Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Kebijakan Penutupan Pintu Masuk ke Tidore Merugikan Penjualan Bulanan

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Daud Muhammad. Foto : Sukadi Hi Ahmad. 
Tidore - Kebijakan menutup akses dari Ternate ke Kota Tidore Kepulauan dinilai akan menguntungkan pihak tertentu dan merugikan masyarakat yang melakukan penjualan hasil bulanan yakni sayur, rica, tomat dan hasil bulanan lainnya.

Saat wartawan mengkonfirmasi ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan,  Daud Muhammad, di Lobi Kantor Wali Kota Tidore, Selasa (12/05), dikatakannya, memang ada pengecualian sesuai dengan Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 Pusat, Surat Edaran Dirjent Perhubungan Laut. "Semua akses ditutup, kecuali ada pengecualian," tandasnya.

"Jadi ada pengecualian-pengecualian yang nanti akan ditetapkan sesuai dengan edaran dari Gugus Tugas Covid-19 pusat, edaran dari Dirjen Perhubungan Laut terkait dengan ada pengecualian. Jadi semua akses itu di tutup," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore, Daud Muhamad.

Lebih lanjut ia mengutarakan, penutupan akses ke wilayah Kota Tikep namun ada pengecualiannya. "Ada nanti dirinci di edaran covid-19 Nomor 4 pusat dengan edaran di Dirjen Perhubungan Laut Nomor 21. Terkait dengan penanganan Covid di RI," ujar Daud Muhammad.

"Contoh pengecualian seorang pegawai PNS Provinsi. Dia orang Tidore tapi bekerja di Ternate harus mendapat surat keterangan dari atasan bersngkutan. Kemudian dia harus memiliki hasil keterangan, dari kesehatan mengatakan bahwa dia sehat dalam bentuk rapid test," tandas Kadis.

Masih terkait penutupan akses transportasi laut. Itu pun ada warga masyarakat yang mau melakukan pengurusan di lembaga pemerintah, dia harus memiliki persyaratan tersebut. Jadi ada pengecualiannya disitu.

"Kalau dia berurusan. Kalau contoh pensiun urusan ke Ternate karena lembaga ini. Dia harus mendapat surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan setempat. Dan harus memiliki  surat keterangan berbadan sehat dalam bentuk rapid test itu," tandasnya.

Kepala Dinas Perhubungan itu juga menyampaikan, penutupan tanpa pengecualian untuk pedagang tidak diizinkan melakukan aktivitas penjualan di Ternate. Terkecuali yang bersangkutan melakukan pengurusan di lembaga pemerintah.

"Kalau yang jualan di Ternate ini juga dibuka maka sama saja tidak usah lakukan penutupan, sehingga pengecualian ini juga untuk TNI/ Polri dan ASN. Tidak untuk para penjual," tegasnya.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.