Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Disnakertrans Malut Soroti PHK Sepihak PT IWIP

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Ridwan Hasan. 
WEDA - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)  itu mendapat sorotan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara.

Kepala Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, Ridwan Hasan, Jum'at (15/5/2020), mengatakan bahwa ada kesan manager HRD PT IWIP itu mengambil kebijakan sepihak dalam melakukan PHK karyawan, dan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di perusahan itu sendiri. Hal itulah yang menjadi salah satu pemicu pekerja melakukan protes.

Ridwan Hasan menjabarkan, kronologis unjuk rasa yang terjadi di PT IWIP itu sebenarnya menuntut cuti yang tidak dibayar. "Selesai dari unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja itu kami dari Dinaskertrans memediasi rapat bersama oleh kedua bela pihak yaitu dari serikat pekerja dengan PT IWIP. Pada saat mediasi itu terdapat kesepakatan-kesepakatan yang ada termasuk cuti yang tidak dapat dibayar," ungkap Ridwan.

Ridwan juga mengatakan, pada substansinya itu memberikan kepastian pada karyawan dari tiga posisi, misalnya karyawan yang memiliki KTP di luar Maluku Utara, pada waktu cuti (dirumahkan terkait pandemi covid-19) tidak diberikan gajinya, tetapi hak-hak BPJS dan THR-nya itu harus dibayarkan. Sedangkan karyawan yang memiliki KTP di luar Halteng itu mereka masuk pada tanggal 30 April yang lalu, tetapi dengan syarat mereka harus karantina selama 17 hari, sedangkan gaji dan semua haknya itu harus dibayarkan. Kemudian harus diprioritaskan karyawan yang berada di lingkar tambang.

Ia juga menambahkan, komposisi pekerja yang ada di PT IWIP itu hampir 80% sehingga kami membuat mediasi itu untuk mencari titik temu antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan dan itu hasil yang kami rilis dalam rekomendasi dan rekomendasi itu ditetapkan pada awal bulan dan belum sempat disosialisasikan kepada karyawan sudah terjadi unjuk rasa 1 Mei 2020 lalu. "Jadi belum sempat rekomendasi terkait dengan upah gaji dan segalanya itu sudah pecah unjuk rasa 1 Mei lalu," ungkap Ridwan.

Rekomendasi Forkopimda ini, pihak Disnakertrans atas perintah Gubernur Maluku Utara untuk segera memberikan sosialisasi, baik sosialisasi rekomendasi Forkopimda maupun rekomendasi hasil yang rapat mediasi perusahaan dengan serikat pekerja terkait dengan gaji karyawan.

Rencananya pada tanggal 16 Mei, Disnakertrans Maluku Utara akan menyosialisasikan rekomendasi Forkopimda dan sosialisasi hasi rekomendasi yang sudah diberikan oleh kedua bela pihak yakni Serikat Pekerja dan PT IWIP mengenai dengan gaji dan THR.

Ridwan juga berharap, PUK SPSI harus segera dibentuk supaya status SPSI itu harus berada di perusahan. Kemudian, Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) harus dibuat, supaya KKB itu mengikat kedua bela pihak, yaitu pekerja dan perusahan.  KKB itu rujukan dari UU Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan sehingga kedua bela pihak tidak melangkahi aturan tersebut. (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.