Header Ads

https://daihatsu.co.id/

UPP Kelas III Soasio Digugat PT. Amasing Lintas Ekspedisi

Penghentian bongkar muat PT Amasing Lintas Ekspedisi dan dialihkannya ke Perusda Aman Mandiri dinilai merugikan PT Amasing. Foto : Ist. 
Tidore -  PT. Amasing Lintas Ekpedisi menyayangkan soal penghentian operasional bongkar muat di pelabuhan  oleh Kantor  Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Soasio Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.

Kepala Cabang PT. Amasing Lintas Ekpedisi Ibrahim Albanjar mengatakan, pihaknya diberikan tanggung jawab oleh Pelni Logistik untuk melakukan pembongkaran 32 unit kontainer sesuai dengan surat penunjukan tertanggal 11 Januari 2020.

"Dengan surat ini saya berkordinasi dengan kepala Kantor UPP Kelas III Soasio, namun mereka malah minta saya menghentikan pembongkaran terhadap 32 unit kontener tersebut dengan tidak memberikan surat penghetian pembokaran. Lantas mereka malah menunjuk Perusda Aman Mandiri untuk melakukan pembongkaran atas 32 unit konteiner itu," ungkap Kepala Cabang PT. Amasing Lintas Ekpedisi Ibrahim Albanjar.

Ia mengatakan,  tindakan Kepala UPP Kelas III Soasio ini merugikan perusahannya. Hal itu didasari Surat Penunjukan Pelni Logistik tertanggal 11 Januari 2020. Surat itu pihaknya tidak hanya bertanggung jawab terkait kelancaran dan keselamatan bongkar muat, namun juga untuk menyerahkan barang kepada penerima barang/pemilik. Tak hanya itu, PT Amasing juga bertanggung jawab kepada Pelni Logistik dan  membuat Laporan Kepala Kantor UPP Kelas III Siasio.

"Kami sanggat kecewa dengan Keputusan yang diambil oleh Kepala Kantor UPP Soasio yang sepihak. Kami akan  menempuh jalur Hukum," tegas Ibrahim Albanjar.

Fahmi Albar,  SH. 
Sementara itu menurut Tim Kuasa Hukum PT. Amasing Lintas Ekpedisi Fahmi Albar, SH  dan Abdul Haris Konoras, SH, penghentian kegiatan  bongkar muat secara sepihak oleh Kepala UPP Kelas III Soasio terhadap  PT. Amasing Lintas Ekpedisi dan merekomendasikan kepada Perusda Aman Mandiri adalah perbuatan melawan hukum.  "Penghentian sepihak tersebut tanpa koordinasi lebih dahulu. Hal itu membuat klien kami mengalami kerugian secara materil dan immateriil. Dengan dasar itulah kami tempuh langkah-langkah hukum untuk memastikan pertanggung jawaban hukum secara perdata pasal 1365 KUH Perdata. Pada hari ini (Rabu, 8 April 2020) kami telah memasukan Gugatan di Pengadilan Negeri Soasio," papar Fahmi Albar.(Sukardi)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.