Header Ads

https://daihatsu.co.id/

DPRD Kota Tikep : Seluruh Masyarakat Tikep Berhak Mendapatkan Bantuan Sembako



Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) melalui Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 telah melakukan pembagian sembako kepada masyarakat di delapan kecamatan. Namun demikian, dalam pembagian sembako itu dinilai masih belum merata.

Pembagian sembako untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 itu dibagikan belum merata. Masih ada warga yang berhak menerimanya, namun belum mendapatkan bantuan sembako.

Anggaran bantuan sembako itu masuk dalam anggaran penanganan covid-19 dalam APBD Kota Tikep melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang digeser menjadi Dana Tak Terduga (DTT) sebesar Rp.12 Miliar.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tidore Kepulauan Mohtar Djumati dalam sebuah pertemuan bersama unsur pimpinan dan Tim Pansus Covid-19 DPRD Kota Tikep mengatakan, penyaluran sembilan bahan pokok (sembako) yang mengunakan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan, ada terkesan terjadi diskomunikasi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan, sehingga ada sejumlah masyarakat yang memiliki kartu keluarga (KK) belum mendapat bagian penyaluran sembako.

Mohtar Djumati mengatakan, pihak DPRD harus menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Tikep, mereka berhak untuk mendapatkan sembako itu baik yang sudah memiliki KK maupun belum memiliki KK.

Ia menandaskan, meskipun mereka serumah dan di sana ada dua KK maka berhak mendapatkan sembako. Hal itu lantaran sembako yang disalurkan ke masyarakat itu mengunakan APBD Kota Tikep yang diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU).

"Dana Alokasi Umum (DAU) masuk di Kota Tikep diperhitungkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, hingga yang dimaksud dengaan jumlah penduduk juga termasuk dengan masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK). Untuk itu seluruh masyarakat memiliki hak mendapatkan sembako yang salurkan oleh Pemerintah Kota. Namun masyaraakat juga berkewajiban memenuhi administrasi agar semua dana yang dikelurkan dapat dipertangung jawabkan," ungkap Wakil Ketua I DPRD Kota Tidore Mohtar Djumati.

Dia menambahkan, DPRD Kota Tikep meminta kepada seluruh kepala desa dan pihak kelurahan agar lebih aktif di lapangan, sebingga bisa mengetahui masyarakat yang belum kebagian sesuai dengan hak selaku masyarakat Kota Tikep.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Ratna Namsa pada kesempatan sama juga menyampaikan agar  Lurah dan Kepala Desa yang belum mendistribusikan sesuai dengan persyaratan KK, walaupun satu rumah memiliki dua KK atau lebih, tetap harus mendapat sesuai dengan jatah per KK. Hal itu lantaran basis pemberian sembako adalah per KK.

"Meskipun dalam rumah lebih dari satu KK, maka yang menerima sesuai dengan KK-nya. Karena basis pemberian sembako mengunakan KK," tambah Wakil Ketua II DPRD Kota Tikep Ratna Namsa.

Ketua DPRD Kota Tikep Ahmad Ishak menambahkan, kepada Lurah dan Kepala Desa se-Kota Tikep diharapkan berperan aktif membantu pemerintah kota agar dalam penyaluran bantuan sembako ini bisa terbagi dengan merata dan tepat sasaran serta tidak bermasalah, baik secara administrasi maupun masalah hukum di kemudian hari.

Pada kesempatan sama, Ketua Pansus Covid -19 DPRD Kota Tidore Kepukauan, Ridwan Moh Yamin, menambahkan masyarakat yang tidak memiliki KK bisa melaporkan ke Kelurahan dan Desa. Apabila mereka sudah menikah maka diminta untuk melampirkan buku nikah agar bisa terdata sehingga bisa diusulkan kembali.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.