Header Ads

http://www.ipctpk.co.id/

Soal Permen PPA, Dikti Dianggap Degradasi Organisasi Advokat

Presiden KAI, Tjoetjoe S. Hermanto. Foto: KAI. 
Jakarta - Kongres Advokat Indonesia (KAI) secara resmi melayangkan uji materi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) ke Mahkamah Agung (MA).

Mereka menilai, beleid yang terbit pada 22 Januari 2019 ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 terkait uji Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto kepada wartawan mengatakan, pada Senin (25/3) telah mendaftarkan uji materi Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 itu ke MA. Lebih lanjut diutarakannya, terbitnya Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 itu tanpa mempertimbangkan implikasinya terhadap profesi advokat ataupun organisasi advokat.

Tjotjoe menilai Permenristekdikti No.tersebut melanggar UU Advokat dalam hal prosedur pengangkatan advokat. Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 itu seolah hendak menghapus pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang selama ini dilakukan organisasi advokat, ujian advokat, syarat magang yang diamanatkan UU Advokat.

Pasal 2 ayat (1) UU Advokat jo Putusan MK No. 95/PUU-XVI/2019 menyebutkan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum atau sekolah tinggi hukum minimal terakreditasi B. Demikian pula Pasal 2 ayat (2) UU Advokat menyebutkan pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

Namun, dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Permenristekdikti 5/2019 seolah mengubah istilah PKPA menjadi PPA.

Pasal 2
(2) Program Profesi Advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang:
a. menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana.
b. memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali;
c. bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggungjawab atas mutu pelayanan profesi.
Pasal 3
(1) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS).
(2) Masa studi Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana.
(3) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana.

Dia menilai Permenristekdikti itu juga bertentangan dengan putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016. Menurutnya, Permenristekdikti 5/2019 tidak bisa diterapkan karena penerapannya ambigu dan tidak memberi ketidakpastian hukum.

“Mengapa Permenristekdikti ini memuat syarat selain PKPA, sementara Putusan MK hanya menyebutkan ‘Penyelenggaraan PKPA dilaksanakan organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B’?” tandas Tjoetjoe.

Tak hanya itu, Pasal 3 ayat (1) UU Advokat disebutkan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi syarat lulus ujian yang diselenggarakan Organisasi Advokat. Namun, Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti 5/2019 menyebutkan gelar Advokat ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat.
 
Sementara Wakil Presiden KAI TM Luthfi Yazid menilai Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 mengandung tiga kesalahan. Pertama, Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tersebut dinilai cacat secara hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan. Semestinya, kata Luthfi, sebuah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya yang lebih tinggi

Kedua, Permenristekdikti 5/2019 dinilai cacat substansi hal yang mendasar dimana bertahun-tahun profesi advokat memiliki otoritas mengelola dirinya sendiri sebagai sebuah organ negara yang independen yang turut aktif menegakan hukum dan keadilan. 

Ketiga, Permenrisetdikti No. 5 Tahun 2019 cacat akademis terkait pemberian gelar akademik Advokat; penerapan Sistem Kredit Semester bagi calon advokat agar ilmunya aplikatif; dan implikasi finansial atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan advokat ini.

“Keluarnya Permenristekdikti ini, kecerobohan lembaga eksekutif yang telah mengintervensi bahkan ‘mengkudeta’ organisasi advokat. Inilah alasan kenapa ini diuji materi dan secepatnya Permenristekdikti tersebut dicabut sebelum menimbulkan implikasi-implikasi buruk lebih lanjut yang akan merugikan advokat,” ujar Luthfi Yazid menambahkan.

Sebelumnya, beberapa advokat senior pun bakal mengajukan uji materi Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 ke MA. Luhut dan Juniver mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan kemungkinan untuk melakukan uji materi ke MA. Apalagi tidak ada komunikasi apapun yang dibangun oleh pihak Kementerian Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi hingga akhirnya peraturan tersebut disusun dan disahkan.(HO/SA)

1 comment:

  1. DAFTAR ID GRATIS SABUNG AYAM ONLINE


    * KUNJUNGI SITUS KAMI DI *

    WWW.ID303.INFO


    MENANG BERAPAPUN, PASTI KAMI BAYAR !!! *


    * Melayani LiveChat 7 x 24 Jam Nonstop :

    - WA : 08125522303
    - BBM : CSID303


    ReplyDelete

Powered by Blogger.