Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Mencari Keadilan di Tengah Pandemi

Suasana persidangan Peninjauan Kembali kasus tanah di PN Sukoharjo, Jawa Tengah. Foto : NG
Sukoharjo -
Virus Corona sudah membunuh ratusan ribu  orang di dunia. Bahkan jutaan  orang kini sudah divonis terjangkit Covid-19. Termasuk Indonesia.  Tren warga yang terjangkit cenderung meningkat. Data per 20 Mei 2020 sekitar 18. 000 orang terjangkit Covid-19. Sekitar lebih dari 1200 orang meninggal. Langkah pemerintah  melawan Corona, sangat serius. Salah  satunya  meminta semua warga tetap tinggal di rumah (stay at home).

Namun sungguh ironis. Ketika semua orang berjuang tinggal di rumah, nasib Purwanti,  68 tahun, dan anak cucunya, sebaliknya. Justeru ia harus keluar dari rumahnya di Desa Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, di tengah pandemik virus Corona sedang mengancam.

Padahal Desa Nguter, menjadi daerah dengan jumlah tertinggi positif Corona di Sukoharjo. Adalah surat PN Sukaharjo yang meminta agar Purwanti mengosongkan rumah yang ia huni hampir lebih dari 50 tahun. “Nanti kami akan  tinggal di mana?" tanyanya sambil terisak.

Surat peringatan kedua dari PN Sukoharjo agar Purwanti mengosongkan rumahnya menjadi saksi bisu. Wajah Purwanti pasrah, namun ia menolak menyerah. Hanya keadilan lah yang bisa menghalangi Purwanti keluar dari rumahnya sendiri.

Ya. Keadilan. Keadilan inilah yang tengah ia perjuangkan. Setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasinya, ia hanya diberi 180 hari untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya. PK adalah upaya terakhir yang dimiliki Purwanti. Dan reelas kedua yang ia terima adalah putusan eksekusi. “Jika tetap menolak, juru sita PN Sukoharjo akan mengosongkan rumah Purwanti secara paksa”. 

Tim Kuasa Hukum Purwanti.
Kisah Purwanti mencari keadilan memang sebuah ironi. Purwanti, seolah berjuang sendiri. Suaminya, Putut, terkena strooke sejak tiga tahun lalu. “Sejak Corona merebak di Desa Nguter, Bapak sudah kami ungsikan,” ungkapnya.

Sementara anak ketiganya yang menjadi tulang punggung ekonominya, hingga kini belum jelas nasibnya. Menurut Purwanti, anaknya yang bekerja sebagai kru di kapal Cruise, tidak bisa pulang. Masih terombang-ambing di lautan. Akibat virus Corona, kapal Cruise tempatnya bekerja tidak dibolehkan berlabuh. Semua pelabuhan di dunia menolak kapal ini berlabuh.  Kabar terakhir, kapal Cruise milik perusahaan Belanda, tempat anaknya bekerja, terlantar di Afrika.

Derita yang dialami Purwanti bermula dari kasus hutang-piutang. Bukan piutang dirinya, tetapi kakak tertuanya, (alm.) Suprapto.

Menurut Purwanti, hutang-piutang itu terjadi pada tahun 2004. Saat itu, Pak Suprapto menjaminkan sertifikat tanah milik Bapaknya (alm.) Randiman ke Bank BRI Cabang Nguter. Pinjaman pertama sebesar Rp 10 juta, ia gunakan untuk buka usaha Play Station (PS) . Pinjaman ini berhasil dilunasi.

Cerita itu diungkapkan oleh Kuasa Hukum Purwanti, Petuah Sirait, SH. Menutunya, (alm.)  Suprapto kemudian kembali mengajukan pinjaman sebesar Rp 25 juta. Namun di tengah jalan, (alm.) Suprapto terkena strooke. Akibatnya ia tidak mampu mencicil hutangnya di BRI.

Ia menceritakan, untuk melunasi hutangnya yang tersisa Rp 4 juta itu, (alm) Suprapto pinjam uang pada seseorang bernama Sudarman SH., seorang pengacara. Sertifikat dipegang Sudarman sebagai jaminan.

Masih menurut cerita kuasa hukum Purwanti, mendengar bahwa sertifikat tanah tersebut ada di tangan Sudarman, (alm.) Randiman berniat melunasi hutang anaknya yang bertambah menjadi Rp 18 juta dan meminta sertifikat tanah miliknya dikembalikan.

Namun, lanjutnya, Sudarman menolak. Menurut Petuah Sirait, Sudarman waktu itu mengatakan kalau sertifikat itu di tangan penyandang dana. Tetapi,  jika ingin sertifikat dikembalikan, Sudarman meminta sejumlah angka yang fantastis. Randiman menolak.

Sertifikat No. 661/Nguter yang dijadikan jaminan adalah tanah Bapak Randiman. Randiman  membeli tanah itu dari B. Kromoredjo seluas sekitar 800 meter lebih pada tahun 1950-an. Lalu pada tahun 1979, tanah dibalik nama menjadi dua sertifikat; Satu atas nama Suprapto seluas 456 M. Kedua, atas nama Purwanti seluas 381 Meter.

Sejak balik nama, kedua sertifikat itu dipegang Bapak Randiman. Hingga sertifikat No.661/Nguter dipinjam oleh Suprapto untuk jaminan pinjam uang di BRI. Suprarto yang sejak tahun 2004 terkena strooke, meninggal pada tahun 2009. Lalu, Randiman meninggal pada tahun 20011 karena faktor usia.

Lama tidak ada kabar, tiba-tiba muncul gugatan. Ada seorang mengaku bernama Heri Kuswanto mengaku telah membeli tanah tersebut pada tahun 2007. Gugatan diajukan pada tahun 2017, ditujukan pada Purwanti, Putut Wijanarko (suami Bu Purwanti) dan Jamal atau Sugeng Rohmat, anak Purwanti dan Putut Wijanarko.

Heri Kuswanto mengaku membeli tanah tersebut pada tahun 2007 dari Bapak Suprapto. Dari gugatan tersebut, Purwanti Cs. Kalah. Kekalahan Purwanti baik  di Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo, di Pengadilan Tinggi (PT), Jawa Tengah dan terakhir di Mahkamah Agung (MA) memang menimbulkan banyak pertanyaan tergugat.

“Saya nggak ngerti hukum, saya orang bodoh”, jelas Purwanti saat ditanya bagaimana sidang-sidang tersebut berlangsung.

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Agung inilah, Purwanti dan keluarga harus keluar dari rumah yang dia huni sejak tahun 1980-an.

Banyak kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini. Semua adik-adiknya (alm) Suprapto tidak mengenal Heri Kuswanto. Apalagi melihatnya. Dalam jual-beli tanah, para ahli waris wajib hadir dan  mengetahui jual beli tersebut. Jika jual-beli dilakukan pada tahun 2007, maka (alm.) Randiman, wajib mengetahuinya. Dan  karena itu tanah yang ia beli dari jerih-payahnya.

Menurut Purwanti, keanehan bertambah, karena tahun 2007 (alm.) Suprapto tengah menderita  strooke, yang dirawat oleh keluarga. Maka peristiwa jual beli tanah tersebut tidak dihadiri dan dilakukan oleh (alm.) Suprapto.

Berdasarkan hal ini, prinsip jual-beli tanah yang berdasarkan “terang dan tunai” diduga tidak terjadi. Karena itu, menurut salah seorang  Kuasa Hukum Purwanti,  Petuah Sirait SH., jika salah satu atau kedua-duanya tidak terpenuhi, maka jual-beli tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Batal demi hukum. Tegasnya. 

“Inikan jual-beli tanah, bukan jual beli sertifikat. Jadi kehadiran pemilik dan ahli waris lain, wajib”. Jelasnya.

Ada sejumlah fakta baru yang tidak dihadirkan dalam sidang-sidang gugatan yang akan dijadikan Novum. “Dengan novum yang kami ajukan, kami percaya putusan hakim dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini akan berpihak pada Bu Purwanti Cs,” ungkap Petuah Sirait, SH.

Kasus yang dialami oleh Purwanti memang patut mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya warga Sukoharjo. Meski belum terindikasi adanya “tangan-tangan mafia tanah” yang bermain dalam kasus ini, setidaknya masyarakat harus menyadari pentingnya melindungi kepemilikan tanahnya.

Laporan LSM LAPAAN RI ke Kejari seperti yang dilansir Tribun Solo.com (29/1) tentang adanya 21 sertifikat ganda di desa Mojorejo bisa terjadi di desa lain, termasuk Desa Nguter.  

Sementara itu, sidang PK yang diajukan Purwanti Cs., telah berlangsung sejak pertengahan Maret lalu. Tim Kuasa Hukum Purwanti antara lain;  Ahmad Kailani SH. M.Si., Petuah Sirait SH, dan Laode M. Rusliadi SH., saat ini masih terus mengumpulkan dokumen-dokumen baru lainnya. Tim masih mendalami adanya dokumen yang mengarah pada tindakan pidana pemalsuan. (NG/SR)  


 

  
















Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.