Header Ads

http://www.ipctpk.co.id/

Indek Belanja Barang Selalu Jadi Kendala Penggunaan Dana Desa

PATI - Kepala Inspektorat Kabupaten Pati Soni mengaku kendala penggunaan Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah untuk desa yang sering menjadi masalah dari hasil audit inspektorat terjadi kebanyakan dari perbedaan belanja barang.

Harga barang yang dibeli misalnya untuk pembangunan fisik tidak sama meskipun barang yang dibeli itu sama.

"Untuk fisik biasanya indek harganya tidak sama, contoh belanja semen, pasir atau material lainnya, di wilayah Pati selatan dengan Pati Utara terjadi perbedaan, dan Dipermades harus bisa menganalisis perbedaan tersebut agar bisa sama." Ungkap Soni beberapa waktu lalu.

Selain itu, laporan administrasi desa dalam penggunaan DD biasanya sering tertunda. Hal itu disebabkan karena bukti yang dibuat asal-asalan dan tidak sesuai dengan penggunaan.

"Dipermades harus memberikan teguran terhadap desa agar bisa memperbaikinya, kalau laporannya asal-asalan maka itu tidak bisa, dan laporan yang dibuat harus lengkap dengan bukti administrasi penggunaan," tukasnya.

Untuk pencairan DD sesuai aturan dilakukan secara bertahap. Pencairannya juga harus disertai dengan laporan pertanggung jawaban penggunaan DD sebelumnya. Apabila desa ingin melakukan pencairan namun tidak disertai dengan laporan maka tidak akan bisa.

"Kalau ingin melakukan pencairan maka pertanggung jawaban dan administrasi DD sebelumnya harus lengkap," tegas Soni.

Ditambahkannya, laporan pertanggung jawaban DD yang tidak jelas, biasanya Inspektorat memberi peringatan ke Desa tersebut. Apabila Desa sengaja tidak membuat laporan pertanggung jawaban, maka ada waktu 60 hari untuk memberi teguran sebagai kegiatan evaluasi, bahkan desa itu juga tidak akan bisa melakukan pencairan DD berikutnya apabila laporan itu belum dibuat.

Kalau desa tidak membuat laporan, maka pencairan berikutnya ditunda, dan laporan ini bukan hanya disampaikan ke Bupati, namun juga akan disampaikan ke Dipermades.

"Kami selalu berharap dan memberikan peringatan agar desa-desa itu bisa membuat laporan dengan baik agar tidak ada masalah," pungkasnya.(WIS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.