Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Akan Terbitkan Surat Utang Rp697,3 triliun, Sebagian untuk Bayar Utang Jatuh Tempo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menerbitkan SUN untuk mengatasi defisit anggaran dan pembayaran utang jatuh tempo. Foto : Ist.
Jakarta -
Pandemi virus corona disease 2019 (covid-19) belum juga berakhir. Pemerintah seolah mulai keteteran, lantaran beban ekonomi sudah mulai terasa berat. Hal itu terlihat dari pelonggaran pembatasan moda transportasi massal yang sebelumnya dilarang, dan kini dibuka meskipun dengan sejumlah persyaratan.

Belum lagi akibat domino dari hal itu kian terasa. Ekonomi terasa berat. Anggaran pemerintah pusat maupun daerah terfokus untuk penanganan covid-19. Anggaran kementerian dan lembaga juga pemerintah daerah dipangkas dan diperuntukkan untuk penanganan covid-19.

Anggaran terasa berat. Hal itu ditambah pada tahun ini ada sejumlah utang negara yang kudu dibayar. Mau tak mau untuk menutup utang tersebut harus ditutup dengan utang karena pendapatan negara menurun. Untuk menutup defisit, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai total Rp697,3 triliun hingga akhir 2020. Penerbitan surat utang dilakukan melalui lelang pasar domestik, SBN ritel, private placement dan penerbitan SBN valas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers daring di Jakarta, Jumat (8/5) merinci penerbitan surat utang yang akan dilakukan mulai periode Mei hingga Desember 2020 itu untuk membayar utang bruto Rp1.439,8 triliun.

Utang bruto itu terdiri dari pembiayaan defisit Rp852,9 triliun, pembiayaan investasi Rp153,5 triliun dan utang jatuh tempo tahun ini Rp433,4 triliun.

Untuk pembiayaan defisit sebesar Rp852,9 triliun itu merupakan defisit fiskal sebesar 5,07 persen yang termasuk di dalamnya untuk penanganan COVID-19.

Menkeu menjelaskan untuk periode Mei-Desember 2020 rata-rata lelang SBN yaitu surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) per dua minggu berkisar Rp35-45 triliun terdiri dari SUN sebesar Rp24-30 triliun dan SBSN Rp11-15 triliun. Apabila dibandingkan tahun 2019, kata Sri Mulyani, rata-rata lelang kuartal kedua hingga keempat tahun lalu untuk SUN mendekati Rp22 triliun dan SBSN Rp7,8 triliun.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan sumber pembiayaan utang bruto itu adalah pinjaman sebesar Rp150,5 triliun dan penerbitan SBN sebesar Rp1.334 triliun.

Adapun penerbitan SBN sebesar Rp1.334 triliun itu dikurangi dengan realisasi hingga 30 April 2020 sebesar Rp376,5 triliun, program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun dan penurunan giro wajib minimum perbankan sebesar Rp110,2 triliun sehingga menjadi Rp697,3 triliun.

Ia menjelaskan penerbitan SBN untuk biaya COVID-19 tidak dilakukan melalui seri khusus pandemic bond tetapi dilakukan secara keseluruhan baik melalui lelang, ritel maupun private placement dalam dan luar negeri.

Sedangkan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional akan dilakukan dalam skema khusus yang terpisah dan saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan Bank Indonesia.(AN/ANT)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.