Header Ads

http://www.ipctpk.co.id/

Akibat Kenaikan Iuran BPJS, Sebanyak 40 Persen Peserta BPJS Pati Turun Kelas

Akibat naik iuran banyak turun kelas
PATI- Kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan besaran iuran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan nampaknya berimbas bagi peserta yang terdaftar di wilayah Pati Jawa Tengah. Para peserta mengaku banyak yang keberatan hingga harus turun kelas golongan dengan dalih harga baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terlalu tinggi.

Dari data yang dihimpun, para peserta yang melakukan perubahan status untuk pelayanan kesehatan dari BPJS untuk golongannya rata-rata dari kelas 2 ke kelas 3, bahkan banyak juga perubahan status dari kelas 1 ke kelas 3, atau dari kelas 1 ke kelas 2. Penetapan iuran baru itu dianggap sangat memberatkan bagi masyarakat, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah yang mengaku bahwa besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terlalu tinggi.

Kepala BPJS Cabang Pati Jawa Tengah Surmiyati saat acara Bincang Hangat bersama media seputar program JKN-KIS bertempat di Hotel Pollos Rembang Jumat (29/11/2019) mengaku, Sejak diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk peserta BPJS Kesehatan di wilayah Pati sejak 2 minggu terakhir sebanyak 40 persen turun kelas.

"Sejak 2 minggu tetakhir di kantor BPJS wilayah Pati mengalami kelonjakan, biasanya para peserta ini hanya untuk daftar baru, perbaikan data dan lain-lain, namun sejak Perpres diterbitkan kurang lebih 40 persen peserta turun kelas," ungkapnya.

Rata-rata para peserta BPJS turun dari kelas 1 ke kelas 2, dari kelas 2 ke kelas 3. Perubahan ini terjadi hampir di semua daerah, para peserta melakukan ini karena alasan kemampuan membayar, yakni dari iuran sebelumnya untuk kelas 3 sebesar Rp 25500 menjadi Rp 42000/jiwa/bulan, kelas 2 dari Rp 51000 menjadi Rp 110000/jiwa/bulan, dan kelas 1 dari Rp 80000 menjadi Rp 160000/jiwa/bulan.

"Ini tidak berpengaruh pada pelayanan medis, karena untuk peserta JKN itu haknya sama, yang membedakan kelas hanya kebutuhan non medis saat rawat inap," ujarnya.

Menurutnya, para peserta yang terdaftar BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, 3 pelayanan medisnya sama, sehingga tidak ada pengaruh, karena semua diberikan pelayanan oleh dokter. Pihak BPJS Kesehatan hanya melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit, untuk kesiapan tempat tidur rawat inap, agar diperluas yang kelas 3 atau 2.

"Yang membedakan biasanya untuk kelas 1 ada ACnya, ada kulkas, lemari dan lain-lain, tapi untuk pelayanan medisnya semua sama," paparnya.

Selain itu, untuk pemilihan kelas sudah menjadi hak para peserta BPJS Kesehatan, hanya saja harus sesuai dengan ketentuan, yaitu para peserta bisa pindah kelas kalau sudah minimal 1 tahun pada kelas terakhir yang diambil,"Intinya untuk kebutuhan medis, semula peserta atau semua kelas punya hak yang sama," pungkasnya.(wis).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.