Header Ads

http://www.ipctpk.co.id/

Lagi, Mahasiswa Universitas Pasifik Gelar Unjuk Rasa Menentang Sejumlah RUU Bermasalah

Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Pasifik di depan Mapolres Morotai, Senin (30/9). Foto : Halil
MOROTAI - Senin, 30 September 2019, mahasiswa Universitas Pasifik Morotai kembali menggelar aksi unjuk rasa serentak terkait problematika yang terjadi dalam dinamika kebangsaan akibat ketimpangan kebijakan dalam membuat sejumlah rancangan undang undang.

Aksi tersebut mengambil rute Kampus Baru Universitas Pasifik Morotai, Pasar Baru, Tugu Pancasila dan Gedung DPRD Morotai, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.

Aksi tersebut dipimpin langsung oleh  Crisnadi Wairo (Ketua GMNI Morotai), Riskal Samlan-Ekal (Ketua Samuarai Morotai) dan Hayun Nurdin (Ketua SMI Morotai) sebagai koordinator aksi dengan jumlah massa sekitar 200 orang.

Aksi mahasiswa tersebut juga dilaksanakan di berbagai daerah termasuk di Ibukota Jakarta. Dalam aksi Mahasiswa Universitas Pasifik Morotai tersebut, mereka membawa dua buah megafon, satu bendera merah putih dan tiga bendera organisasi. Mereka membawa sejumlah pamflet, dan ada yang menarik tulisannya yakni "DPR BAGAIKAN POHON PISANG, PUNYA JANTUNG TAPI TIDAK PUNYA HATI".

Aksi unjuk rasa mahasiswa berlangsung damai, Senin (30/9) di Morotai, Maluku Utara. Foto : Halil
Massa aksi mulai berkumpul pada Pukul 09.00 WIT, di Kampus Baru Universitas Pasifik Morotai. Sekitar Pukul 10.40 WIT, Massa aksi bergerak dan melakukan aksi long march dari titik kumpul menuju Kantor DPRD Morotai dengan rute Tugu Bintang, Pasar Baru Gotalamo, Taman Kota Daruba dan Tugu Pancasila.

Kemudian pukuk 11.15.WIT, massa aksi menyempatkan diri untuk menyampaikan bobotan orasi di Terminal Pasar Baru Gotalamo.

"Aksi ini adalah aksi tuntutan ketidaksepakatan Mahasiswa atas regulasi RUU yg tidak menguntunkan rakyat. Aksi ini juga merupakan wujud dari respon mahasiswa atas permasaalahan yang ditimbulkan oleh para elit  politik yang tidak mementingkan rakyat." Teriak salah satu orator aksi, Ekal.

Lanjutnya, RUU yang dibuat DPR RI ternyata bagian dari proyek segelintir orang, "RUU pertanahan misalnya yang dengan sengaja dirancang mengarah pada kepentingan asing dan para pejabat tertentu."

Massa aksi kemudian meninggalkan lokasi terminal dan selanjutnya menuju kantor DPRD.

Koordinator aksi Crisnadi Wairo juga sebagai Ketua GMNI Morotai menyampaikan Adanya kebijakan terkait Revisi UU KPK, P-KS, KUHP, Permasyarakatan dan Pertanahan justru menyebabkan krisis keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan UUD dan Pancasila.

"Pemerintah harus segera mencabut kebijakan tersebut sehingga tidak ada lagi rakyat yang merasa disusahkan dan kesejahteraan rakyat dapat diperjuangkan."

Demikian juga, Riskal Samlan-Ekal, Ketua Samuarai Morotai, mengutarakan bahwa Adanya kebijakan tersebut, juga dinilai hanya berisi kepentingan dari segelintir kelompok salah satunya pada kebijakan RUU Pertanahan yang dianggap lebih menguntungkan investor asing.

Menurutnya, Mahasiswa hanya ingin menyampaikan kebenaran dan aspirasi terkait permasalahan RUU jadi jangan dinilai bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa adalah sebuah ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara.

Ia juga mengatakan, Polri yang harusnya mengayomi dan melindungi masyarakat justru menjadi oknum tindakan represif dan kriminalisasi terhadap mahasiswa sebagai massa aksi demo di beberapa daerah hingga jatuhnya korban jiwa, oleh karena itu pemerintah agar segera mengungkap kasus tersebut.

Pada Pukul 12.30 WIT, Massa aksi melakukan hearing dengan anggota DPRD Morotai yang dihadiri oleh Rasmin Fabanyo (Wakil Ketua II DPRD Morotai), Richard Samatara (Wakil Ketua I DPRD Morotai) dan Ajudin Tanimbar (Anggota DPRD Morotai Fraksi PPP).

Wakil Ketua DPRD Rasmin Fabanyo menyampaikan Pemda Kabupaten Morotai dan DPRD Morotai juga tidak setuju terhadap pengesahan dari beberapa RUU yang dianggap kontroversial apabila dikaji lebih mendalam lagi.

"Sama halnya dengan rencana akan dinaikkannya iuran BPJS, kami menyatakan sikap tidak setuju dan saat ini telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesahatan Morotai agar dapat menyampaikan kepada pihak terkait." Tegas Rasmin

"DPRD Morotai mendukung serta membuka diri terhadap aksi dan gerakan dari Mahasiswa Universitas Pasifik Morotai selama aksi yang dilakukan tidak anarkis serta berjalan dengan aman dan lancar." Sambungnya.

Usai hearing dengan DPRD pada Pukul 13.15 WIT, massa aksi bergeser ke depan Polres Morotai untuk melanjutkan aksi dan melakukan hearing dengan Kapolres Pulau Morotai Mikael P. Sitanggang.

"Kami dari Polres Morotai dan Polda Malut mengucapkan permintaan maaf dan penyesalan kepada rekan-rekan dan saudara atas meninggalnya Mahasiswa sebagai salah satu massa aksi di Kendari." Kata Kapolres Pulau Morotai Mikhail Sitanggang.

Kapolres meminta, agar Mahasiswa mempercayai Polri sebagai salah satu intansi dan lembaga pemerintahan yang nantinya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut terutama terhadap permasalahan diskriminasi, kriminalisasi dan pelanggaran HAM kepada mahasiswa.

Selain itu, ujar Michail, Polres Morotai juga mengucapkan rasa terima kasih atas kelancaran aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Pasifik Morotai. Aksi tersebut berjalan lancar dan damai, tidak ada tindakan anarkis selama pelaksanaan penyampaian aspirasi.

"Kami ucapkan terima kasih atas kelancarannya dalam pelaksanaan unjuk rasa di Morotai," kata Mikhail Sitanggang.

Setelah itu, Pukul 13.45 WIT, massa aksi melanjutkan kegiatan penyampaian tuntutan di Taman Kota Daruba dan pada Pukul 14.30 WIT, aksi selesai berjalan dengan aman dan tertib kemudian dilanjutkan dengan pembubaran massa aksi.(LIL)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.