Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Polemik Rekomendasi Partai Golkar untuk Ketua DPRD Halteng

Rekomendasi Partai Golkar terhadap Sakir Ahmad untuk menduduki jabatan Ketua DPRD Halteng berbuah polemik. Hingga kini masih belum ada penyelesaikan terhadap permasalahan ini. Foto : Masdar Hi Ahmad.
Weda - Polemik penentuan Ketua DPRD Halmahera Tengah (Halteng) masih berlanjut. Setelah 17 anggotanya membuat surat pernyataan penolakan terhadap Sakir Ahmad yang direkomendasikan DPP Partai Golkar, kali ini beberapa politisi menyatakan urusan itu merupakan internal partai.

Anggota DPRD Halteng dari Fraksi PDI Perjuangan Mutiara T. Ali Yasin dan Jonatan Pata Pata menanggapi gejolak penolakan itu. Menurut Mutiara T. Yasin, sebagai politisi senior saya sangat memahami perpolitikan dan aturan. Ia mengatakan, masing-masing partai politik punya aturan sehingga persoalan memilih siapa yang menjadi Ketua DPRD itu sudah jelas yakni partai pemenang otomatis menjadi Ketua DPRD.

Lebih lanjut Mutiara menyatakan, masalah Ketua DPRD siapa pun dari fraksi pemenang itu menjadi haknya partai. Ia melanjutkan, jika partai merekomendasikan, apakah itu DPP-nya sudah memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan dan dipercaya untuk bisa menjadi Ketua DPRD itu selesai dan harus dilaksanakan.

"Jadi saya mau tanda tangan untuk apa? biar saya punya tanda tangan emas di situ sekalipun saya tidak punya wewenang untuk kemudian bisa menganulir yang telah direkom oleh partainya. Biar saya disuruh tanda tangan saya tidak akan menandatangani karena saya akan merusak atau mengacaukan suasana perpolitikan khususnya di Halteng," tandas Mutiara.

Bunda Tiara begitu politisi senior PDI Perjuangan Halteng itu akrab disapa, mengatakan, pimpinan itu merupakan garda terdepan. Jadi, lanjutnya, Ketua DPRD itu harus ada. Ia menandaskan, lembaga ini harus lengkap untuk dapat menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah untuk mensukseskan visi misi kepala daerah. "Kita mitra kita bukan lawan," tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Jonatan Pata Pata, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Halteng. Ia menandaskan, persoalan rekomendasi Ketua DPRD Halteng itu merupakan masalah internal Partai Golkar.

"Mekanisme itu sudah jelas karena dari DPP, DPD I bahkan DPD II, apa lagi yang saya heran partai-partai lain, itu kan masalah internal Partai Golkar," kata Jonatan.

Jonatan meyakini, Ketua DPP Partai Golkar akan tersinggung apabila ada pihak dari luar Partai Golkar yang ikut campur persoalan itu. "Saya tetap ikut mekanisme Pak Sakir Ahmad. Di luar dari itu saya tidak ikut campur," tandasnya.

Ia pun mengatakan masih banyak lagi pekerjaan yang tertunda karena persoalan itu. Oleh karena itu, Jonatan mengharapkan agar anggota DPRD harus lebih bijak dalam menyelesaikan persoalan-pesoalan lain, bukan hanya berdebat siapa yang lebih layak jadi Ketua DPRD Halteng.

Sementara itu, Sekretaris Farksi Partai Golkar DPRD Halteng, Hairudin Amir,  mengungkapkan pihaknya menyetujui tanda tangan penolakan Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD karena sebagai partai pendukung, seharusnya sejalan dengan pemerintah kabupaten, bukan sebaliknya untuk tidak lagi bersama memposisikan diri sebagai lawan. 

Hairudin Amir mengutarakan, dari beberapa partai yang menandatangi penolakan itu didasari atas inisiatif politik masing-masing anggota DPRD, bukan mengatasnamakan lembaga DPRD.

Hingga tulisan ini diturunkan, Sakir Ahmad belum dapat dikonfirmasi. (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.