Header Ads

https://daihatsu.co.id/

LSM BPPI Audiensi dengan Kejari Pati Terkait Tuntutan Terhadap Anggotanya

Audiensi antara LSM BPPI dengan Kejari Pati, Senin (18/5/2020). Foto : Wisnu. 
Pati - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, Senin (18/5/2020).

Kedatangan mereka itu untuk melakukan audensi terkait tuntutan terhadap Awang Dodi (AD) atas kasus yang menimpanya yang saat ini masih dalam proses persidangan.

Dalam pertemuan itu, LSM BPPI menganggap bahwa hukum yang ada di wilayah Pati ini carut-marut dan tidak memiliki keadilan. Hal itu menyusul tuntutan hukum yang menimpa AD mereka nilai tidak sesuai prosedur dan tidak memiliki keadilan.

Hadi, Sekretaris DPD BPPI Kabupaten Pati, dalam pertemuan itu berpandangan bahwa tuntutan hukum terhadap AD salah satu anggota BPPI dianggap tidak sebanding. Hal itu, lanjut Hadi, lantaran tuntutan yang ditujukan kepada AD itu juga dilakukan oleh orang lain. "Kami datang ini tidak untuk melakukan interupsi, dan kami mendukung kinerja Kejaksaan,"  kata Hadi.

Meski begitu, Hadi juga meminta agar proses hukum terhadap AD dievaluasi kembali, karena dianggap tidak sebanding dengan tuntutan yang diajukan. "Kami berterima kasih dengan proses hukum yang ada, namun kami berharap agar tuntutan itu dievaluasi kembali," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Pati Firman dalam kesempatan itu mengatakan akan mengevaluasi kembali dengan tuntutan yang ditujukan terhadap DD. Pihaknya mengaku akan memberikan tuntutan kecuali ada fakta yang harus dituntut secara normal.

"Kadang saya memberikan tuntutan dengan hati nurani, bahkan itu juga sudah saya tegaskan kepada Jaksa, namun dari luar selalu ada intervensi, ada apa dengan Kejaksaan," papar Firman.

Sejauh ini, lanjutnya, banyak yang protes terhadap Jaksa apabila menerapkan aturan dalam memberikan tuntutan, padahal untuk tuntutan yang ditujukan selama ini untuk Kejaksaan Negeri Pati masih terbilang rendah dibanding dengan tuntutan yang terjadi di Kabupaten lain. "Saya tidak pernah menggunakan kewenangan, dan saya minta kerjasamanya. Selama ini banyak yang protes, apabila kita menerapkan aturan dalam memberikan tuntutan, hanya saja untuk residivis, tetap akan kami tuntut sesuai dengan prosedur," tandasnya.(WIS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.