Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Bawaslu Jateng Minta Semua Pihak Jangan Memanfaatkan Covid-19 untuk Berpolitik

Hand sanitizer dan Buku bercover Bupati Klaten Sri Mulyani. Foto : Ist

Semarang - Kejadian kurang pantas soal munculnya Sticker Bupati Klaten Sri Mulyani di hand sanitizer yang diperuntukkan masyarakat dalam pencegahan covid-19 menjadi perhatian nasional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bereaksi dan memberikan teguran terhadap politisi PDI Perjuangan itu.

Bawaslu Klaten bergeming.  Mereka belum menemukan unsur dalam kejadian itu sehingga tak merekomendasikan apapun.  Hal itu lantaran tahapan pemilu belum juga dijalankan.

Sementara itu,  Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mendesak kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye terselubung di tengah wabah covid-19.

Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, M. Rofiuddin menilai, semua pihak harus bersama-sama memerangi dan mencegah penyebaran covid-19.

Pihaknya mendesak agar pemberian bantuan itu tak disalahgunakan untuk kepentingan pencitraan maupun popularitas dalam Pilkada 2020.

Lebih lanjut ia berpendapat, bantuan tersebut jangan dimanfaatkan kampanye terselubung dengan cara menempelinya dengan gambar atau stiker bergambar bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah.

"Bantuan tersebut jangan diselipi pesan-pesan tertentu yang arahnya untuk kepentingan politik. Apalagi, jika pemberian bantuan tersebut bersumber dari anggaran negara ataupun dana publik lainnya," kata Rofiudin, Selasa (28/4).

Dia mengungkapkan, Bawaslu di Jawa Tengah akan terus melakukan pengawasan terhadap proses Pilkada 2020.

Bawaslu Jawa Tengah menegaskan jika dalam pengawasan itu ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka akan segera diusut dan ditangani.

Proses penanganan akan berlangsung sesuai dengan ketentuan. Penemuan itu memenuhi unsur pidana maka akan diproses pidana pemilu.

"Bawaslu akan meneruskan itu ke instansi yang berwenang. Pasal 30 huruf e: UU 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah menyatakan, bahwa salah satu tugas dan wewenang Bawaslu adalah meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi berwenang," tandasnya.

Hingga kini, proses pilkada 2020 yang ditunda hanya empat tahapan. Di luar itu, tahapan atau penundaan pilkada 2020 belum diputuskan secara resmi. Rapat terakhir di DPR menyimpulkan bahwa pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020.(AR/RM)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.