Header Ads

http://www.ipctpk.co.id/

Komisi IX DPR RI Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan Ancam Tak Mau Rapat

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nihayatul Wafiroh. Foto : Jaka/DPR
Jakarta - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menolak adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Mereka berpendapat, kenaikan iuran tersebut melanggar kesepakatan DPR dan pemerintah dalam rapat sebelumnya, dimana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya untuk segmen peserta mandiri kelas 3, bisa naik asalkan terdapat cleansing data terlebih dahulu.

Meski sudah menggelar rapat dengar pendapat kurang lebih 13 jam pada Rabu (6/11), anggota komisi IX DPR merasa belum mendapatkan jawaban berkaitan dengan cleansing data dan penetapan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Akhirnya, DPR pun meminta agar rapat kembali dilanjutkan hari Kamis (7/11).

"Rapat dengan menkes, BPJS Kesehatan dan DJSN diskors sampai besok, pukul 19:00 WIB," tutur Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu, Rabu (6/11) malam.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan dalam rapat berikutnya BPJS Kesehatan akan memberikan penjelasan terkait proses cleansing data yang secara teknis sudah dianggap selesai.

Namun, data tersebut harus dibawa ke rapat tingkat menteri terlebih dahulu untuk dinyatakan selesai secara administratif. "DPR menolak kan dengan catatan kalau data cleansing sudah selesai. Kami akan laporkan besok (kamis, 7/11) datanya secara teknis," ujar Fachmi.

DPR Geram dan Ancam Tak Mau RDP karena Iuran Tetap Naik

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh geram kepada pemerintah terutama pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terkait kenaikan iuran dan defisit BPJS Kesehatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Nihayatul Wafiroh mengatakan, pihaknya merasa pemerintah tidak menghargai keputusan bersama hasil rapat gabungan DPR RI dan Pemerintah terkait masalah tersebut pada 2 September 2019 yang lalu. "Saya merasa rapat di Komisi IX DPR RI ini tidak ada harganya sama sekali. Karena seluruh keputusan-keputusan itu sudah tidak dijalankan oleh pemerintah, terutama Kemenkes dan BPJS Kesehatan,” kata Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut hasil rapat gabungan Komisi IX DPR RI dengan beberapa kementerian pada 2 September 2019 menyatakan menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III. Saat itu Komisi IX DPR RI juga meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk kolektabilitas iuran dan percepatan data cleansing.
“Jelas pada tanggal 2 September rapat gabungan DPR RI dengan beberapa kementerian memutuskan untuk tidak menaikkan BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III, tapi ternyata tetap dinaikkan dengan keluarnya Perpres (Peraturan Presiden). Lalu apa harga diri kita apa? Kenapa kita masih mau rapat?” tegas Ninik.

Ia mengusulkan untuk tidak menggelar rapat dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan jika hingga besok mereka tetap menaikkan BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III. "Saya usul kalau sampai besok Kelas III masih dinaikkan, kita tidak usah rapat lagi dengan BPJS Kesehatan, dengan Kemenkes. Tidak ada gunanya. Rangkuman, kesepakan atau kesimpulan apapun dan ditandatangani siapapun tetap dilanggar kok. Kita ini tidak punya harga diri, gak ada sanksi apapun,” pungkasnya

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar, ia meminta kepada BPJS untuk mengikuti hasil rekomendasi rapat gabungan pada tanggal 2 September lalu. "Ini zalim pak, kasian masyarakat, tolong jangan dinaikan iuran BPJS kelas III pak. Kita sudah keliling hampir ke seluruh Indonesia, itu masyarakat yang kita hadapi. Mereka bayar karena dia sakit. setelah sembuh tidak bayar lagi, kenapa? Karena dia tidak ada uang. Ini zalim pak," jelasnya. (Rep8/KN/SP)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.