Header Ads

http://www.ipctpk.co.id/

Pembahasan Kilat, Amandemen UU KPK Mulus Tak Terbendung


Aksi RIP KPK di depan gedung KPK RI. Foto : Kompas.
JAKARTA - Hanya butuh 12 hari, revisi UU KPK dibahas dan dengan mulus disahkan di DPR. Sementara bagi Presiden Joko Widodo, hanya butuh waktu enam hari untuk menyetujui pembahasan revisi UU KPK itu. Padahal, Presiden Jokowi mempunyai waktu 60 hari untuk merespon usulan inisiatif DPR. Jokowi beralasan, pemerintah tak membutuhkan waktu lama karena revisi UU KPK yang diusulkan DPR hanya terdiri dari empat atau lima isu besar. Bahkan, Jokowi maupun perwakilan pemerintah "tak sempat" bertemu dengan pimpinan KPK.


Dok!! Palu pimpinan sidang paripurna DPR RI diketuk pada Selasa (17/9) dini hari. Tak ada hambatan dan mulus persetujuannya. Luar biasa. 

Kritik keras dari segala arah tak menghambat niatan pemerintah dan DPR merevisi undang-undang tersebut. Satu hari sebelum disahkan, Senin (16/7), Jokowi menegaskan bahwa revisi UU KPK jalan terus meski mendapat kritik dari banyak pihak. Jokowi pun mengajak semua pihak untuk mengawasi jalannya pembahasan revisi UU KPK antara pemerintah dan DPR. "Mengenai revisi UU KPK itu kan ada di (gedung) DPR (pembahasannya). Marilah kita awasi bersama-sama, semuanya awasi," kata Jokowi.

"Hari ini pimpinan juga akan mengirim surat kepada DPR sebagai terakhir yang akan membahas ini, nanti segera kita kirim. Mudah-mudahan kami masih mempunyai kesempatan untuk ikut bicara untuk menentukan undang-undang tadi." Revisi Undang-Undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan sangat cepat.

Namun, KPK sebagai pihak yang menjadi obyek dalam undang-undang itu merasa tak pernah dilibatkan. Saat menyampaikan pernyataan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/9/2019), Ketua KPK Agus Rahardjo masih memupuk harapan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut masih bisa didiskusikan bersama. Meskipun, pada Jumat (13/9/2019) malam, tiga pimpinan KPK menyatakan menyerahkan mandat pengelolaan KPK secara kelembagaan kepada Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang.

Agus dan pimpinan KPK, serta pegiat antikorupsi berharap KPK tak digembosi dengan adanya revisi UU tersebut. Ini termasuk dampak baik dan buruknya bagi lembaga antirasuah tersebut.

Agus menuturkan, KPK merasa perlu dilibatkan karena hingga kini lembaga antirasuah itu sama sekali belum menerima draf resmi revisi UU KPK. Selain itu, Agus juga meminta DPR untuk tidak buru-buru membahas revisi UU KPK.

Menurut Agus, pembahasan UU KPK perlu melibatkan banyak supaya aturan itu dapat disusun secara matang. "Kalau bisa jangan buru-buru supaya ada pembahasan yang lebih matang lebih baik, dan lebih banyak melibatkan para pihak," ujar Agus. Namun, satu hari kemudian, DPR mengetuk palu tanda pengesahan revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.