Header Ads

https://daihatsu.co.id/

KPK Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan WabahCovid-19

Fredy Tjandua. 
Tobelo - Penggunaan anggaran dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut dikatakan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) , Fredy Tjandua, Minggu (05/04/2020).

" Kami telah mendapatkan Surat Edaran  (SE) KPK Nomor  8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi." Jelas Sekda Fredy Tjandua.

Menurutnya, sudah ada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dan Permenkeu/ PMK 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 untuk Penanggulangan Covid-19.  Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Halut telah mengalokasikan anggaran Rp 56.6 miliar untuk percepatan penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19.

Sekda mencontohkan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) misalnya, pada saat memesan APD tersebut, diminta harus disertai dengan bukti dan harus input bukti nota-nota belanja. "Saya melihat bahwa edaran KPK ini untuk menghindari agar jangan sampai ada yang menyalahgunakan dan memanfaatkan kesempatan," katanya.

Seperti diketahui, Pemkab Halmahera Utara untuk pencegahan serta penanganan dampak Pandemi Corona Virus di kabupaten yang memiliki 17 kecamatan 196 desa itu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 56.6 milyar.

Dana tersebut berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 8.8 milyar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 28.2 yang digeser dari berbagai kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta Dana Desa (DD) sebanyak Rp 19.6 Milyar.(RHM)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.