Header Ads

https://daihatsu.co.id/

DPRD Halteng akan Surati PT IWIP Terkait Kontrak Kerja dan Pembahasan Tuntutan Pekerja

Wakil Ketua II DPRD Halmahera Tengah Hayun Maneke. Foto : Masdar
WEDA - Unjuk rasa buruh pada 1 Mei 2020 lalu, menyisakan tanya dari berbagai pihak. Aksi demonstrasi yang dilakukan Forum Perjungan Buruh Halteng (FPBH) yang berujung pembakaran beberapa fasilitas perusahaan, penangkapan karyawan dan akhirnya pemutusan hubungan kerja (PHK) atas karyawan PT IWIP itu masih menjadi perbincangan publik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengan (Halteng) pun angkat bicara. Wakil Ketua II DPRD Halmahera Tengah Hayun Maneke menyampaikan, demonstrasi buruh  untuk memperingati Hari Buruh Sedunia dan Hari Buruh 1 Mei kemarin masih menjadi polemik yang sampai saat ini belum usai.

Melihat hal tersebut, DPRD akan melakukan rapat bersama antar Komisi I dengan komisi III yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan pertambangan, untuk menyurat ke PT. IWIP guna membahas masalah ini.

Lebih lanjut Hayun Maneke mengutarakan, pihaknya akan mempertanyakan kontrak kerja antar perusahan dengan karyawan. Hal itu penting lantaran kontrak dinilai merugikan karyawan. Oleh karena itu, mereka akan melakukan komunikasi dengan PT IWIP untuk merubah model kontrak yang dibuat pihak perusahaan yang tentunya berdasarkan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga kita tidak melanggar ketentuan.

Terkait penahanan beberapa karyawan oleh Polda Malut, Hayun mengatakan, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian karena merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Polda Malut selaku penegak hukum. "Jadi kalau ada yang melakukan anarkis sudah pasti penegak hukum akan mengambil langkah. Namun tidak serta merta karyawan yang ditahan langsung dinyatakan bersalah, tapi prosesnya harus dilakukan untuk bisa diketahui siapa yang melakukan anarkis serta siapa yang menjadi otak dibalik anarkisme tersebut," tandas Hayun.

Ia menandaskan, DPRD secara politik akan mendorong penegak hukum,  agar menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan.

Kepada perusahaan, lanjutnya, diharapkan agar memenuhi tuntutan karyawan sepanjang itu menjadi tanggung jawab perusahaan. "Saya kira tuntutan para buruh yang merasa tidak diperhatikan oleh pihak perusahaan itu juga tidak semestinya disampaikan dengan cara anarkis," tegas Hayun.

Ia menekankan agar hak-hak buruh yang menjadi tanggung jawab perusahan harus dipenuhi, karena demonstrasi kemarin itu lantaran buruh merasa hak-hak mereka diabaikan oleh perusahaan.

Terkait dengan tuntutan untuk aktivitas perusahaan dihentikan dulu karena alasan Covid-19, menurutnya, tidak ada dasar untuk itu. Sebab sampai saat ini Halteng belum diizinkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB) dari Pemerintah Pusat. Karena pemberlakua PSPB itu kewenangannya Pemerintah Pusat.(DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.