Header Ads

http://www.ipctpk.co.id/

Presiden Belum Teken RUU KPK Lantaran Ada Salah Ketik

Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Foto : Ist
JAKARTA - Soal RUU KPK yang baru saja disetujui DPR RI, Presiden Joko Widodo masih belum memutuskan apakah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu, ataukah akan mengakomodir saran dari Partai Politik pendukungnya, yakni mengesahkan RUU KPK.

Namun demikian, pada Kamis (3/10) ini ada pernyataan menarik dari Istana, yakni soal adanya salah ketik dalam RUU KPK. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Menurutnya, pihaknya menemukan sejumlah salah ketik dalam revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikirimkan oleh DPR. "(Revisi UU KPK) sudah dikirim, tetapi masih ada 'typo', yang itu kita minta klarifikasi. Jadi mereka sudah proses mengirim katanya, sudah di Baleg (badan legislasi DPR)," kata Pratikno di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).

Lebih lanjut diutarakan Pratikno, kesalahan tik tersebut perlu diklarifikasi. "Ya, 'typo-typo' yang perlu klarifikasi, yang nanti bisa menimbulkan interpretasi," tutur Pratikno, dikutip Antara.

Namun, Pratikno tidak menjelaskan detail kesalahan tik yang ia temukan tersebut. Dia lalu mengatakan, setelah dikirimlah ke Baleg DPR, draf revisi UU KPK tersebut seharusnya sudah dikembalikan lagi ke istana.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Revisi UU KPK disahkan dalam rapat Paripurna DPR 17 September 2019 dengan waktu revisi hanya 13 hari sejak usulan revisi UU KPK yang diusulkan Baleg DPR. Revisi UU KPK itu ditolak banyak pihak karena dinilai hanya akan melemahkan lembaga antikorupsi itu.

Presiden Jokowi pada 26 September 2019 mengaku sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU KPK setelah bertemu dengan sejumlah tokoh nasional. Namun, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh Rabu (2/10) mengatakan Presiden Jokowi bersama seluruh partai pengusungnya tidak akan mengeluarkan Perppu UU KPK.

Keputusan itu, menurut Surya Paloh, disepakati ketika Presiden Jokowi dan pimpinan parpol pendukung saat bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (30/9). Salah satu alasan tidak dikeluarkannya perppu adalah revisi UU KPK KPK itu masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait pernyataan Surya Paloh tersebut, Pratikno tidak banyak berkomentar. "Tunggu, tunggu, tunggu, kalau Presiden sudah menyatakan sesuatu, nah, itu. Sekarang kan belum," katanya singkat.  (Rep2)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.