Header Ads

http://www.ipctpk.co.id/

Mempertanyakan Pungutan dalam Pembuatan Kartu Pencari Kerja?

Suasana di Mall Layanan Publik, para pencari kartu kuning mengeluhkan adanya pungutan Rp30 ribu. Foto : Sami
TOBELO- Ratusan calon pencari kerja, menyesalkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) pada  pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) atau kartu kuning di Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Halmahera Utara. Menurut mereka, uang pungli ini terkesan dipatok sebesar Rp30 ribu.

“Katanya tidak pakai biaya untuk membuat kartu kuning. Kok bayar Rp 30 ribu, kalau memang itu retribusi, saya akan membayar dengan syarat ada tanda terima. Kalau tanpa ada tanda terima, berarti begini caranya, masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan. Dan ini tentunya menjadi citra buruk bagi pemerintah daerah,” ujar seorang pria yang minta namanya tidak ditulis oleh wartawan perwakilan Halmahera Utara.

Dari pantauan media ini pada Mall Publik Jl. MKCM  Kamis siang (10/10) dugaan pungutan liar yang diungkapkan sumber tadi indikasinya terjadi, namun menurut salah satu petugas yang melayani penerbitan Kartu Kuning bahwa pungutan yang dilakukan untuk biaya pulsa data hal ini karena fasilitas internet milik pemda setempat tidak berfungsi (gangguan).

Menurutnya, pencari kerja memberikannya secara sukarela tanpa paksaan asalkan mereka bisa menerima kartu kuning.

Sejumlah pemohon kartu kuning ketika dikonfirmasi  mengaku memberikan uang kepada oknum petugas pencetak kartu kuning. “Sukarela Pak. Nilainya tak seberapa, yang penting saya bisa mendapatkan kartu kuning untuk keperluan melamar kerja,” ujar  sumber  yang enggan menyebutkan nama dan alamatnya.

Terkait hal tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Jefry Hoatta yang di hubungi via seluler mengatakan dirinya telah menerima laporan terkait dengan pungli AK/1.

"Saat itu jaringan internet gangguan namun para pencaker dari kecamatan Kao, memaksa bagaimana cara agar AK/1 bisa dicetak secepatnya dengan mempertimbangkan staf mengambil kebijakan tersebut itupun kalau mereka mau tanpa ada paksaan" beber kadis.

Dia juga mengatakan tidak ada retribusi untuk pembuatan kartu kuning. Bahkan ia meminta nama dan alamat pengadu untuk ditindaklanjuti. “Mohon nama dan alamatnya untuk dicek," tandasnya.

Ia berjanji setibanya di Tobelo secepatnya akan menyelesaikan kasus ini.( SMY)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.