apalagi saling kenal dengan klien kami. Mirisnya lagi, lanjut Glenn, proses penyidikannya begitu cepat dan singkat, sepertinya dia sudah menjadi target karena ada pesanan dari sponsor.

Padahal menurut Glenn,  sesuai pasal 98 angka (1) UU No. 40 Tahun 2007, tentang perseroan terbatas dengan jelas menyatakan, Direksi mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. “Jadi bukan Diana dong yang seharusnya bertanggung jawab, karena Diana itu Komisaris di PT AMP ," ungkapnya.

Kejanggalan lainnya, menurut Glenn adalah laporan Amanda sebagai jaksa di Kajari Kabupaten Bekasi ini. Sebab pemeriksaan dan penyidikannya di Polda Metro Jaya.

“Seharusnya berkas perkaranya dilimpahkan di Kejati DKI Jakarta, bukan di Bekasi ini, sebab Jakarta dan Bekasi itu jelas-jelas beda provinsinya. ” ujar Gleen dengan nada tinggi.

Ia mengaku merasa kesal dengan tingkah laku para aparat penegak hukum yang telah melakukan kriminaisasi dengan semena-mena menindak orang yang tidak bersalah seperti Diana ini.

Ironisnya lagi, lanjutnya,  mengapa berkas perkara dari Polda Metro Jaya itu langsung dengan serta merta diimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi ini.  Padahal  transaksi pembelian  valas dilakukan  di wilayah jakarta pusat dan para saksi saksi pegawai valas di jakarta pusat. “Seharusnya disidangkan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tanda Glenn.

Diana kini diadili di Pengadilan Negeri  Cikarang dengan  perkara pidana No 3/Pid.B/2019/PN Cikarang. Menjadi Hakim ketua Decky Krustian SH,  dan Hakim anggota,  Alfadjri SH dan Rechtika Dianita SH,  MM panitra pengganti Hendi Forlandy SE, jam SH. Jaksa penuntut umum Obet Riawan, SH. (Rommy/Dede)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.