Header Ads

https://daihatsu.co.id/

KASN Sebut SK Bupati Tidak Sesuai Prosedur dan "Cacat Hukum"

Mustafa Lasidi.
MOROTAI - Langkah Bupati Pulau Morotai Benny Laos untuk melakukan mutasi pemberhentian dan pemecatan terhadap 200 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintahannya dinilai 'cacat hukum'. Hal itu menyusul dari sikap tegas yang dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang membatalkan SK mutasi, pemberhentian dan pemecatan terhadap 200 lebih ASN dimaksud.

Berdasarkan rekomendasi KASN nomor B-813/KASN/03/2020, yang diterima BIZLAWNEWS.ID Kamis (16/4/2020), menyebutkan mutasi, pemberhentian dan pemecatan yang dilakukan Bupati Benny tidak sesuai prosedur dan menyalahi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perka BKN Nomor 13 tahun 2003 tentang kewenangan kepala daerah selaku PPK, serta tidak sesuai dengan amanat PP 53 tahun 2010 dan Perka BKN nomor 21 tahun 2010.

Rekomendasi tersebut telah dikeluarkan KASN sejak 10 Maret 2020, dan Pemkab Morotai diminta harus segera menindaklanjuti paling lama 14 hari setelah rekomendasi itu diterima.

"Atas hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, maka KASN dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang atas pelanggaran prinsip sistem merit dan ketentuan perundang-undangan," demikian ditegaskan KASN dalam rekomendasinya.

Akan tetapi sejauh ini, Pemkab Morotai belum menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut. Sikap ini lantas membuat para ASN yang menjadi korban membuat pengaduan ke DPRD Pulau Morotai. DPRD sendiri telah melayangkan dua kali surat panggilan kepada pejabat berwenang untuk menggelar rapat dengar pendapat, hanya saja hal itu belum juga digubris.

Mustafa Lasidji, yang merupakan salah satu korban dalam rilisnya mengatakan Rekomendasi KASN ini merupakan bukti kebenaran atas apa yang diperjuangkan pihaknya dalam memulihkan hak-hak mereka yang dilecehkan sebagai ASN. Bahwa yang dilakukan Pemkab Morotai kepada sejumlah ASN itu terbukti menyalahi aturan.

"Kami hanya meminta Pemkab legowo, harus berani menyatakan bahwa mereka salah," ucap Mustafa saat ditemui di gedung DPRD.

Tapi sejauh ini, lanjut dia, belum ada tindakkanjut dari Pemkab Morotai. Padahal, surat itu telah diterima Bupati sejak 23 Maret 2020.

"Sebagai pelapor saya terima surat itu tanggal 21 Maret 2020, sementara Bupati menerima surat itu tanggal 23 Maret 2020. Kalau kita berasumsi dari surat yang diterima Bupati tanggal 23 maka sesuai dengan rekomendasi KASN di poin terakhir, Bupati sudah harus tindaklanjuti setelah diterimanya surat itu terhitung 14 hari. Tapi sampai sekarang tanggal 16 April belum ada langkah-langkah dilakukan oleh Pemkab. Makanya kami lapor ke DPRD," terangnya.

Dijelaskan, Dalam isi rekomendasi KASN poin B menyebutkan, bahwa pembebasan jabatan adiministrator kepada M Mustafa Lasidji, jabatan pengawas untuk Nofrianto Djamaludin, Fahmi Usman, Shahrim M Djen cacat prosedur. Hal tersebut mengingat tidak melakukan panggilan dan pemeriksaan kepada empat orang tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 23,24,25 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Dalam poin yang disebut diatas KASN perintahkan Bupati meninjau keputusannya terhadap empat nama yakni, M Mustafa M Lasidji, Novrianto Djamaluddin, Fahmi Usman dan Sjahrim M Djen ASN yang dimutasi," paparnya.

Disebutkan, M Mustafa Lasidji yang dimutasi berdasarkan SK Bupati Nomor 824/856/KEP-PM-II-2019 Tanggal 25 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemda Morotai.

Begitu juga SK Bupati Nomor 821.24-54-KEP-PM/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai terhadap, Novriyanto jamaludin.

Juga meninjau kembali keputusan Bupati Nomor 821.23/153/KEP-PM/II/2019 25 Februari Tentang Pemerhentian Pegawai Sipil Dalam Jabatan Pengawasan Dilingkungan Daerah Kabupaten Pulau Morotai kepada, Fahmi usman dan meninjau kembali putusan Bupati Nomor 824/155/KEP-PM/II/2019 25 Februari 2019 Tentang Mutasi Dalam Jabatan Fungsional Kabupaten Pulau morotai kepada, Sjahrim M Zen.

Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran disiplin yang di lakukan oleh M mustafa lasidji, Novianto jamaludin, Fahmi Usman, Sjahrin M Zen agar memerintahkan kepada atasanya atau tim pemeriksa untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang di lakukan dengan mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Badan kepeagawaian Negara Tahun 2010.

Atas rekomendasi yang di sampaikan kepada komisi KASN ini sesuai ketentuan undang-Undang Nomor Tahun 2014 bersifat mengikat dan wajib ditindak lanjuti oleh pejabatan pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang. Atas hasil pengawasan yang tidak ditindak lanjuti. Komis aparatur sipil negara dapat merekomendasikan kepda presiden untuk menjatuhkan sangsi kepada pejabat kepegawaian, dan pejabat yang berwenang atas pelanggaran prinsip sistim merid dan ketentuan dan perundang-undangan. Sangsi yang diberikan dapat berupa satu peringatan, kedua tiguran, ketiga perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan atau pengambalian pembayaran, hukum disiplin untuk pejabatan yang berwenang sangsi pejabatan pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mustafa lantas menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada upaya tindaklanjut oleh Pemkab atas Rekomendasi KASN itu, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum."Jika tidak ada penyelesaian maka kami akan ambil langkah-langkah hukum, dalam hal ini mempidanakan dan mem-PTUN-kan Pemkab terkait dengan hak-hak kepegawaian," tegasnya.

Sementara dilangsir dari media FM, Kepala BKD Pulau Morotai, M Umar Ali, ketika dikonfirmasi wartawan, alasan pihaknya tidak menghadiri panggilan DRPD terkait rapat dengar pendapat soal rekomendasi KASN, menolak memberikan komentar."Tanyakan saja ke pimpinan. Saya tidak ikutin," ujar Umar.

Umar juga mengakui, pernah bertemu dengan kelompok ASN tersebut, tapi tak banyak hal yang dibicarakan di pertemuan itu."Mereka cuman datang menanyakan tindak lanjut, saya hanya sampaikan untuk surat itu belum ditindaklanjuti itu saja jawaban saya, tidak lebih. Saya juga tidak berkomentar lebih, jawaban saya hanya itu saja belum ditindaklanjuti," singkat Umar.

Kontributor : Wisnu

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.