Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Kursi Panas Ketua DPRD Halteng, 17 Anggota Menolak Figur Sakir Ahmad

Kursi Ketua DPRD Halteng masih kosong. Figur yang direkomendasikan ditolak oleh anggota DPRD. Foto : Masdar
WEDA – Hampir setahun kursi Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengan (Halteng) kosong. Tarik menarik kepentingan seolah terlihat dibalik kekosongan kursi itu.

Mulai akhir tahun 2019 lalu, figur Sakir Ahmad yang direkomendasikan DPP Partai Golkar untuk menduduki kursi Ketua DPRD halmahera tengah. Namun, kemunculan figur itu sepertinya tidaklah mulus. Internal Partai Golkar maupun anggota DPRD Kabupaten Halteng menolaknya. Bahkan mereka membuat surat penolakan yang ditandatangani 17 anggota DPRD Halteng.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, 17 Anggota DPRD Halteng yang menolak Sakir Ahmad untuk menjadi Ketua DPRD antara lain: Kabir Hi Kahar, Asrul Alting, Nuryadin Ahmad, Hayun Maneke, Munadi Kilkoda, Arifin Samad, Zarkasih Zainuddin, Faris Abdullah, Hairudin Amir, Kaderun Kamir, Aswar Salim, Usman A. Tigedo, Sudirman Samadan, Ahlan Jumadil, Hi Yunus Saliden, Julkifli Alting dan Amir Ode Madi.

Mereka yang menolak itu berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golangan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (Nasdem), Parati Bulan Bintang (PBB), Hati Nurani Rakyat (Hanura) serta Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sakir Ahmad dinilai kurang pas duduk di kursi Ketua DPRD, menurut mereka figurnya dianggap tidak bisa bekerjasama dengan pemerintah Halteng yang dipimpin oleh Edi Langkara dan Rahim Odeyani dalam membangun Halteng menuju lebih baik.

Surat penolakan yang dikeluarkan tertanggal 22 April 2020. Mereka mendesak kepada Partai Golkar DPD Maluku Utara untuk secepatnya mengeluarkan surat permohonan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar agar meninjau kembali Surat Rekomendasi dengan Nomor : R-1165/GOLKAR/IX/2019 dengan Perihal Permohonan Penepatan Calon Pimpinan Ketua DPRD Halmahera Tengah.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Halteng Rivani A Rajak menanggapi bahwa sikap mereka yang disampaikan itu adalah bagian dari hak mereka. Ia menandaskan, dirinya tidak dapat melakukan apa-apa sebab bukan kewenangannya untuk menanggapinya.

Hal yang sama juga disampaiakan Ketua Fraksi Nasdem Munadi Kilkado. Ia menyarankan agar menanyakan langsung kepada anggota Fraksi Nasdem yang ikut menandatangani surat penolakan itu yakni Kabir Hi Kahar dan Hayun Maneka,

Anggota Fraksi Partai Golkar Aswan Salim membenarkan bahwa surat penolakan itu sudah ditandatangani bersama dengan anggota DPRD Halteng. (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.