Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Lantaran Dinilai Terkontaminasi Politik, Anggota BPK Disoal Kembali

Jakarta - Meskipun di tengah pandemi covid-19, sorotan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepertinya belum juga mereda. Setelah terjadi polemik dalam pemilihan lima anggota BPK 2019-2024 pada 17 Oktober 2019 silam, kini anggota lembaga auditor itu disoal kembali.

Kali ini yang mempersoalkan adalah ISeA Watch. Lembaga penelitian yang konsentrasi untuk menilai kinerja BPK itu menyoal keterpilihan anggota lembaga itu. Mereka menyoal mengapa anggota BPK yang dipilih itu mayoritas mantan politikus. Lima anggota yang terpilih itu adalah, Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto, dan Pius Lustrilanang
Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto, dan Pius Lustrilanang

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MA Lantik Lima Anggota BPK Periode 2019-2024", https://nasional.kompas.com/read/2019/10/17/11542831/ma-lantik-lima-anggota-bpk-periode-2019-2024.
Penulis : Deti Mega Purnamasari
Editor : Fabian Januarius Kuwado

Keppres 101/P Tahun 2019 yang mengangkat lima anggota BPK tahun 2019-2024 pun mereka gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Mereka mendalilkan pemilihan anggota BPK selama ini tidak berdasarkan azas tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana telah diketahui, Good Governance sudah sejak lama diadopsi dan diterapkan oleh sebagian besar negara-negara demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara masing-masing. Good Governance diterima, diperjuangkan dan diwujudkan karena tepat dan relevan dengan keinginan serta tuntutan masyarakat atau rakyat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Sejak tahun 2000 Indonesia juga berusaha menerapkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, diawali melalui reformasi konstitusional sebagai kelanjutan manifestasi Reformasi Nasional tahun 1998. Reformasi UUD 1945 dilakukan tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2000, 2001 dan 2002.

Berdasarkan reformasi UUD 1945 maka penyelenggaraan pemerintahan negara oleh semua lembaga negara dan lembaga pemerintah di pusat dan di daerah diarahkan untuk menciptakan Good Governance. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 serta undang-undang yang mendasari masing-masing lembaga negara dan lembaga pemerintah bersangkutan.

Berdasarkan konstitusi dan undang-undang hasil reformasi tersebut setiap kebijakan dari lembaga negara dan lembaga pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan termasuk keputusan yang berkaitan dengan kepentingan negara, rakyat atau masyarakat luas harus mencerminkan prinsip-prinsip Good Governance.

Good Governance merupakan atau mengandung prinsip-prinsip dasar yang saling berkaitan yaitu taat hukum, demokratis, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, pengawasan, dan beberapa prinsip lainnya. Dalam penerapan Good Governance, penyelenggara negara selain taat hukum juga selayaknya menjalankan prinsip-prinsip lainnya sebagai tersebut.

Berkaitan dengan kebijakan yang akan diputuskan, kepada publik baik perorangan maupun komunitas diberi ruang dan kesempatan untuk mencermati, memberikan pendapat, mengkritisi bahkan ikut mengawasi. Selain itu publik juga berhak untuk mendapatkan informasi yang layak berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang dan telah diputuskan penyelenggara pemerintahan negara.

BPK sebagai Lembaga Negara yang Mandiri

UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK RI merupakan salah satu wujud reformasi undang-undang. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa BPK sebagai Lembaga Negara yang mandiri. Selain itu dalam konsideran UU No. 15 tahun 2006 dinyatakan bahwa dibentuknya BPK untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

BPK RI sebagai salah satu anggota dalam “International On Supreme Audit Board Institution” atau INTOSAI. Dalam Kongres INTOSAI di Lima, Argentina tahun 1971, BPK RI turut menandatangani Deklarasi Lima tahun 1971. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan salah satu formulasi (rumusan) tentang independensi bagi “Supreme Audit Board”, yang mencakup independensi organisasi / kelembagaan, independensi politik dan independensi personal / pribadi, dimaksudkan untuk menghindarkan konflik kepentingan.

Pengadopsian dari Deklarasi Lima Tahun 1971 dan Konsideran UU No. 15 tahun 2006 sangat tepat dan konsisten dengan kedudukan BPK sebagai Lembaga Negara yang mandiri. Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, BPK menerapkan “tiga pilar” yaitu integritas, profesionalitas, dan independen.

Mencermati hal tersebut, Nurmadjito Pramu, SH, MH, peneliti ISeA Watch berpandangan, melihat kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban BPK sangat strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sudah selayaknya BPK sungguh-sungguh menerapkan dan memiliki komitmen dengan prinsip-prinsip Good Governance dan “tri pilar” tersebut.

Ia mengutarakan, komitmen dan penerapannya oleh personal BPK selayaknya dimulai sejak rekruitmen calon anggota BPK serta para calon auditor pelaksananya. Khusus pemilihan calon anggota BPK oleh DPR juga sungguh-sungguh mempertimbangkan kedudukan BPK sebagai Lembaga Negara yang mandiri.

Pemilihan Anggota BPK Dinilai Cederai Prinsip-Prinsip Good Governance

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 tahun 2006, pemilihan anggota BPK dilaksanakan oleh DPR. Pada tahun 2019 pemilihan calon anggota BPK telah dilaksanakan untuk menggantikan lima anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2019. Pelaksanaan pemilihan calon anggota BPK oleh DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Nurmadjito Pramu mengungkapkan, seluruh proses mulai dari pendaftaran peserta pemilihan hingga keputusan menetapkan calon anggota BPK terpilih dilaksanakan oleh DPR tanpa membentuk suatu panitia independen (di luar DPR) untuk membantu dalam proses pemilihan. Walaupun dalam Peraturan Tata Tertib DPR disebutkan perlu pertimbangan DPD namun tidak ditegaskan berkaitan dengan substansi pemilihan.

Selain memenuhi prinsip taat hukum, prinsip-prinsip lainnya diabaikan atau setidak-tidaknya sangat dibatasi, terutama prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan.

Peserta pemilihan calon anggota BPK relatif sedikit hanya sebanyak 67 orang, dengan komposisi dapat dikategorikan 8 peserta berlatar belakang politisi termasuk seorang anggota DPR dan dua anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2019 serta 59 peserta berlatar belakang non politisi.

Di antara peserta pemilihan terdapat seorang peserta yang pernah ada kaitan dengan kasus Panama Paper, sewaktu yang bersangkutan berstatus pejabat negara pada suatu Lembaga Negara.

Lebih lanjut diutarakan Nurmadjito, pada saat "fit and proper test” oleh para anggota DPR di Komisi XI patut diduga selama mengikuti test secara psikologis tiada kesetaraan antara peserta dari non politisi dan peserta dari politisi, terutama yang memiliki perwakilan di DPR secara khusus di Komisi XI.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap independensi dalam pelaksanaan “fit and proper test” dan penilaian oleh Komisi XI.

Hasil akhir pemilihan melalui pemungutan suara di Komisi XI menunjukkan bahwa diputuskan lima calon anggota BPK terpilih termasuk 4 orang berlatar belakang politisi dari partai yang memiliki perwakilan di Komisi XI.

Meskipun pemilihan calon anggota BPK telah mentaati peraturan perundang-undangan namun cara dan praktek pemilihan oleh DPR selama periode tahun 2009 – 2019 telah menciderai dan tidak sungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip Good Governance lainnya, dan lebih mengutamakan kepentingan politik.

Sidang Paripurna DPR telah memutuskan dan menetapkan lima calon anggota BPK terpilih periode 2019 – 2024, selanjutnya disampaikan kepada Presiden RI untuk diresmikan berdasarkan Keppres No. 101 P tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019. Presiden RI sebagai penyelenggara pemerintahan Negara kemudian telah meresmikan lima anggota BPK.

Walaupun DPR dan Presiden RI telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan (taat hukum) namun pemilihan, penetapan dan peresmian anggota BPK, kedua lembaga negara tersebut dinilai menciderai dan tidak sungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Nurmadjito Pramu mengatakan, ISeA Watch sebagai salah satu komponen pengawasan masyarakat telah mencermati, mengkritisi dan menyampaikan pendapat termasuk mengenai pemilihan anggota BPK serta kelemahan, penyimpang serta pelanggaran hukum yang terjadi di BPK selama periode 2009 – 2019.

Kita telah ketahui pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan oleh oknum anggota BPK dan beberapa auditor senior telah mencederai integritas, profesionalitas dan independensi. Mereka akhirnya menjadi pasien KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Produk dari pemilihan anggota BPK periode 2009-2019 itu dinilai belum menceriminkan prinsip integritas, profesionalitas dan independen. Hal itu lantaran mereka juga tersangkut kasus korupsi. 

Nurmadjito juga mengutarakan, selain track record colon anggota BPK, seharusnya mereka juga melihat profesionalitas dari calon anggota BPK itu. (AR/CR)



Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.