Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Diduga Tidak Transparan Kelola APBDes, Kades Maidi Didemo Masyarakatnya

Masyarakat Desa Maidi melakukan aksi di depan Balai Desa Maidi menuntut transparansi pengelolaan anggaran dan penyaluran BLT. Foto : Sukadi Hi Ahmad.
Tidore
- Forum Peduli Kelangsungan Maidi (FOLILA Maidi), Desa Maidi, Kecamatan Oba Selatan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Desa Maidi pada Senin (18/5/2020). Aksi itu dilakukan terkait dengan pengelolan angaran yang dinilai tidak transparan.

Masyarakat yang tergabung dalam FOLILA Maidi itu menuntut aparatur Desa Maidi untuk transparan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Mereka menilai selama ini pengelolaan APBDes terkesan tertutup, mulai dari anggaran Covid-19 sampai pada anggaran operasional BUMDes.
  
Koordinator Lapangan FOLILA Maidi Julfikar Hasan dalam orasinya mengatakan gerakan yang mereka bangun merupakan gerakan murni yang berangkat dari kebijakan Pemerintah Desa (Pemdes) yang tidak memihak pada rakyat dan begitu tertutup. Mereka juga mengeluhkan lambatnya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang sampai kini tidak ada kejelasan. Julfikar Hasan juga menilai, BUMDes yang seharusnya menjadi lokomotif penggerak ekonomi masyarakat desa sampai hari ini tidak ada kemajuan dalam pengelolaannya.

"Kami datang kepada Pemdes untuk meminta klarifikasi terutama soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seharusnya patut dan tunduk pada regulasi Permendes PDT Nomor 6 Tahun 2020 dan Surat Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020." tandas Julfikar.

Dia juga mengatakan, setelah FOLILA Maidi melakukan aksi tersebut, Kepala Desa (Kades) Maidi kemudian mendatangani Surat Peryataan dihadapan masyarakat Desa Maidi terkait penyaluran BLT dan transparansi pengelolaan APBDes.

"Setelah melaksanakan hearing terbuka dengan FOLILA Maidi di Balai Desa Maidi dan disaksikan masyarakat Desa Maidi, Kades Maidi menandatangani surat peryataan," ungkap Julfikar Hasan

Massa aksi juga meminta pemerintah desa agar memenuhi penyatan sikiap yakni 1. Menyalurkan BLT sebelum tanggal 24 Mei 2020 (sesuai Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020) dengan menunggu pencairan Anggaran. 2. Mambantu masyarakat membuat e-KTP dan KK. 3. Memberikan kejelasan terkait pengelolaan BUMDes, 4. Memberikan transparansi anggaran yang bersumber dari Dana Desa dengan Anggaran Dana Desa. 5. Mengeluarkan Maklumat Kepala Desa terkait Larangan Pemeriksaan Penumpang Kapal Laut di Pelabuhan Laut Maidi. 6. Memberikan Format RPJMDes Desa Maidi tahun 2020. dan 7. Memberikan data penerima BLT kepada FOLILA Maidi untuk dikawal.

Surat peryataan ini disaksikan langsung oleh masyarakat Desa Maidi dan ditanda tangani di atas meterai 6.000 dan Kades mengaku siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku apabila tidak memenuhi.

Korlap Julfikar Hasan menegaskan, pihaknya akan tetap mengawal kebijakan Pemdes Maidi. (LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.