Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Pemerintah akan Tingkatkan Kapasitas Tes Covid-19




Jakarta - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kemampuan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Di antaranya dengan meningkatkan kapasitas pengetesan bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang terindikasi terpapar Covid-19.

Hal tesebut menjadi pembahasan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pertemuan melalui teleconference. Wapres menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov Jawa Barat yang telah membantu Pemerintah Pusat dalam menangani wabah Covid-19.

“Saya ingin memberikan penghargaan kepada Pak Gubernur dan seluruh jajaran yang sudah bekerja keras ikut membantu menangani pandemi Covid-19,” ucap Wapres di Kediaman Resmi Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta, Jumat (03/04/2020).

Pada kesempatan ini, Wapres menerima laporan dari Ridwan Kamil terkait penanganan Covid-19 di Jawa Barat, meliputi progres tindakan yang sudah dilakukan, hambatan, serta langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemprov Jawa Barat terkait percepatan proses pengecekan tes kesehatan dan fasilitas perawatan bagi pasien Covid-19.

Mengawali laporannya, gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menyampaikan bahwa per 3 April 2020 pukul 12 siang, Jawa Barat memiliki 223 pasien positif Covid-19 yang diperoleh dari hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) atau yang lebih dikenal dengan swab test.

“Definisi positif ini adalah mereka yang sudah di-swab. Sebagaimana Bapak ketahui, antrean di Litbangkes itu luar biasa panjang,” ungkapnya.

Di depan Wapres, Ridwan mengeluhkan saat ini Indonesia tidak memiliki alat tes yang memadai untuk mengetahui secara cepat apakah seseorang terpapar Covid-19 atau tidak. Hal tersebut menyebabkan banyak daerah belum dapat mengidentifikasi jumlah pasti masyarakatnya yang terpapar Covid-19.

“Semakin kita banyak mengetes, Pak Wapres, semakin kita tahu virus-virus ini sedang beredar di mana saja. Maka, saya meyakini, mohon maaf Pak Wapres, sebenarnya hari ini kasus kita berlipat-lipat Pak, menurut saya. Tapi karena kecepatan mengetes ini tidak sebanyak yang kita harapkan, maka data-data itu datang seolah-olah sedikit,” paparnya.

Oleh sebab itu, guna mengatasi hal tersebut, Pemprov Jawa Barat secara proaktif menginisiasi pemeriksaan mandiri di daerahnya, menggunakan metode PCR atau swab test, yang alatnya beli sendiri dari Korea Selatan. Melalui cara tersebut, terbukti proses tes menjadi lebih cepat sehingga cepat pula diketahui siapa saja yang terpapar virus Corona.

“Kami bisa mengetes 500 sampel di Laboratorium Kesehatan (Labkes) kami. Dari 500 itu Pak, saya laporkan, kita menemukan positif Pak Bima Arya Wali Kota Bogor. Dari 500 yang ngetes sendiri itu, dengan cepat kita menemukan Pak Wakil Wali Kota Bandung positif, kita menemukan Ibu Bupati Karawang positif. Itu hasil(nya),” papar Kang Emil.

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengetesan mulai dari pintu ke pintu (door to door), yaitu dengan menghampiri masyarakat secara langsung, hingga menggunakan metode drive thru.

“Ini juga pertama di Indonesia (drive thru). Kami melakukannya, (pasien) tidak turun dari mobil, sehingga tidak ada persentuhan fisik, tidak ada kerumunan, orang datang berjenjang sesuai surat panggilan yang ada jadwalnya,” ungkapnya.

Selain itu, Ridwan mengakui bahwa Provinsi Jawa Barat juga sudah menerima bantuan alat tes dari Kementerian Kesehatan dan sudah dilakukan pengecekan terhadap sekitar 15 ribu orang dengan jumlah 677 positif.

“Kami sudah membagikan hampir 50 ribu rapid test ini ke seluruh kota/kabupaten, tapi yang baru dilaporkan mengetes itu hampir 15 ribu Pak. Dari 15 ribu yang dilaporkan kembali ke kami, berita buruknya, terdapat 677 positif Pak,” lapornya.

Namun, untuk memastikan 677 orang tersebut benar-benar positif, ia akan menguji kembali dengan swab test yang lebih tinggi tingkat akurasinya. Kemudian setelah terkonfirmasi dari tes tersebut, baru akan menjadi laporan kasus baru untuk Kementerian Kesehatan.

“Nanti kalau selesai di-swab dan ketahuan terkonfirmasi, baru kami laporkan sebagai angka Jawa Barat, mungkin ini nanti akan mengagetkan,” tambahnya.

Terkait dengan proses perawatan, Ridwan akan mengantisipasi menggunakan gedung-gedung negara dan beberapa hotel, apabila kapasitas rumah sakit di Jawa Barat penuh.

“Kita ini sementara maksimal ada 1.227 beds untuk Covid-19. Kalau sudah lewat 1200-an beds atau kasur ini, maka kami harus mulai menggunakan gedung-gedung negara, hotel-hotel yang memang sudah kami siapkan, dan fasilitas TNI,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Ridwan berharap agar Pemerintah Pusat dapat memberikan atensi yang besar terhadap peningkatan kapasitas tes Covid-19.

“Saya berharap strategi memperbesar pengetesan ini harus menjadi strategi nomor satu hari ini, Pak. Kami tidak yakin provinsi lain terlihat kecil-kecil. Sebenarnya menurut pandangan saya, itu karena mereka belum melakukan rapid test besar-besaran,” pintanya.

“Saya meyakini kalau sudah dilakukan tes besar-besar kelihatannya akan ditemukan seperti yang Jawa Barat temukan. Problem-nya adalah tadi Pak, alat tesnya tidak memadai. Bahkan yang swab test saja jumlahnya terbatas,” tambahnya.

Menanggapi laporan Ridwan tersebut, Wapres menyambut baik langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat, dan akan mengupayakan tindaklanjut di Pemerintah Pusat.

“Upaya-upaya melakukan koordinasi ini juga hal yang harus diprioritaskan. Kita akan coba fasilitasi ini Pak Gubernur,” ujarnya.

Anggarkan Rp 16 Triliun

Lebih jauh, kepada Wapres, Ridwan melaporkan bahwa ia telah menganggarkan Rp 16 Triliun Rupiah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Jawa Barat. Angka tersebut akan dibagi untuk bantuan sosial dan realisasi proyek padat karya usai pandemi Covid-19 berakhir.

“Saya sampaikan lagi anggaran dari Jawa Barat untuk mengatasi dampak Covid-19 ini adalah enam belas triliun sekian, terdiri dari 3,2 triliun (untuk bantuan sosial) dibagikan secepatnya minggu depan jika lancar, dan tiga belas triliun untuk proyek-proyek padat karya,” ungkapnya.

Mantan Walikota Bandung itu juga memastikan bahwa total anggaran Rp 16 Triliun tersebut telah disepakati dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Jadi total dari Jawa Barat, saya melaporkan enam belas triliun sudah disepakati dengan DPRD. Saya berhentikan proyek-proyek, perjalanan dinas, gaji gubernur juga dipotong, kemudian tunjangan ASN, kita juga akan minta sumbangan dan ada pemotongan,” paparnya lebih lanjut.

Terkait anggaran untuk bantuan sosial langsung kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19, Ridwan mengungkapkan bahwa 25 persen masyarakat terbawah akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui program Kartu Sembako dan Kartu PKH, sedangkan Pemprov Jawa Barat akan menanggung sisanya hingga maksimal 40 persen.

“Di Jawa Barat dan se-Indonesia, dari 25 persen ke bawah itu sudah di-cover oleh Kartu Sembako dan Kartu PKH. Jadi tugasnya kami, Pemerintah Daerah, mengisi orang-orang menengah bawah di zona 25 persen sampai 40 persen, kira-kira begitu. Jadi kita bagi-bagi tugas, 25 persen terbawah oleh Pemerintah Pusat, 25 sampai maksimal 40 persen terbawah oleh Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Khusus untuk bantuan dari Pemerintah Daerah, Ridwan mengungkapkan bahwa besarannya Rp 500 ribu, dengan rincian Rp 150 ribu dalam bentuk uang tunai dan Rp 350 ribu dalam bentuk Sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat melalui PT POS dan Ojek Online (Ojol).

“Nah, kami sudah menyiapkan lima ratus ribu rupiah. Lima ratus ribu rupiah ini kalau lancar, minggu depan sudah kami bagikan. Sepertiganya cash, dua pertiganya adalah Sembako. Sembakonya kami beli dari pasar-pasar supaya pedagang tetap hidup, baru jika tidak tercukupi kami beli dari Bulog. Jadi, bukan Bulog maksimal, baru pedagang pasar. Kami ubah pedagang pasar dulu kita beli, baru Bulog. Kemudian dikirimnya oleh PT POS, dia punya aplikasi logistik, tapi pasukannya, pasukan Ojol,” paparnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Wapres mengapresiasi upaya realokasi anggaran yang dilakukan Pemprov Jawa Barat guna mengatasi dampak pandemik Covid-19. Ia pun meminta agar data masyarakat terdampak Covid-19 yang akan menerima bantuan harus akurat.

“Lalu data Bansos, untuk penerima Bansos itu apa sudah semua akurat?” tanya Wapres.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ridwan mengakui bahwa akurasi data penerima Bansos memang rumit. Oleh sebab itu, guna menghindari adanya warga yang berhak menerima bantuan namun terlewat, Pemprov Jabar memberikan spare 20 persen dari total Bansos.

“Jadi saya menduga Pak, kerumitan kita sekarang memang akurasi data. Sehingga, saya akan mencanangkan 20 persen dari yang terdata tahap 1 sebagai cadangan. Jika nanti data masuk kita bagikan, ada warga yang masih complain. Jadi saya kasih spare 20 persen untuk memastikan tahap 2 mereka yang kelewat. Tapi mereka harus mengajukan argumentasi. Saya akan bikin komite yang memberikan approval terhadap gelombang ke-2 ini,” terangnya.

Mendengar jawaban tersebut, Wapres tampak puas dengan segala persiapan yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dalam hal mekanisme pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

“Baik Pak Gubernur, saya kira sudah cukup saya memperoleh informasi tentang berbagai hal yang kemungkinan yang harus dilakukan,” pungkas Wapres. ( KIP-Setwapres).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.