Ricky Umar Angkawijaya, SH, MM. Mengabdi untuk Penegakan Hukum dan Menjaga Advokat sebagai Profesi Terhormat

Profesi sebagai pengacara sudah dirintis Ricky Umar Angkawijaya sejak ia masih kuliah di tahun 1979 sebagai asisten pengacara. Selepas lulus kuliah, ia langsung membuka kantor pengacara sendiri pada tahun 1984. Berbagai kasus hukum yang fenomenal pernah ditanganinya. Tercatat kini sudah hampir 34 tahun ia mengabdi di bidang hukum yang memberikan kepuasan baginya saat menangani kasus hukum rakyat jelata. 

Passion Ricky yang ingin menimba ilmu di bidang hukum membawanya menjadi seorang pengacara sukses. Lulusan Universitas Islam Nusantara Bandung tahun 1983 ini bahkan sudah mulai merintis karir sebagai asisten pengacara seorang warga negara Belanda yang berada di Bandung pada waktu masih kuliah di tingkat 2 tahun 1979 sampai 1980.  

Menjaga marwah profesi Advokat.

Ia belajar banyak dari advokat senior asal Belanda yang dulu disebut pokrol dan banyak menguasai segi hukum di Indonesia yang berasal dari Belanda. Pokrol merupakan sebutan bagi seseorang yang bukan sarjana hukum tetapi berpraktek sebagai advokat .“Ia menjadi guru advokat saya,” ujar Ricky yang sebelum kuliah di Universitas Islam Nusantara sempat duduk di Sekolah Teknik Mesin dan kuliah di Akademi Pimpinan Perusahaan  sampai tingkat 2. 

Organisasi pertama yang diikuti Ricky adalah sebagai Ketua Ormas Benteng Bersatu di Tangerang. Ia juga aktif bergerak di organisasi antara lain pernah bergabung di Organisasi Generasi  Muda Pusbadhi (Pusat Bantuan dan Pengabdi Hukum Indonesia) di bawah kepemimpinan R.O Tambunan almarhum, seorang advokat senior. Ia juga pernah menjadi Ketua Generasi Muda Pusbadhi juga  yang membawahi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di Jawa Barat. 

Sampai kemudian di tahun 1984  ia mendapat izin pengacara praktek berawal dari Bandung. Ia pun membuka kantor pengacara sendiri di Bandung dengan nama LBH Genta kemudian hijrah ke Cirebon. “Di Cirebon saya buka sendiri juga kantor pengacara dan di sana saya bergabung di bidang organisasi Pemuda Pancasila. Waktu itu saya sebagai Direktur LBH Pemuda Pancasila di Cirebon,” kenang lulusan Magister Manajemen Unpad tahun 2001 ini. 

Di tahun 1995, Ricky hijrah ke Tangerang dan membuka kantor pengacara di sana, Kemudian tahun 2008 ia diajak oleh rekan-rekannya untuk bergabung di Kongres Advokat Indonesia(KAI). Ia pun dipercaya sebagai  Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten periode 2008-2013. Setelah jabatannya selesai tahun 2013, anggota DPD memintanya untuk menjadi ketua lagi. 

Tiga periode menjadi Ketua KAI DPD Provinsi Banten.

“Terakhir pada Musda 2017 saya sudah tidak mau mencalonkan lagi. Hanya saja tidak ada calon lain yang mencalonkan sehingga mereka mendaulat saya untuk menjadi ketua. Akhirnya sampai ketiga kali sekarang, padahal saya sudah tidak mau ikut lagi karena saya rasa sudah jenuh di dalam organisasi,” ungkap Ricky yang juga dipercaya sebagai Ketua DPD Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Provinsi Banten. 

Sejak 2008 Ricky bersama beberapa rekan yang sepaham dengannya membentuk law firm Rick’s & Pandawa. Rick’s merupakan singkatan dari namanya, dan  Pandawa merupakan singkatan dari nama rekannya Harun Pandia yang sekarang menjadi seorang Notaris /PPAT, dan rekannya bernama Mohamad Anwar. 

“Pandawa itu kalau di bahasa Jawa 5 karena ada 5 orang yang bergabung, tetapi kalau pendirinya 3 orang tersebut, yaitu saya, Pak Harun dan Pak Anwar,” jelasnya.

Berkiprah di Cirebon

Pengalaman begitu berharga.

Saat di Cirebon, Ricky pernah menangani kasus masyarakat kecil bernama Pak Samid yang memiliki usaha penggilingan padi namun usahanya disegel tidak boleh berjalan oleh pihak yang merasa tersaingi. Saat itu Ricky sempat berhadapan dengan pemerintah daerah Cirebon. “Pesaing  yang masih saudaranya orang Pemda ini merasa tersaingi oleh pak Samid, warga Cirebon yang betul-betul lugu dan buta huruf dan menawarkan jasa penggilingan padi dengan harga murah. 

Pesaing merasa tersaingi akhirnya usaha pak Samid disegel dengan alasan tidak memiliki izin. Padahal usahanya di desa Babakan Sindang Laut Cirebon dan perijinan itu hanya cukup dari desa sebetulnya. Cuma karena dianggap bermasalah hingga disegel, akhirnya saya bela pak Samid. 

Sempat sangat fenomenal sekali waktu itu sampai saya gugat Pemda dan saya sempat diberitakan di media cetak. Bahkan pak Samit sampai mogok makan selama 29 hari. Saya sampai diperiksa oleh Kodim dan dari Kementerian Koperasi  juga datang melihat karena fenomenal sekali, seluruh media memberitakan. 

Akhirnya pemda Cirebon menyerah, bahkan kemudian pak Samit diberi tanah pengganti seluas 1000 meter persegi, asalkan mau pindah lokasi usaha. Ia pun kemudian membuka usaha penggilingan padi kembali . "Itu sangat fenomenal sekali karena saya tidak terfikirkan bayaran, yang saya lihat adalah masyarakat kecil,” jelasnya.

Kasus lain yang berkesan bagi Ricky adalah ketika menangani kasus bersama R.O Tambunan dan Petrus Bala Pattyona yang mengugat Walikota Cirebon. Ia mengugat Walikota Cirebon karena adanya program untuk memindahkan semua toko-toko sparepart dari kota Cirebon ke satu tempat. "Di lokasi itu memang sudah diplot oleh seorang developer sampai  toko-toko dipaksa tutup. Akhirnya kita gugat Walikota Cirebon dan kami turun langsung ke lapangan. Dulu itu kekuasaan sangat berpengaruh sekali, sempat saya diculik di Kodim dan ditodong pistol supaya menyerah. Lalu saya katakan, bagi saya tidak ada masalah saya lepas dari pengacara. Ada pengacara lain sama saja, bukan menjadi solusi,” kenangnya. 

Keluarga merupakan faktor pendorong dalam berkarir dan sangat berarti dalam hidupnya.

Banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di daerah Cirebon juga pernah ditangani Ricky. Seperti kasus dukun cabul  yang juga menjabat sebagai kepala desa di Desa Lembah Tamba Cirebon, bernama dukun Haji Nali yang terkenal di sana. Banyak pejabat yang datang dari Jakarta untuk meminta bantuan sang dukun yang ternyata cabul. 

“Kebetulan klien saya anak kecil yang diobati oleh dukun cabul itu tapi ternyata ia disodomi. Hanya saja anak ini takut sama dukun itu, dan akhirnya ada salah satu tokoh masyarakat minta bantuan saya untuk melaporkan dukun itu ke polisi. Saat kita laporkan ke polisi, anak ini sudah tersandera di kampung dan tidak bisa kemana-mana. Saat itu saya datang bersama wartawan Majalah Tempo Pak Hasan Sukur yang ingin mewawancarai  anak itu dan kita datang ke lokasi diam-diam. Anak itu kita tawari nanti akan diberi sepeda  kalau mau menceritakan pelecehan yang dialaminya. Akhirnya ia mengatakan bahwa ia dilecehkan. Pada saat kita wawancara, masyarakat di sana yang juga anak buahnya kepala desa itu tahu. Habis kita diserang oleh masyarakat dan saya langsung loncat ke mobil ngebut, sedangkan pak Hasan Sukur tertangkap sampai rekaman wawancara dan foto-foto dirusak. Kejadian itu tahun 1987 atau 1988. Tapi berita kasus ini akhirnya muncul juga dan dukun cabul yang juga kepala desa ini pun dijatuhi hukuman,” paparnya.

Ricky menilai di Cirebon banyak kasus yang fenomenal ditanganinya, salah satu diantaranya kasus pemalsuan paspor dari kliennya yang betul-betul membutuhkan bantuan tapi tidak punya uang. Bahkan, karena tidak memiliki uang, kliennya membayar terkadang dengan pisang atau beras. Seperti halnya kliennya pak Samid yang begitu usahanya produktif kembali  kemudian mengirim beras kepada Ricky setiap bulannya.  

“Membela mereka merupakan sebuah kepuasan bagi saya. Dan dulu belum banyak media. Saat di Jakarta saya juga pernah menangani kasus Kepala Desa Muara di tahun 2009 yang memang didzolimi oleh lawan saingannya. Ia dilaporkan ke Kejaksaan karena dugaan kasus korupsi BLT (Bantuan Langsung Tunai) padahal memang ia tidak memakai uang itu. Atas kesadaran masyarakat untuk membeli perlengkapan bagi jenazah seperti membeli keranda jenazah, masyarakat kemudian menyumbang, dan begitu dapat Bantuan Langsung Tunai misalnya Rp 500.000 lalu dibelikan kelengkapan-kelengkapan seperti kain kafan dan lainnya. Akhirnya Kepala Desa tersebut ditahan, dan kita semua anggota KAI hampir 300 orang sempat melakukan demo ke Kejaksaan, dan sampai sidang pun Kepala Desa Muara tetap masih ditahan. Namun akhirnya setelah ditahan selama 60 hari putusan bebas karena memang tidak terbukti. Jadi sidang 20 hari ditambah lagi 40 hari tahan di pengadilan dan ditangguhkan penahanan, di saat sidang kita bisa mengungkap semua karena kasus korupsi BLT  yang dituduhkan sebesar Rp 4.000.000 motifnya bukan karena itu tapi karena ada lawan saingan Kepala Desa. Kasus itu cukup ramai juga pada saat itu,” ungkapnya.

Moge merupakan hobinya.

Meski menghadapi banyak tantangan, tetapi Ricky justru merasa tertarik bergelut di bidang hukum. Ia merasa sangat terinspirasi dengan film-film di luar negeri yang mengisahkan peran seorang detektif. Saat masih kuliah, ia kerap melihat film-film detektif. Menurutnya seharusnya di Indonesia sudah mulai ada peran deketif dalam kasus-kasus tertentu tetapi undang-undangnya belum diatur di Indonesia. Passionnya tersebut ikut dipengaruhi oleh profesi orang tuanya yang  dulunya adalah seorang  pengacara pokrol di Bandung dan sering menangani perkara-perkara seperti  utang-piutang.  Ayahnya sering bergaul dan berteman dengan banyak pengacara.

Menangani Perkara Tak Terlupakan

 

Di tahun 1984 Ricky masih bergelar sarjana muda dan saat itu sarjana muda bisa langsung praktek membuka kantor pengacara. Menurutnya pengacara-pengacara dulu tidak seperti sekarang. Kalau dulu seorang pengacara wajib menangani 5 perkara pidana dan 10 perkara perdata sebagai persyaratan izin pengacara praktek. 

"Kalau sekarang mereka kadang-kadang tidak praktek bisa lulus, bagaimana kita mau belajar. Kadang kala saya melihat mereka baru lulus membuat surat kuasa saja tidak bisa, makanya itu terkadang saya juga bingung bagaimana mau menjadi pengacara kalau seperti itu,” keluhnya. 

Persaingan sesama pengacara juga terjadi di kota besar seperti misalnya di Bandung untuk menangani perkara yang boleh dikatakan ada uangnya. Lain halnya di Cirebon tantangannya berbeda, karena yang klien yang memiliki uang banyak itu bisa dihitung. Banyak orang-orang kampung yang betul-betul tertindas, dan dari pengalamannya Ricky beberapa kali ditunjuk sebagai pengacara negara. Salah satunya kasus  PKI di tahun 86 di Cirebon yang kemudian ditangkap oleh Polri dan diperkarakan. Ia menilai di era Orde Baru kekuasan lebih dominan daripada hukum.

Menurut Ricky, perjuangannya membuka kantor pengacara sendiri di tahun 1984 tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras serta jaringan dan yang terpenting adalah trust, karena seorang pengacara menjual jasa. 

“Kalau kita penjual jasa sudah tidak dipercaya itu akan sulit. Jaringan koneksi itu berawal dari trust karena dari kepercayaan itu mereka akan bicara sehingga membentuk jaringan secara alami. Saya tidak pernah artinya boleh dikatakan tidak pernah mencari perkara, dari mulut ke mulut dari jaringan, dan itu memang kita perlu satu kerja keras. Artinya sebagai seorang penjual jasa hukum seperti kita ini maka kepercayaan dari klien itu harus kita jaga. Kadangkala banyak pengacara yang tidak bisa menjaga kepercayaan itu. Tapi secara alami mereka pasti akan tergeser. Apalagi kita berhadapan dengan orang-orang asing yang kebanyakan dari Taiwan,” jelasnya.

Saat ini Ricky banyak bergerak di bidang legal corporate dan banyak perkara-perkara perusahaan yang ia pegang, kurang lebih ada 10 orang klien dari luar negeri. Meski persaingan pengacara semakin  ketat, namun menurutnya dibandingkan dengan kebutuhan pencari keadilan di Indonesia itu masih kurang. Masih perlu beberapa pengacara karena tidak meratanya pengacara di daerah maupun di kota. Banyak pengacara lebih suka mencari klien di kota besar padahal di seluruh Indonesia yang memerlukan bantuan untuk mencari keadilan itu masih banyak. 

“Untuk menyikapi persaingan itu kita harus menjaga profesi sebagai pengacara. Officium Nobile artinya profesi yang terhormat untuk pengacara. Di luar negeri itu sangat dihargai, kalau seorang pengawal pribadi itu pasti punya lawyer. Di Indonesia ini masyarakat masih belum banyak paham soal masalah hukum. Gunanya seorang pengacara itu mereka masih belum  mengerti, kecuali saat mereka ada kasus saja baru perlu seorang lawyer. Di samping itu kepercayaan mereka terhadap lawyer-lawyer nakal membuat kadangkala banyak yang kalah, sehingga mereka yang punya perkara takut memakai lawyer karena takut dibohongi,” tambahnya. 

Berkiprah di Organisasi Advokat untuk menjaga Advokat sebagai profesi terhormat.

Maka dari itu, Ricky menegaskan bahwa pengacara betul-betul harus menjaga trust karena rusaknya nama pengacara adalah akibat mereka yang merusak profesi sebagai seorang pengacara. Mereka kadangkala menerima honor tetapi perkaranya tidak ditangani dengan baik atau bermain dua kaki sehingga merusak citra seorang pengacara. Ricky pun berharap semoga ke depan hal itu tidak terjadi lagi, apalagi saat ini ada persaingan dengan advokat asing yang sudah mulai masuk di Indonesia. Kalau kita tidak bisa menjaga untuk meningkatkan intelektual kita dan kemampuan sumber daya manusia kita maka akan kalah bersaing. 

“Kita jangan kalah dengan mereka yang belum begitu mengerti soal hukum di negara kita. Jadi kita yang harus lebih menguasai hukum kita. Itulah artinya persaingan bertambah ketat dan secara sosial media kita harus banyak belajar. Jika pengacara tidak bisa belajar internet akhirnya tertinggal, jadi harus mengikuti perkembangan. Dulu zamannya saya sebelum ada komputer pakai mesin tik saya menyusun pembelaan. Apalagi saya sebagai asisten seorang Belanda, itu sangat disiplin. Salah sedikit saja kalimat disobek dan ketik lagi ulang pakai mesin tik. Sampai sekarang mesin tik saya masih ada. Makanya disitulah kita dilatih kedisiplinan. Salah sedikit saja huruf besar itu tidak bisa, sekarang lebih enak,” terangnya.

Ricky menilai hukum di Indonesia masih jauh untuk dikatakan benar-benar sesuai dengan penegakan keadilan, karena peran kekuasaan masih tetap ada. Permainan uang masih ada, dan sekarang sistemnya mau tidak mau Pengacara,Jaksa, Hakim akan terbawa ke dalam sistem korupsi. 

“Misalnya seorang pengacara yang menangani seorang klien yang menjadi tersangka dan diperiksa oleh seorang Polisi. Pada saat diperiksa Polisi sudah dikeluarkan surat merah artinya surat merah itu sudah ditahan. Klien begitu melihat pasti akan bicara ke pengacara, pak bagaimana caranya supaya saya tidak bisa  ditahan? Kalau klien sampai ditahan maka dia akan pakai pengacara lain. Akhirnya terjadilah tawar menawar dengan seorang Polisi mau bayar berapa supaya klien tidak ditahan. Ini sistem dari hukum kita yang memberi celah sehingga terjadi bargaining korupsi, bargaining tukar -menukar uang dengan kekuasaan. Begitu juga di Kejaksaan karena Polisi diberikan kewenangan untuk menahan. Makanya sistemnya itu harus diubah, jangan diberikan kewenangan penuh terhadap seorang Polisi.,” jelasnya.

Selalu memiliki waktu buat keluarg.

Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kriminal seperti kasus pembunuhan, menurut Ricky  Polisi diberikan kewenangan untuk menahan. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan kasus-kasus yang berbau uang, Polisi jangan diberikan kewenangan untuk menahan. Harus ada sistem pengawasan yang jelas, tapi sulitnya hal ini berkaitan dengan mental dan budaya. Dalam kenyataan budaya seperti ini sudah terakomodir dari mulai tingkat bawah sampai ke atas. Sistem pengadilan sulit kalau mau menerapkan pelayanan satu pintu, salah satunya di perizinan masih ada permainan uang. 

“Perizinan yang seharusnya mempermudah tapi malah mempersulit, saya banyak mengurus  perizinan- perizinan dari perusahaan-perusahaan katanya satu pintu satu nomor. Bohong itu semuanya tetap saja dipersulit, jadi sistemnya belum mendukung dan infrastrukturnya belum menunjang untuk mulai berjalan. Ini akan membuat perusahaan-perusahaan tidak berjalan, apalagi sistem hukum kita masih ketinggalan jauh dengan hukum Belanda. Kesadaran hukum di Indonesia ini masih sangat jauh. Dibandingkan dengan di Denmark, penjara ditutup karena tidak ada penjahat, kalau di Indonesia banyak penjahat menumpuk di penjara,” jelasnya. 

Profesi sebagai pengacara menurut Ricky harus berada di tengah-tengah, karena kalau kita mengikuti arus akan hanyut dan kalau melawan arus akan terpental. Seperti pada saat Orde Baru melawan arus terpental, dan kalau ikut arus hanyut.  Kita hanyut dalam arti kata ikut bermain, akhirnya pengacara itu banyak yang bersifat sebagai Markus. Pengacara yang tidak mengikuti arus akan terpental dan tidak laku.

Ricky selalu meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga.

Di tengah kesibukan yang padat, Ricky selalu meluangkan waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Setiap ada kesempatan ia pasti makan bersama dengan keluarga, tapi karena sekarang puterinya ada yang tinggal di Amerika dan di Malaysia maka pada momen- momen tertentu keluarganya ke Malaysia. “Terkadang pada saat ada yang ulang tahun, salah satu pasti kita kumpul dan pasti kita rayakan. Istri saya ibu rumah tangga, dulu ia pernah membuka salon kecantikan,” ujarnya.

Selama hampir  34 tahun berkiprah sebagai pengacara, Ricky tidak memiliki harapan muluk, dan sudah merasa  cukup  dengan apa yang diraihnya saat ini. Ayah dari empat anak perempuan dan tiga anak laki-laki ini pun sudah memiliki tujuh orang cucu, dan tinggal satu anak yang belum menikah. “Anak ke-2 saya (perempuan) menikah dengan orang Malaysia dan tinggal di Malaysia. Sedang anak ke-4 saya ( perempuan ) menikah dengan orang Amerika dan tinggal di Amerika,” pungkasnya.(Tim Penulis/DD)