Header Ads

http://www.ipctpk.co.id/

Wapres JK Paparkan Tiga Poin Penting untuk Sukseskan Jaminan Kesehatan

Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara mengenai Jaminan Kesehatan Nasional di High Level Meeting on Universal Health Coverage di Markas PBB, Senin (23/9) waktu setempat. Foto : Setwapres.
NEW YORK - Berbicara pada pertemuan High Level Meeting on Universal Health Coverage di Trusteeship Chamber & Ecosoc Chamber, Markas Besar PBB, Senin (23/9) waktu setempat, atau Selasa (24/9), Wakil Presiden Jusuf Kalla memaparkan mengenai skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menyediakan paket layanan kesehatan yang luas. Layanan kesehatan itu mencakup pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi.

Skema JKN di Indonesia ini telah melangkah lebih maju. Menurut Wapres JK, begitu beliau kerap disapa, rancangan dan penerapan sistem jaminan kesehatan universal di Indonesia merupakan skema single-payer terbesar di dunia.

"Saya senang dapat sampaikan skema kesehatan ini," aku Wapres JK, sebagaimana dikutip website resmi Wapres RI.

Hadir mendampingi Wapres JK, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Wapres JK mengatakan, jaminan kesehatan di Indonesia didukung oleh 25.000 penyedia layanan kesehatan yang melindungi lebih dari 223 juta orang, dimana 96 juta orang yang menerima subsidi mencakup 83,9 persen dari total penduduk Indonesia.

Daeng Ucu, begitu Wapres JK kerap disapa, mengutarakan, hingga tahun 2019 ini ditargetkan semua pekerja termasuk wiraswasta akan mendaftarkan skema jaminan kesehatan itu.

Wapres JK juga mengungkapkan ada tantangan cukup besar dalam menerapkan skema itu. Tantangan itu antara lain kapasitas fiskal, kesiapan penyedia layanan dan sektor farmasi pendukungnya.

Pada kesempatan itu Wapres JK menekankan ada tiga poin penting untuk memastikan suksesnya jaminan kesehatan universal. Ketiga poin itu adalah, pertama, sinergi dan kemitraan yang erat pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait. Kedua, merangkul semua segmen masyarakat untuk memastikan cakupan universalnya. Oleh karena itu, jaminan kesehatan mencakup pekerja sektor informal dan mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Kemudian, untuk poin ketiga, lanjut Wapres JK, jaminan kesehatan universal harus memprioritaskan langkah promotif dan pencegahan. Hal ini untuk mengurangi beban keuangan yang dihadapi skema jaminan kesehatan nasional.

Wapres JK pun berharap agar pertemuan itu dapat menghasilkan rekomendasi yang pragmatis dan konkrit untuk mewujudkan jaminan kesehatan universal. (KP/UC)

 


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.