Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Empat Tersangka Kasus Korupsi Speedboat Dishub Halut Resmi Ditahan

Polisi masih mengembangkan kasus dugaan tipikor dalam pengadaan speedboat di Dishub Halmahera Utara. Foto : Rachman Baba
Tobelo - Setelah melakukan Pemeriksaan secara intensif selama 1 jam, akhirnya Penyidik Unit Tipikor Polres Halmahera Utara (Halut)  menahan empat orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) anggaran pengadaan Speedboat tahun 2016 di Dinas Perhubungan (Dishub).

Keempat orang tersangka masing-masing mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) berinisial HT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dishub inisial ETR. Kemudian, pelaksana pekerjaan inisial ARH, dan ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa berinisial MRI.

Usai pemeriksaan oleh penyidik, keempat tersangka langsung digiring ke sel tahanan Polres Halut.

Kasat Reskrim Polres Halmahera Utara, AKP Rusli Mangoda mengatakan keempat tersangka ini ditahan selama 20 hari kedepan. "Jadi dihitung mulai besok, penahanan empat tersangka," ujar AKP Rusli Mangoda, kepada wartawan Rabu (08/04/2020).

Dikatakannya, berdasarkan hasil pemeriksaan, kerugian negara ditaksir sebesar Rp 146 juta kemudian pengelapan barang senilai harga speedboat. "Sesuai hasil audit BPK ada kerugian negara dalam proyek pengadaan speedboat," ungkapnya.

Menurut Kasat Reskrim, setelah menetapkan empat orang tersangka ini tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut. Hal ini dikarenakan kasus tersebut masih dalam proses pengembangan oleh penyidik.

"Sementara baru empat tersangkanya, sambil berjalan pemeriksaan, masih ada pejabat terkait dengan kasus ini akan menyusul, " ujarnya.

Lebih lanjut Rusli mengatakan untuk empat tersangka disangkakan dengan Pasal 2,3,8,9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. "Untuk HT mantan Kadis Perhubungan disangkakan Pasal 2,3,8 dan 9. Sementara ketiga rekannya ET, ARH, dan MRI, Pasal 2,3, dan 9. Ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, maksimal seumur hidup. Sementara denda minimal 200 juta, maksinal Rp 1 milyar," tutupnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi Speedboat milik Dinas Perhubungan Halmahera Utara tahun anggaran 2016 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 400 juta lebih.

Speedboat tersebut seharusnya diserahkan ke masyarakat Darume di Kecamatan Loloda Utara, malah dipakai untuk kepentingan pribadi bahkan speedboat dipakai untuk mengagkut penumpang jurusan Tobelo- Morotai. (RHM)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.