Header Ads

https://daihatsu.co.id/

PSBB DKI Jakarta Diperpanjang Hingga 22 Mei, Sektor Riil Diberikan Stimulus?

Gubernur DKI Jakarta mengumumkan perpanjangan PSBB di wilayahnya hingga 22 Mei 2020 di Jakarta, Rabu (22 April 2020). Foto : Humas
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, secara resmi menetapkan perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta selama empat pekan hingga 22 Mei 2020. Sebelumnya, PSBB di DKI Jakarta telah dilakukan selama dua pekan yaitu sejak 10 hingga 23 April 2020.

"Pemprov DKI Jakarta dengan mendengar pandangan para ahli di bidang penyakit menular dan juga diskusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, maka kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB, diperpanjang 28 hari. Artinya, periode kedua PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020," ujar Anies, di Pendopo Balai Kota Jakarta pada Rabu (22/4) malam, seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Anies menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat DKI Jakarta yang telah menjalankan ketentuan selama PSBB dengan baik. Namun, Gubernur Anies mengungkapkan pertumbuhan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta masih bertambah dan membutuhkan waktu untuk mengentaskannya bersama-sama.

"Selama dua minggu ini pula masih banyak di antara masyarakat yang melakukan ketidaktaatan, pelanggaran, perusahaan yang beroperasi, kerumunan massa. Karena itulah, saya ingin sampaikan kepada semuanya, bila kita ingin agar pandemi ini cepat selesai, maka semua harus sepakat, harus kompak untuk disiplin melaksanakannya. Semakin kita disiplin untuk berada di rumah, mengurangi aktivitas di luar, maka semakin sedikit interaksi, maka makin sedikit pula potensi penularan, maka insyaAllah wabah ini bisa lebih cepat kita selesaikan," terangnya.

Penegakan Hukum Lebih Massif

Anies menyebut masa PSBB selama dua pekan kemarin merupakan masa edukasi (sosialisasi), sehingga tindakan yang kerap dilakukan aparat penegak hukum adalah imbauan dan teguran. Oleh karena itu, Gubernur Anies menekankan, selama masa perpanjangan atau fase kedua PSBB akan dilakukan pendisiplinan secara massif, bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

"Saya berharap betul bahwa kita semua disiplin. Dan kami di jajaran Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya di periode PSBB ini, kita akan meningkatkan pendisiplinan, baik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi maupun masyarakat yang masih berkerumun. Hari-hari kemarin banyak sifatnya educational, diberikan peringatan, diimbau, karena banyak dari masyarakat yang masih belum menyadari benar tentang PSBB dan aturan-aturannya. Ke depan, fase imbauan fase educational sudah selesai. Sekarang adalah fase penegakan," ungkapnya.

Anies menjelaskan, secara khusus perusahaan yang masih beroperasi selama masa PSBB, selain 11 sektor yang dikecualikan dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020, akan ditindak tegas. Ia berharap, perusahaan-perusahaan tersebut tidak memaksakan untuk beroperasi yang berpotensi membahayakan tenaga kerja dan masyarakat secara luas.

"Kami ada beberapa contoh di mana (perusahaan) memaksakan dan ternyata betul ada kasus positif, dan akhirnya seluruh operasi harus dihentikan. Karena itu, saya mengingatkan kepada seluruh warga untuk bekerja di rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah," tandasnya.

Stimulus Sektor Riil

Pelarangan terhadap dunia usaha untuk beroperasi ditengah PSBB seharusnya ditaati. Bila melihat evaluasi PSBB tahap pertama, masih ada saja perusahaan yang membandel dengan dalih untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun memenuhi permintaan yang sudah ada.

Alhasil, keramaian di moda transportasi massal pun tak terelakkan. Daerah penyangga dibuat kewalahan manakala perusahaan-perusahaan di Jakarta masih mengharuskan karyawannya untuk datang ke kantor atau lokasi usahanya.

Guna meminimalisir ketidaktaatan itu, stimulus sektor riil diperlukan. Misalnya saja untuk perusahaan yang masih beroperasi diperlukan campur tangan pemerintah daerah guna mencarikan solusinya. Hal itu agar perusahaan tidak merugi dikala PSBB. Taruhlah saja mereka mendapatkan keringanan biaya operasional, perpajakan maupun bantuan transportasi bagi karyawan yang masuk dengan sistem jam kerja sift atau tidak full dan terjadwal. Hal ini agar mereka tidak memakai transportasi umum bila ke tempat usaha atau kantor bila terpaksa dilakukan. (BJ)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.