Header Ads

http://www.ipctpk.co.id/

TNP2K Sampaikan Laporan Akhir Kepada Wapres JK

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto (tengah,-red). Foto : Humas
JAKARTA - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melaporkan capaikan kerjanya selama lima tahun terakhir kepada Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (9/10).

Wapres JK yang juga Ketua TNP2K itu hadir didampingi oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo dan beberapa pejabat teras di Sekretariat Wakil Presiden RI.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto pada kesempatan tersebut menyerahkan Buku Laporan Capaian Lima Tahunan TNP2K ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sambutannya, Bambang Widianto mengatakan, TNP2K bekerja sebagai "dapur" dukungan kebijakan penanggulangan kemiskinan bagi kementerian dan lembaga anggota TNP2K melalui koordinasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan dan program.

TNP2K bekerja dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy approach) untuk mendukung penyempurnaan serta peningkatan kualitas implementasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini dipenuhi melalui rangkaian aktivitas riset dan kajian, pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan atau knowledge management serta rangkaian kegiatan uji coba.

"Dalam konteks kebijakan dan program, TNP2K tidak hanya menyiapkan rancangan, tetapi juga melakukan advokasi kepada Kementerian dan Lembaga terkait, agar menerima dan menjalankannya sebagai bagian dari kebijakan dan program Kementerian dan Lembaga itu sendiri. Untuk memastikan efektivita implementasi, TNP2K ikut mendampingi selama pelaksanaan serta membantu melakukan monitoring dan evaluasi, sebagai umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang," papar Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, Rabu (9/10).

Beberapa inisiatif strategis TNP2K dalam lima thun terakhir yang dibahas dalam berbagai rapat dengan Wakil Presiden, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta para menteri terkait. Hal-hal yang dihasilkan itu antara lain penyempurnaan sistem penetapan sasaran melalui perbaikan basis data terpadu termasuk mekanisme pemutakhirannya; perbaikan, transformasi dan eektivitas dana desa; peningkatan kapasitas usaha kecil, menengah dan reformasi kebijakan energi yang berpihak pada masyarakat miskin; peningkatan kapasitas pemerintah daerah; inisiasi kebijakan percepatan pencegahan anak kerdil (stunting); serta pengembangan mekanisme kemitraan dengan dunia usaha untuk penanggulangan kemiskinan.

Selaku Ketua TNP2K, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga secara langsung terlibat dan mendorong perumusan berbagai kebijakan penting untuk peningkatan kesejahteran. Kebijakan penting dari Wapres JK itu antara lain, mengkoordinir kebijakan dan program percepatan pencegahan stunting yang kemudian menjadi prioritas kebijakan nasional.

Selain itu, melalui arahan Wapres JK, dilakukan reformasi kebijakan subsidi listrik dengan menggunakan data terpadu penanganan fakir miskin sebagai penerima subsidi listrik. Dengan kebijakan ini 18 juta rumah tangga yang tidak berhak berhasil dikeluarkan sebagai penerima subsidi 900 VA dan menghasilkan penghematan APBN lebih dari 21 triliun rupiah.

Wakil Presiden juga menggagas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah tertunda hampir 13 tahun. Wapres JK mengusulkan terobosan dalam penentuan kenaikan upah minimum menggunakan pertumbuhan ekonoi dan inflasi sebagai dasar. Dengan adanya PP itu, dapat mengurangi konflik tripartite yang selalau terjadi setiap tahun dalam proses penetapan upah minimum.

Wapres JK juga menggagas perbaikan perhitungan produksi beras. Sekretariat TNP2K menerjemahkan arahan Wapres JK dengan melakukan koordinasi serta dukungan pelaksanaan perhitungan produksi beras dnegan metodologi yang baru.

Daeng Ucu, begitu beliau kerap disapa, juga menggagas pemberian kredit dengan bunga yang lebih murah kepada masyarakat miskin dan UMKM melalui subsidi bunga KUR. Kebijakan ini mendorong perluasan akses UMKM terhadap kredit perbankan.

Gagasan pemikiran Wapres JK melalui TNP2K itu terbukti berkontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2018, tingkat kemiskinan turun secara bertahap dari 11,22% pada tahun 2015 menjadi 9,82% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 ini turun lagi menjadi 9,41%. (Rep2/UC/KP)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.