Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Aksi Buruh PT IWIP Halteng Diduga Didasari Berbagai Perlakuan Kurang Adil Terhadap Buruh

Demonstrasi yang dilakukan buruh PT IWIP menuntut ketidakadilan yang diduga dilakukan pihak perusahaan. Foto : Masdar

WEDA - Aksi ribuan buruh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) di depan kompleks perusahaan menuntut sejumlah hal. Aksi yang dilakukan oleh bruh yang tergabung dalam Forum Perjuangan Buruh Halteng (FPBH) itu merupakan bagian dari protes keras terhadap pihak perusahan yang diduga tidak lagi adil dalam mengambil sebuah kebijakan .

Demonstrasi ini dilakukan mulai pukul 07.00 WIT di Desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah itu menurut salah satu kordinator aksi, Ali, bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan bagian dari protes buruh terhadap perlakuan perusahaan yang mereka nilai tidak pro terhadap parah buruh lokal. Malahan, lanjut Ali, pihak perusahan dianggapnya semena-mena melakukan PHK terhadap karyawan tanpa ada kejelasan apapun.

Lebih lanjut ia mengutarakan, di tengah terjangkit covid-19 yang membahayakan keselamatan seluruh masyarakat, kaum buruh dipaksakan untuk bekerja. Buruh tetap dipekerjakan saat situasi pandemik covid-19 tanpa dijamin kesehatan dan keselamatannya. 

Bukan hanya itu, lanjut Ali, persoalan jam kerja di PT. IWIP Halmahera Tengah yang menurut aturan ketenagakerjaan per harinya selama delapan jam tidak benar-benar diterapkan. Berdasarkan hasil investigasi Forum Perjuangan Buruh Halteng (FPBH), beberapa divisi, misalnya Veronickel di IWIP, mempekerjakan buruhnya selama 12 jam.

Ali juga mengungkapkan, kasus kecelakaan kerja juga sering terjadi, kriminalisasi terhadap buruh, kasus PHK sepihak, upah pokok bagi buruh yang dijeda tidak dibayarkan, kebijakan sepihak berupa memo yang merugikan buruh dan kasus-kasus lainya yang merugikan buruh tak terhitung lagi jumlahnya.

Ia menambahkan, ditengah situasi pandemik Covid-19, puluhan buruh yang baru saja dipanggil kembali saat dijeda, kini dikarantina di bandara dan tetap dipaksa untuk bekerja mengumpulkan batu selama 14 hari tanpa diperbolehkan izin seharipun.

Mirisnya, masih menurut Ali, berbagai problem perburuhan tersebut tidak pernah dikawal serius oleh Serikat Buruh yang telah lama ada di perusahaan tambang tersebut.

Buruh berdemo di depan kompleks PT IWIP Halteng.
Ali mengatakan, karena kondisi itu, Forum Perjuangan Buruh Halteng (FPBH) mendeklarasikan diri sebagai sebuah organisasi buruh yang tidak ada intervensi oleh siapapun. "FPB Halteng hadir ditengah-tengah kawan-kawan buruh sebagai langkah serius bergerak berbarengan mengawal berbagai problem perburuhan di Halteng," ujar Ali.

Ada beberapa pernyataan Sikap dari FPBH Halteng diantaranya; 1. Gagalkan Omnibus Law, 2. Tolak PHK berkedok jeda di PT. IWIP, 3. Penuhi hak maternitas buruh perempuan, 4. Kembalikan izin resmi untuk buruh di PT. IWIP, 5. PT. IWIP harus melakukan Lockdown perusahaan selama masa pandemik covid-19, serta bayar upah pokok 100% , 6. Stop karantina buruh di bandara PT. IWIP, 7. Berlakukan delapan jam kerja di PT. IWIP, 8. Penuhi K3 untuk buruh, 9. Stop diskriminasi terhadap buruh lokal dan penuhi kesejahteraan buruh lokal di PT. IWIP, 10. Stop mengeluarkan memo-memo sepihak tanpa ada perundingan sebelumnya dengan kaum buruh, 11. Stop kriminalisasi buruh.

Upaya dalam bentuk negosiasi yang dilakukan oleh pihak polisi untuk meredam aksi unjuk rasa ini tidak digubris oleh masa demonstran. Buntutnya, aksi yang dilakukan oleh FPBH Halteng tidak dikendalikan lagi,  beberapa fasilitas perusahan dirusak dibakar yaitu, gudang sembako, mobil dan alat berat seperti eksavator pun ikut dirusak.

Puluhan demostran yang ingin memasuki area pabrik dihadang oleh pihak Kepolisan Polres Halmahera Tengah dengan tembakan gas air mata. Lamanya aksi yang dilakukan oleh para buruh ini, tidak mendapatkan tanggapan dari pihak perusahaan. (Masdar Hi Ahmad)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.