Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Anies Nyatakan Data Bansos yang Tepat Sasaran sekitar 98,4%; Sisanya 1,6% Tidak Tepat dan Sedang Dievaluasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan data bansos yang tepat sasaran sebesar 98,4%, sementara yang tidak tepat sebesar 1,6% dan kini tengah dievaluasi. Foto : Humas
Jakarta - Data bantuan sosial kembali disoal. Para pejabat di negeri ini saling lempar. Mereka menuding pemerintah daerah tidak mengupdate data mereka, sehingga menjadi tidak tepat sasaran.

Bantuan sosial baik berupa bantuan sosial tunai (BST) maupun bahan makanan pokok ini diberikan kepada masyarakat lantaran sifatnya yang darurat. Dampak pandemi covid-19 dirasakan masyarakat. Mereka yang tadinya di atas garis kemiskinan, lantaran penghasilannya berkurang atau bahkan mandeg, menjadi tergelincir di garis ataupun di bawah garis kemiskinan.

Pernyataan yang paling disorot adalah ketika Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Ia mengatakan telah menegur keras Anies Baswedan lantaran penggunaan data yang menjadi rujukan bansos.

Pun demikian dengan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ia menyatakan, penyaluran bansos DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemeintah daerah dengan pemerintah pusat.

Tak cukup dua menteri itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengumbar pernyataan di publik. Saat rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (6/5), mengungkap pemerintah pusat memutuskan menanggung bantuan sosial baik dalam bentuk sembako dan bantuan sosial tunai ( bantuan langsung tunai/BLT) di Jakarta. Walaupun, anggaran awal diproyeksikan ada di daerah.

"Jabodetabek sembako dan BLT yang diberikan itu juga pemerintah pusat. PMK [Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan] yang DKI (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) cover 1,1 juta warganya, nggak punya anggaran dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya," kata Sri Mulyani.

Ia pun mempertanyakan apakah penyebaran sembako dan BLT itu sudah selesai dan tepat sasaran atau belum. Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan Kementerian Sosial (Kemensos) harus turun langsung memastikan seluruh hak masyarakat terpenuhi.

Melihat pernyataan terbuka ketiga menteri itu, Anies Baswedan saat wawancara degan tvOne Sabtu (9/5), menandaskan : selama ini dalam diskusi-diskusi tertutup antara dirinya dengan jajaran kabinet kerap terjadi perbedaan pendapat. Saat itu Anies menyatakan apa yang terjadi di ruang diskusi biarlah tetap di ruang diskusi namun tidak dibuka agar publik tidak bingung.

Keramaian publik muncul ketika perbedaan pendapat itu dimunculkan ke media massa. Publik pun menjadi riuh.

Ketika menjawab bansos DKI Jakarta tidak tepat sasaran, Anies mengatakan sejak dua minggu lalu dirinya sudah menyatakan ada sekitar 1,6% bansos itu tidak tepat sasaran, sementara yang tepat sasaran mencapai 98,4%.

Anies mengemukakan, mengapa 1,6% itu tidak tepat sasaran karena bansos ini dipersiapkan relatif cepat dan bersifat emergensi dalam situasi pandemi covid-19. Kalau menunggu data sempurna maka akan terlambat untuk mengatasi dampaknya. Ia menandaskan, sambil menunggu evaluasi maka bansos itu disalurkan.

Secara umum, bansos di DKI yang tepat sasasran adalah 98,4%, namun yang senantiasa diangkat ke publik adalah yang tidak tepat sasaran yakni sebesar 1,6% itu. (AR/GR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.