Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19 Membuat Rakyat Bingung? Doni Monardo pun Bingung

Kepala BNPB Doni Monardo galau mengungkap sejumlah persoalan dalam menangani pandemi covid-19. Foto : Ist.
Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan pandemi covid-19 terkadang membuat bingung. Baru-baru ini, di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kementerian Perhubungan mengambil kebijakan untuk melonggarkan moda transportasi massal.

Alhasil, bandara pun mulai kemarin sudah ramai lagi. Mulai kemarin (7/5) Bandara Soekarno Hatta ramai penumpang, setidaknya ada sekitar 579 datang dari luar negeri. "Hasil pemeriksaan, terdapat 11 penumpang yang merupakan ABK dari Italia dinyatakan positif COVID-19," ujar Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soetta Anas Maruf, Jumat (8/5).

Itulah salah satu yang dikhawatirkan. Indonesia ini belum sembuh dari pandemi, tapi ada saja kebijakan yang kontrakproduktif lantaran didasari keinginan tertentu semisal bisnis yang malah bisa mengakibatkan pandemi ini tak kunjung usai.

Kegalauan itu juga terungkap tatkala Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Doni Monardo yang juga Kepala BNPB mengungkap sejumlah persoalan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia ke DPR RI.

Doni Monardo mengatakan, ada tiga persoalan yang menjadi hambatan dalam penanganan Covid-19. Yang pertama ialah penyakit Covid-19 itu sendiri. Kemudian diperparah dengan urusan birokrasi dan masih adanya ego sektoral pemerintah.

"Inilah saya katakan tadi kita punya tiga persoalan, pertama penyakitnya Covid, kedua birokrasi kita tidak terintegrasi, ego sektoral," kata Doni dalam paparannya kepada Tim Pengawas DPR, Jumat (8/5/2020).

Lalu kemudian, yang terakhir ialah kebijakan pemerintah yang terkadang justru membuat bingung lantaran berubah. Ia juga menyoroti kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang belakangan membuka kembali akses seluruh moda transportasi.

"Yang disampaikan Pak Budi Karya belum tentu salah. Tetapi, mohon maaf pemerintahnya malah justru membuat rakyat bingung," kata Doni.

Sebelumnya ia menilai, ketiadaan transportasi juga bisa menjadi masalah tersendiri di tengah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Tidak adanya akses transportasi membuat hambatan sejumlah sektor, semisal keterlambatan pengiriman spesimen Covid-19 dari wilayah seperti yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Doni.

"Sudah prosesnya lambat ditambah lagi keadaan transportasi. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan Covid ini. Bagaimana kita bisa dapat data," katanya. (AR/KMP)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.