Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Komisi III DPRD Halteng Soroti Dugaan Pemanfaatan Lahan Masyarakat oleh PT IWIP

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Halteng Munadi Kilkoda.
Weda
- Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah Munadi Kilkoda menyoroti persoalan sengketa lahan yang dimanfaatkan oleh PT. IWIP.

Dalam press release yang diterima BIZLAWNEWS perwakilan Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda mengungkapkan, lahan usaha dua itu ada sejak transmigrasi dan sudah bersertifikat. Artinya hak milik atas tanah tersebut tidak diragukan lagi.

"Jadi kalau PT IWIP membuka lahan usaha dua itu untuk kepentingan industrinya tanpa mendapat persetujuan dari pemilik hak tersebut, PT IWIP secara langsung patut diduga melakukan tindakan perampasan. Ini melanggar hak asasi manusia (HAM)," tegas Munadi Kilkoda.

Munadi yang juga Ketua AMAN Maluku Utara itu mengutarakan, "Pemilik hak itu semestinya ditempatkan sebagai subjek yang terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap wilayah tersebut. Mereka punya hak untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pemanfaatan kawasan, termasuk juga punya hak untuk menolak kebijakan perusahan jika perusahan bertindak tidak sesuai kepentingan mereka."

Ia menyarankan, PT IWIP sebaiknya duduk melakukan perundingan terlebih dahulu dengan masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih melebar. Kemudian, lanjutnya, Sambil proses tersebut dilakukan, seluruh aktivitas perusahaan di atas lahan milik masyarakat itu dihentikan sampai ada kesepakatan kedua pihak. "Jika sudah ada kawasan yang dibuka atau ditabrak segera diganti rugi kepada pemilik hak," ucapnya.

Hal lain lagi, masih menurut Munadi, lahan pertanian itu tidak boleh dialihfungsikan. Apalagi pengalihfungsian lahan itu untuk kepentingan industri tambang yang punya risiko kerusakan ekologi yang tinggi. Hal itu menyalahi ketentuan dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.

Weda Tengah juga dalam Perda Nomor 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) ditetapkan sebagai wilayah pengembangan transmigrasi pertanian pangan. Tentu harus ada lahan pertanian yang diproteksi untuk dilindungi dari berbagai kegiatan yang bisa merubah fungsinya. "Ini kan tidak logis," tandasnya.

Ia menyarankan agar PT. IWIP harus jeli melihat kondisi ini. Hal itu karena lahan pertanian pun dimasukan dalam kawasan konstruksi. Contohnya lahan dua di Trans Kobe. Hal itu jelas menabrak RTRW Halteng. "Saya minta SKPD terkait menegur mereka, tidak boleh bertindak semau dia tanpa koordinasi dengan Pemda atau dengan masyarakat yang menerima dampak dari kebijakan tersebut," tandasnya.

"Prinsipnya saya mendukung langkah yang dilakukan masyarakat untuk mengambil kembali hak milik mereka yang dikuasai PT IWIP saat ini," tandas Mundi. (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.