Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Faisal Basri Kritik Pengesahan RUU Minerba

Faisal Basri kritiki RUU Minerba dan DPR yang menyetujui RUU itu. Foto : Ist.
Jakarta -
DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) menjadi Undang-Undang. RUU ini sebelumnya mendapat kritikan dari berbagai kalangan, dan Selasa (12/5/2020) kemarin DPR sudah ketok palu.

Pengamat ekonomi Faisal Basri bersuara keras terhadap pengesahan RUU Minerba itu. Ia menilai, pengesahan RUU Minerba itu merupakan langkah nekat guna menyelamatkan pengusaha batu bara.

Faisal menekankan, RUU Minerba itu dapat dikatakan sebagai sarana untuk mengesahkan perpanjangan kontrak karya yang akan berakhir. Mereka rupanya sudah ngebet lagi, dan pengesahan ini menjadikan karpet merah bagi pengesahaan RUU Omnibus Law yang tengah dibahas di tengah pandemi covid-19 yang belum berakhir ini.

Pengesahan RUU Minerba itu disepakai hampir semua fraksi di DPR, kecuali Fraksi Demokrat. Delapan fraksi yang menyetujui itu adalah Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PAN dan PPP.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mewakili Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada DPR. Menurutnya, RUU Minerba itu menjawab permasalahan pertambangan mineral dan batu bara di masa mendatang.

Bagi Faisal Basri, RUU Minerba itu karpet merah bagi para pengusaha batu bara. Faisal menilai, ada pasal yang membuat perpanjangan kontrak tidak lagi perlu lewat lelang. RUU Minerba yang kini menjadi Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara itu disebut bakal membuat pengajuan perpanjangan kontrak diperpanjang dari dua tahun menjadi lima tahun.

Persoalan batubara, menurut Faisal, sebenarnya menjadi salah satu agenda dalam Omnibus Law. Namun, ia melihat dengan nasib rancangan beleid itu yang masih tanda tanya di tengah mewabahnya Virus Corona ini, RUU Minerba menjadi pelapis bila Omnibus Law belum gol di periode ini.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah mengatakan, pemerintah secara sadar memberikan bentuk jaminan untuk melindungi keselamatan elite korporasi, tetap tidak bagi lingkungan hidup dan rakyat.

Menurut Merah, kini koalisi masyarakat sipil tengah menimbang langkah yang akan diambil setelah UU itu resmi disahkan. Mereka akan mengambil langkah hukum maupun non-hukum untuk UU Minerba yang baru itu.(ANS/TM)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.