Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Pemerintah Pusat Wacanakan DKI Jakarta sebagai Percontohan New Normal; Sebelumnya Anies Baswedan Tegaskan Belum Akan Longgarkan PSBB

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharno Manoarfa. Foto : kompas
Jakarta - Gubernur Anies Baswedan baru saja menandaskan kebijakannya untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta hingga 4 Juni 2020. 

Tak berselang lama, pemerintah pusat malah melontarkan wacana untuk memperlonggar PSBB dan daerah yang menjadi percontohan adalah DKI Jakarta.

Wacana pelonggaran itu disampaikan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kepada media melalui telekonferensi Kamis (21/5/2020) polisisi PPP ini mengatakan Provinsi DKI Jakarta berpeluang untuk dijadikan daerah percontohan penyesuaian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Alasannya, pihaknya menilai DKI Jakarta dipersiapan untuk menghadapi new normal akibat pandemi virus corona atau Covid-19, karena provinsi yang dipimpin Anies Baswedan ini mampu menekan reproduksi efektif (Rt) virus corona lebih kecil dari angka 1.

"Jadi, kami akan gunakan Jakarta sebagai benchmark (tolak ukur PSBB)," ujar dia pada telekonfrensi, Kamis (21/5/2020).


DKI Jakarta dipilih sebagai percontohan didasari dengan statistik angka reproduksi efektif (Rt) virus corona yang telah berada lebih kecil dari level 1. Adapun penyesuaian PSBB bisa dilakukan saat kondisi di wilayah tersebut dapat bertahan paling sedikit 14 hari.

"Kita semua berharap bisa menekan angka Rt itu lebih kecil dari angka satu selama 14 hari, apabila kita ingin lakukan pelonggaran PSBB," ungkap dia.

Dia menambahkan, sistem kesehatan yang ada di Ibu Kota juga dinilai telah memadai. Apalagi jika dibandingkan dengan jumlah kasus baru yang memerlukan perawatan di rumah sakit angkanya lebih kecil.

"Indikator lain yang menerangkan jika DKI Jakarta dapat diterapkan penyesuaian PSBB karena kapasitas tes laboratorium yang mencukupi dan memiliki strategi tes yang jelas. Pengetesan setidaknya harus mencapai 3.500 tes per satu juta penduduk
.(OK/RED)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.