Header Ads

https://daihatsu.co.id/

DPRD Kota Tikep : Refocusing Anggaran sebesar Rp196 milyar Harus Segera Dilaporkan ke Pemerintah Pusat

Wakil Ketua I DPRD Kota Tikep Mohtar Djumati. Foto : Sukadi. 
Tidore - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perintah Daerah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan pembahasan refocusing anggaran senilai total Rp.196 miliar untuk penanganan pandemi covid-19.

Mereka membahas soal penyesuaian anggaran dilakukan agar terkonsentrasi untuk kegiatan penanganan covid-19 termasuk juga dampak yang ditimbulkannya. Nilai itu diperoleh dari efisiensi dan pemotongan anggaran di setiap progran dan kegiatan organisasi pemerintah daerah di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan juga DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tidore Kepulauan Mohtar Djumati mengatakan, refocusing anggaran pada awalnya sebesar Rp.196 milyar, namun dalam perkembangannya pemerintah daerah meminta penambahan angaran sebesar Rp 7 milyar. Hingga kini belum diketahui apakah pemerintah sudah menambahkan anggaran sebesar Rp 7 milyar atau belum.

"Pekan kemarin DPRD berkeinginan melakukan rapat bersama dengan pemerintah daerah (PEMDA), sehingga DPRD telah menyiapkan surat berkisar pada tangal 15 Mei, namun berdasarkan informasi dari ketua DPRD bahwa pertemuan bersama belum bisa dilakukan, sebap Pemerintah Daerah masih memiliki agenda penting lainnya yang belum bisa tingalkan, sehingga sampai saat ini belum dillakukan rapat bersama," kata Wakil Ketua I DPRD Kota Tidore Kepulauan Mohtar Djumati.

Berdasarkan informasi yang di terima DPRD, apabila belum memenuhi PMK Nomor 35 Tahun 2020, maka Pemerintah Pusat akan memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Tidore Kepulauan, sehingga anggaran yang diserahkan sebatas gaji pegawai. Jangan sampai anggaran yang sudah di lakukan refocusing belum disampaikan ke Pemerintah Pusat, maka akan mengganggu program pemerintahan dan berpengaruh pada anggaran penanganan pandemi Corona atau Covid -19 di Kota Tidore Kepulauan.

"Peraturan Mentri Keuangan (PMK) 35 mengisyaratkan untuk melakukan refocusing anggaran pada belanja pegawai kemudian pengadaan belanja barang dan jasa minimal 50 persen dan belanja modal minimal 50 persen, tetapi dalam belanja modal apa bila tidak memenuhi 50 persen maka bisa digunakan pada belanja lainnya yang tidak termasuk pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial," papar Mohtar.

Dia menambahkan, anggaran dalam penanganan pandemi covid-19 ini, pihak DPRD meminta agar pemerintah menyampaikan skema penanganan, sehingga dari skema penangan bisa diketahui berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Pihaknya juga meminta agar angaran untuk penangan Covid-19 di geserkan ke Dana Tak Terduga (DTT), dan hingga saat ini DPRD belum melakukan pengecekan berapa besar DTT yang masuk dan sudah dikelurkan, tetapi DPRD juga sudah mendengar digunakan oleh Gugus Tugas Covid-19 pada tahap pertama sebesar Rp 2,5 milyar bersumber dari Dana Tak Terduga, tahap kedua di gunakan angaran sebesar Rp5,7 milyar dan juga angaran sembako sebesar Rp12 milyar yang dibagikan menjelang Idul Fitri kemarin.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.