Header Ads

https://daihatsu.co.id/

KPPU, BUMN dan Mafia Alkes

Menteri BUMN Erick Thohir meninjau salah satu ruang modular di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (6/4/2020) yang digunakan untuk menangani pasien covid-19. Pertanyaan tajam Politisi PDI-P Adian Napitupulu ke Meneg BUMN soal adanya mafia alat kesehatan menjadikan pertanyaan besar bagi publik di tengah seluruh perhatian tertuju pada penanganan pandemi ini. KPPU harus bergandengan tangan dengan Kemen BUMN untuk menyibak misteri ini. Foto:Antara
Oleh : Ahmad Kaylani*)
 
Siapa  mafia alat kesehatan (alkes) yang mendominasi impor alat kesehatan? Ini pertanyaan tajam politisi PDI-P, Adian Napitupulu ke Menteri BUMN, Erick Tohir.

Etiskah, ketika banyak orang berjibaku dengan Virus Corona, isu ini muncul? Dan etiskah ketika rakyat sedang didera ketakutan luar biasa atas Covid-19, ada pihak yang berusaha mengeruk keuntungan?

Direktur Bio Farma mengakui, ada peluang mafia bermain di dalam alkes. Jika tidak ada orangnya, setidaknya ada kesempatan. “Saya tidak mengatakan mafia itu tidak ada, tetapi pada kondisi seperti ini pasti ada yang berusaha memanfaatkan kesempatan seperti itu, apalagi kalau kita bermain dengan broker”.

Siapakah yang bermain dengan broker dalam pengadaan alkes? Siapakah brokernya?

Sebagai Direktur Utama Holding BUMN bidang kesehatan, Honesti Basyir bisa jadi dongkol. Betapa tidak. Alih-alih PT Bio Farma selaku holding sektor farmasi yang seharusnya “bertanggungjawab” atas semua upaya pengadaan alkes dalam menghadapi Corona malah jadi penonton.

Namun, staf khusus Menteri BUMN, tegas mengatakan, “mafia alkes itu ada, bahkan permainan mafia alkes telah ada sebelum Erick Tohir menjabat sebagai Menteri BUMN.”

Jika memang mafia itu ada, sungguh menyakitkan. Betapa tidak. Banyak Dokter dan Nakes (tenaga kesehatan) menjadi korban karena minimnya APD (Alat Pelindung Diri). Padahal mereka ada di garda depan penyembuhan korban virus corona.

Namun inilah faktanya. Tingginya kebutuhan alat kesehatan hanya bisa dipenuhi oleh Impor. Peluang ini memberi celah para “importir” mendulang keuntungan secara berlebih.

Jika pertanyaanya adakah mafia alkes? Tentu tegas, ada. Siapakah mafianya? Lagi-lagi jelas, importir. Tapi betulkah importir adalah mafia? Jelas jika tanpa penyidikan, tuduhan seperti itu akan berbuah gugatan.

Ahmad Kaylani. Foto : Ist.
Namun siapakah yang mengeluarkan izin impor? Maka tentu saja jalur mafia akan semakin panjang. Ada rantai “persekongkolan” yang terjalin sangat rapi, berkait berkelindan. 

Jika mafia sudah ada sebelum Erick Tohir jadi Menteri BUMN, maka jelas mafia lebih berpengalaman dan tentu saja  menguasai medan.

Namun jika Menteri BUMN serius untuk memberantas mafia, maaf sepertinya mustahil. Selain lebih berpengalaman, rantai jaringannya sangat panjang, juga biasanya melibatkan para pembuat kebijakan. Jadi, rasanya baik mata dan bahu sama-sama berat menghadapi kenyataan.

KPPU yang sudah geram dengan aksi mafia termasuk alkes memang sejatinya ada di garda depan. Dilibatkan sejak proses pembuatan kebijakan hingga pengawasan. Bukan seperti pemadam kebakaran. Bergerak ketika semua bangunan yang terbakar sudah menjadi arang.

Kini, BUMN dan KPPU saatnya bergandeng tangan. Menyibak praktek gelap para “pemburu rente” (rent seeker). Sekaligus harus berani membongkar sebagai jawaban dari politisi Partai Berlogo Banteng Moncong Putih, Adian Napitupulu. “Siapa mafia alat kesehatan yang mendominasi impor alkes?

*) Advokat dan Pemerhati Hukum Persaingan Usaha

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.