Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Bupati Pati Tegaskan Pengelolaan Anggaran Covid-19 Sebesar Rp137 miliar Transparan

Bupati Pati Haryanto menjawab kabar kurang mengenakkan di media sosial soal anggaran covid-19 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (28/5/2020). Foto : Wisnu.
PATI
- Bupati Pati Haryanto geram dengan informasi yang beredar di media sosial (medsos) yang menganggap bahwa anggaran untuk refocusing Covid-19 dianggap tidak transparan.

Menurutnya, dari realokasi yang dianggarkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 137 milyar lebih. Apabila ada informasi yang menyebutkan anggaran Covid-19 sebesar Rp 139 milyar itu tidak benar.

Bupati saat sambutan peluncuran Sistem Antrian Online BPJS Kesehatan di Pendopo Kabupaten Pati Kamis (28/5/2020) menjelaskan, pengalokasian anggaran untuk Covid-19 itu akan digunakan secukupnya sesuai kebutuhan.

“Dana tersebut belum digunakan secara keseluruhan, sebab untuk kegiatan penanganan wabah Covid- 19 di Pati masih jalan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, realokasi anggaran yang telah dibuat sebelumnya, sebesar Rp 32 miliar, tapi ternyata itu tidak memenuhi syarat dari ketentuan pemerintah pusat, sehingga yang terjadi untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) di Pemkab Pati harus ditunda.

“Tadinya hanya Rp 32 miliar. Namun setelah ada petunjuk dari pemerintah pusat akhirnya kita me-realokasi dan refocusing lagi, namun yang kedua hasil akhirnya menjadi Rp 137.144.301.000,” ungkap Haryanto.

Lebih lanjut disebutkannya, alokasi penganggaran dana realokasi dan refocusing bukan untuk bantuan sosial semata, namun sesuai perencanaan untuk alokasi anggaran dibagi 3 bidang yakni bidang kesehatan Rp 34.286.000.000, bidang Jaring Pengaman Sosial Rp 75.430.301.000 dan bidang penguatan ekonomi Rp 27.428.000.000, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 137.144.301.000.

"Saat ini, Pemkab Pati baru mencairkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 7,9 miliar, dan itu digunakan untuk pembelian APD, masker, alat rapid test serta yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, pencairan bansos, dan penguatan UMKM, dan sejauh ini untuk anggaran itu belum habis," terangnya.

Masyarakat tidak usah khawatir dengan pengelolaan APBD di masa pandemi, karena tidak ada niatan untuk mencari keuntungan pribadi di tengah wabah, bahkan kepada Sekda dan seluruh jajaran agar tidak mencari keuntungan di tengah kesusahan ini.

“Kalau saya niat mencari keuntungan untuk apa saya memprakarsai sumbangan dari Korpri yang jumlahnya tidak sedikit yaitu Rp 1,2 miliar. Belum lagi sumbangan dari pengusaha dan dari relawan-relawan,” tepis Bupati.

Dirinya juga menjamin bahwa pengelolaannya akan dilakukan secara terbuka. Bila masa pandemi berakhir, ia juga mempersilahkan adanya pengecekan juga audit penggunaan anggaran.

“Itu tadi mudah- mudahan bisa menjawab yang selama ini di medsos, ada yang kata-katanya agak kasar tapi saya nggak papa itu karena mereka tidak tahu,” pungkasnya. (WIS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.