Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Pemerintah Akan Terbitkan Surat Utang Khusus untuk UMKM

UMKM terkena imbas pandemi Covid-19. Penurunan pesanan menjadikan mereka kesulitan likuiditas. Ancaman PHK menghantui. Pemerintah berencana menerbitkan surat utang dan berbagai instrumen untuk membantu mereka. Foto : Ist
Jakarta - Sektor riil tanah air mulai terpengaruh dampak pandemi Covid-19. Tidak hanya perusahaan besar, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun merasakan dampaknya.

Lantaran kondisi itu, pemerintah berencana menerbitkan obligasi khusus untuk memberikan dukungan kepada pelaku UMKM. Penerbitan ini ditujukan untuk mendorong sektor UMKM yang tengah tertekan di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19) dan menekan tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan aktivitas produksi yang tidak berjalan maksimal.

“Peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 60,3% dan mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia, mereka bekerja pada sektor UMKM. Apalagi di tengah pandemik Covid-19 UMKM paling terdampak, sebab tak bisa melakukan aktivitas produksi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin (6/4).

Sri Mulyani pun mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempertimbangkan penerbitan surat utang khusus bagi pelaku UMKM yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Selain itu, kebijakan lainnya dengan membantu nasabah UMKM eksisting, KPR, dan kredit motor yang saat ini sedang mengalami kesulitan dengan menjalankan restrukturisasi. Hal ini sudah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19).

"Selain melalui KUR, kami mendukung melalui program, pemerintah akan menerbitkan bond yang akan mampu di-channel-kan bagi nasabah UMKM eksisting atau KPR atau kredit motor yang mengalami kesulitan" ujar Sri Mulyani.

Menteri Keuangan memaparkan, penerbitan surat utang bagi UMKM, nantinya ditujukkan untuk menambah likuiditas pelaku usaha, agar tak terjadi PHK. Meski begitu, ia belum menjelaskan skema dan mekanisme dari penawaran surat utang tersebut. Sebab, saat ini otoritas fiskal tengah melakukan pemetaan UMKM mana yang memang memenuhi persyaratan agar bisa dibantu.

Salah satu persyaratan yang akan dilihat yakni kepatuhan dalam membayar pajak. "Tentu track record dari basis pajak yang makin baik. Selain itu, UMKM yang akan mendapatkan bantuan tersebut, akan diprioritaskan untuk sektor dan wilayah yang terdampak" tandas Sri Mulyani.(INV)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.