Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Satgas Covid-19 Kota Tidore Menerima Kunjungan Pansus DPRD Provinsi Maluku Utara

Tidore - Di tengah Virus Corona Disease atau Covid-19, Pansus DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke Kota Tidore Kepulauan pada Rabu (29/4/2020). 

Jumlah angota pansus sebanyak 15 orang yang terdiri Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (PDIP), Ketua Komisi II dan Juga Ketua Pansus Ishak Naser (Nasdem) Dr. Wahda Imam (Gerindra), Nini Bopeng (Nasdem), Ester (Demokrat) Iskaandar Isdiru Sekerteris Pansus (PAN), Rahmawsti (PDIP), Feri (PDIP), Rosihan (Perindo) Asari (Berkarya), Ibrahim (PAN), Ikbal (Golkar) dr Haryadi Ahmad jabatan Wakil Ketus Pansus (PBB), Hi Jasmin (Demokrat) dan Abd Malik Silia (PKB) koordinator pasus adalah Ketus DPRD Provinsi dan Hi Wahda Imam.

Ketua Pansus Ishak Nasir pada kesempatan itu mengutarakan awal pembentukan Pansus dengan tujuan hannya mengawasi APBD Provinsi Maluku Utara, karena suda sangat jelas penyusunan angaran hanya dibutuhkan persetujuan Guberbur tidak melibatkan DPRD. Namun setelah menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) menjadi objek pengawasan DPRD, untuk itu harus di pastikan pengunaan APBD harus benar-benar untuk penaganan Covid-19. Hal itu lantaran APBD telah dialokasikan sebesar Rp 148 milyar untuk di kerahkan ke Dana Tak Terduga (DTT). Angaran DTT sebelumnya sebesar Rp 15 milyar hingga total Angaran DTT Sebesar Rp 163 milyar, sehingga pentinya dilakukan pengontrolan sehingga dana benar-benar dipergunakan untuk pencegahan covid-19 di Provinsi Maluku Utara.

"Tujuan alokasi angaran di peruntukan untuk operasional Gugus Tugas, Gugus Tugas ini tidak bisa di bedakan antara gugus tugas di kabupaten/kota dan gugus tugas provinsi, karena angaran APBD Provinsi tidak hanya digunakan oleh tim gugus tugas provinsi dan gugus tugas kabupaten/kota di biayai oleh APBD masing-masing. Sseharunya anggaran ini terintregrasi ke seluruh gugus tugas di kabupaten/kota," ungkap Ishak Nasir.

Menurut Ishak, DPRD Provinsi melihat antara Gugus Tugas Provinasi dan Kabupaten/Kota harus di satukan, setekah kunjungan di beberapa kabupaten dan Rabu 29 April 2020 kunjungan di Kota Tidore, namun ditemukan masalah yang hampir mirip, karena Gugus Tugas di Kabupaten/Kota hanya bisa bergerak mengunakan angaran APBD masing-masing padahal kemampuan APBD di kabupaten/kota sangat terbatas.

Dia juga berharap seharusnya, APBD Provinsi menjadi spirit system yang paling bagus, hingga provisi tidak lagi repot menanyakan kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota sehingga bisa meringankan beban APBD kabupaten/Kota. Seharusnya Pemerintah jangan terfokus pada protokol yang ada, karena penyebaran Wabah Covid-19 ini tidak bisa dipredikasi penyebaran sampai berapa lama, bahkan tidak bisa dipastikan batas banyak warga yang akan terkena Covid-19.

Ishak meminta agar Wali Kota dan juga ketua gusus tugas Covid-19 di Kota Tidore untuk membicarakan secara tuntas penggunaan APBD. Penyaluran APBD Provinsi ke kabupaten/kota bisa cukup pegunaan penagaganan Virus Corona, untuk itu pentingnya mengampaikan kebutusahan secara terpernci.

Pansus Provinsi tidak memiliki personil untuk menjangkau sebanyak 10 kabupaten/kota hingga dibutuhkan koordinasi sehingga provinsi bisa memenuhi kebutuhan kabupaten/kota. Terkait dengan rekomendasi Pansus untuk menutup aktivitas pasar selama 20 hari, namun keputusan ini tergatung keputusan gugus tugas penaganan Covid-19, bukan dilakukan oleh Pansus.

Penutupan Pasar Tradisional
 
Kapolres Kota Tidore dan juga wakil ketua gugus. AKBP. Johanes Jalung Siram S.I.K. mengatakan terkait dengan penyebaran wabah virus Corona dua hal yang disoroti, 1. tempat untuk karantuna Polres telah menyampaiman kepada Wali Kota untuk tempat karantina bisa diusulkan ke Kapolda Maluku Utara dan Gubernur, karena banyak bagunan Pemerintah Provinsi tidak digunakan bisa digunakan sebagai tempat karantina temasuk juga di SPN. Hal itu lantaran, pembagunan SPN Suda siap namum harus izin dari Kapolda Maluku Utara, sehingga di Sofifi Kecamtan Oba Utara bisa di pusatkan tempat karantina. 2. terkait dengan usulan penutupan pasar namun pentinya dilihat karena pasar adalah tempat perputaran ekonomi masyarakat dan pasar juga menyiapkan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal itu lantaran komoditi harian seperti tonat, Cabe, Jahe dan sayur-mayur akan mebusuk ketika pasar di tutup.

"Kalapun pasar ditutup maka berpegaruh pada kegitan mssyarakat khususnya petani, kerana hasil petani harus dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu ditegaskan menyangkut dengan pasar tim gugus harus tegas membuat aturan untuk mengatur aktivitas masyarakat di pasar, agar masyarakat bisa menjaga jarak ketika pasar tidak bisa menampung maka bisa dialihkan jalan raya untuk dijadikan lasar, sehingga gampang dikontrol jika masyakat mengikuti perintah Gugus maka yang bersangkutan tidak diizinkan untuk berjualan di pasar," ungkap Kapolres Kota Tidore Kepulahan AKBP Johanes Jalung Siram S.I.K

Dandim 1505/ Tidore dan juga Wakil Ketua Satgas Covid -19 Letkol. Infantri Cecep mengatakan penaganan pencegahan penyebaran Virus Corona di Kota Tidore sudah dilakukan secara maksimal, perlu disampaikan bahwa penting kerja sama antara tim Gugus Tugas di Kota Tidore Kepulauan dengan tim satgas provinsi.

Dia menambahkan seharusnya penjagaan di Bandara diperketat sesuai dengan aturan protokoler. Hal ini dikarenakan di Tidore sudah ada sebannyak 12 orang yang positif covid-19.

Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim mengatakan, dalam rangka penangan pencegahan penyebaran Virus Corona di Kota Tidore, pemerintah telah mengambil langkah=langkah di antaranya penerbitan surat keputusan (SK).

Penyedian angaran penanganan Covid-19 tahap pertama sebesar Rp 2, 5 milyar sekian, untuk pegadaan bahan medis habis pakai dari APD. Terbentuk sebanyak 12 pos di wilayah Kota Tikep, sosialisasi dan penyemprotan. Sebagai kepala Daerah telah mengusulkan kepada Gubernur agar rumah sakit umum di Sofifi dijadikan tempat karantina, namun sampai saat ini belum ada tangapan dari provinsi.

Bantuan yang di berikan okeh provinsi berupa alat prlindung diri (ADP) secara lengkap hanya 25 pasang, Bantuan Masker sebanyak 12.000, rapid tes 670 buah, sarung tangan 30.000, Hasmat 250 untuk penutupan pasar di butuhkan kajian yang matang.

Dia menambahkan, Pemerintah berani mengambil langkah menutup pasar, terpenting Satgas provinsi menyediakan angaran sebesar Rp 15 milyar. Karena hitungan sembilan bahan pokok (bapok) di Kota Tidore sampai pada bulan Juli masi terpenuhi kebutuhan.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.