Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Informasi Publik Dijamin Undang-Undang dan Konstitusi, Tak Elok Ada Pejabat Publik yang Diduga Menutup Diri

Pati -
Menjadi pejabat publik merupakan pilihan dengan sederet tanggung jawab yang melekat kepadanya.  Apalagi menyangkut hajat hidup masyarakat, tentu mereka harus siap dengan konsekuensi terhadap publik yang mereka layani. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggariskan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana.  Hal itu diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.  Beleid ini didasari bahwa informasi merupakan hak asasi sebagai mana diatur dalam konstitusi kita,  Pasal 28 F dan 28 J UUD 1945.

Lantaran hal itulah,  setiap institusi publik baik itu di pusat maupun daerah sudah seharusnyalah mematuhi ketentuan tersebut. Apalagi apabila yang meminta informasi tersebut adalah wartawan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Berdasarkan pantauan media ini di lapangan, ada saja pejabat publik belum memahami posisi informasi publik yang merupakan hak asasi. Apalagi dalam menghadapi wartawan yang melakukan tugas jurnalistiknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apalagi ada ketentuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers di mana disebutkan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)."

Semua pihak sudah seyogianyalah memahami ketentuan tersebut. Apalagi wartawan sudah menjalankan profesinya untuk menyajikan informasi kepada publik, yang mereka layani. Tata negara itulah yang harus difahami, dan semua harus menghormati serta menaatinya.

Kondisi yang kurang mengenakkan terjadi tatkala beberapa wartawan mencoba mengkonfirmasi ke Kepala Dinas Pekerjaan Umu dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati. Saat itu, Senin (11/5/2020) wartawan ingin melakukan konfirmasi dugaan sejumlah proyek yang bermasalah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, seperti rehabilitasi irigasi di Desa Margomulyo, Tayu, yang tidak sesuai teknis dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah, pembangunan IPAL di Bulu Manis tahun 2018 yang mangkrak, hingga pembuatan embung di Desa Payak sudah seyogianyalah mendapatkan informasi mengenai hal itu. Apalagi ada sebagian diantara proyek tersebut berdasarkan informasi sudah ditindak-lanjuti oleh Kejaksaan maupun Kepolisian. Namun, keinginan pewarta itu harus bertepuk sebelah tangan. Mereka tak mendapatkan konfirmasi dari sumber yang seharusnya dapat memberikan kejelasan mengenai beberapa proyek tadi, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati.

"Kami menduga sikap Bapak Faizal ini dilakukan, agar segala masalah di DPUTR tidak bisa terekspose, sebab untuk bertemu dengan beliau juga sangat susah, lebih mudah bertemu dengan menteri atau dengan Bupati," ungkap Bambang, salah satu wartawan di Kabupaten Pati, dengan nada kesal, Senin (11/5/2020).

Sikap yang ditunjukkan oleh pejabat publik yang tidak mau menerima wartawan untuk melakukan konfirmasi ini patut disayangkan. Tidak seharusnya pejabat publik harus menghindar dengan jurnalis, apalagi ketika dirinya berada di ruangan dan enggan menemui. Padahal ada beberapa media lokal yang begitu mudah untuk menemuinya, itu artinya sikap yang ditunjukkan terkesan hanya pilih-pilih media yang bisa melakukan peliputan dengannya di Dinas DPUTR.

Ketika wartawan mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala DPUTR melalui telepon selularnya, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapannya. (WIS) 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.