Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Anggota Organda di Halteng Minta Agar Kebijakan Penutupan Wilayah Ditinjau Kembali

Sopir angkutan di Halmahera Tengah merasa tidak bisa beroperasi dan membayar cicilan karena pembatasan wilayah di Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan. Foto : Ilustrasi.
Weda - Terkait dengan tujuan pencegahan penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing yang ada di Maluku Utara , terutama daerah Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan menjadi polemik di kalangan masyarakat.

Kedua daerah ini mengeluarkan intruksi dan surat edaran guna memutuskan matarantai penyebaran Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Untuk surat edaran Walikota Tidore Kepulauan dengan Nomor 140/356/01/2020 tentang Penutupan Akses Pintu Masuk Wilayah Kota Tidore Kepulauan, hal yang sama juga bagi daerah Halmahera Tengah melalui Bupati Halteng mengeluarkan intruksi dengan Nomor 35/MU/2020 tentang Penyebaran Covid-19 , sehingga Pemkab Halteng mengintruksikan menutup akses keluar masuk di wilayah Halmahera Tengah.

Dari Instruksi Bupati Halmahera Tengah dan Surat Edaran Walikota Tidore Kepulauan ini menjadi resah di kalangan masyarakat, dikarenakan terlalu ketat.

Menurut salah satu warga Kota Tidore Kepulauan Isnaini yang juga berprofesi sebagai sopir angkutan menyampaikan bahwa, kebijakan kedua kepala daerah ini terlalu ketat, sehingga mereka yang bekerja sebagai sebagai sopir angkutan lintas Tidore Halteng ini merasa resah. Akses yang ditutup ini adalah akses jalur trayek mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan penyetoran mobil yang masih ada tunggakan di dealer mobil.

"Kami sebagai warga akan patuhi aturan yang dikeluarkan oleh perintah, tapi lagi - lagi nasib kami sebagi sopir angkutan ini bagaimana, apa hanya sekadar mengikuti aturan pemerintah, yang kemudian itu pemerintah tidak memikirkan nasib kami, harus ada keseimbangan baik itu warga maupun pemerintah," ujarnya.

Ia pun meminta agar aturan tersebut jangan terlalu ketat, sehingga mereka bisa melakukan aktivitasnya sebagai sopir angkutan umum lagi.

Isnaini berharap, agar pemerintah harus benar-benar memikirkan nasib masyarakat biasa terutama sopir angkutan, sebab jalur keluar masuk yang mereka lewati ini hanya jalur Tidore - Halteng yang saat ini terkena penutupan.

"Ketika kami antar penumpang menuju Halteng, kami disuruh pulang oleh petugas penjagaan yang ada di pintu masuk Weda. Apabila tidak ada surat keterangan sehat dan hasil rapid test dari Dinas Kesehatan tidak bisa masuk," ungkap Isnaini.

Jika penutupan jalur Tidore - Halteng selama 14 hari mereka minta ada solusi bagi kami para sopir angkutan, paling tidak pemerintah harus bertemu dengan dealer dan leasing agar mereka mendapatkan kelongaran pembayaran cicilan selama 14 hari ini.

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu warga Halteng yang namanya tidak mau diungkapkan. Menurutnya, kedua pemerintah ini harus duduk bersama mencarikan solusi bagi sopir angkutan, sebab merkea dikejar setoran setiap hari.

Ketua Organda Halteng Udin menyampaikan bahwa keresahan para anggota organda yang ada di Tidore terutama di Kelurahan Payahe terkait dengan akses penutupan jalur Halteng-Tikep pihaknya akan mencarikan solusi.

"Kita yang para sopir di Weda pun dapa periksa ketika mau keluar dari Weda , bukan sekedar keluar saja," ujar Udin.

"Jikalau besok ada penutupan akses masuk wilayah Tikep yang berda di Kelurahan Payahe maka kita akan cari solusi nanti dengan para sopir yang ada di Payahe," tambah Udin.

Bukan hanya itu, banyak masyarakat juga resah dengan keputusan tersebut. Ketika bepergian ke Weda dan Tidore harus membawa hasil rapid test dari Dinas Kasehatan, jika tidak harus kembali ke tempat asal. Baik itu warga Weda masuk ke wilayah Tikep tidak membawa hasil rapid test maka harus kembali ke Weda. Hal sama juga apabila warga dari Tidore ke Weda harus membawa hasil rapid test, jika tidak maka akan di kembalikan ke Tidore.

Sampai berita diturunkan, kedua pemerintah melalui Juru Bicara Tim Gugus Covid-19, tidak dapat di hubungi. (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.