Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Organisasi Profesi Wartawan Dorong Kepolisian Mengusut Tuntas Dugaan Doxing dan Intimidasi terhadap Wartawan Detik

Jakarta - Organisasi profesi kewartawanan, AJI (Aliansi Jurnalis Independen), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) hingga Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) mendesak Kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan intimidasi terhadap wartawan Detik.com.

Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta, Erick Tanjung melalui keterangan tertulis pada Kamis (28/05/2020) mendesak polisi agar dapat mengungkap kasus doxing (penyebaran identitas) dan intimidasi terhadap jurnalis Detik.com.

AJI mendesak aparat kepolisian segera mengusut dugaan pelanggaran pidana doxing, kekerasan, maupun ancaman pembunuhan terhadap jurnalis, hingga pelakunya diadili di Pengadilan. Hal itu diutarakan Erick Tanjung dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Atal S Depari melakukan hal sama. Dalam keterangan tertulisnya, PWI mendesak polisi untuk mengungkap secara tuntas kasus dugaan ancaman pembunuhan dan doxing terhadap jurnalis Detik.com tersebut.

Ia mengungkapkan, wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap ancaman dan penghalangan terhadap wartawan bisa dikenakan hukuman penjara selama dua tahun dan denda Rp500 juta.

Hal senada juga diungkapkan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Lewat Ketua Departemen Advokasi Nuruddin Lazuardi, AMSI menyayangkan ketidakpuasan terhadap berita media yang ditindaklanjuti dengan aksi buzzer hingga berujung doxing dan intimidasi. Nurruddin mengingatkan agar masyarakat yang keberatan dengan berita di media dapat mengajukan keberatan ke Dewan Pers.

Forum Pemimpin Redaksi juga mengingatkan masyarakat dapat menempuh jalur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 jika berkeberatan dengan berita di media massa.

“Forum Pemred mengingatkan jika terjadi kekeliruan dalam pemberitaan semestinya masyarakat menempuh mekanisme hak jawab sesuai ketentuan UU Pers 40/1999,” tulis surat pernyataan Forum Pemred yang ditandatangani ketua Kemal Gani, dan Sekretaris Arifin Asydhad yang dikutip Jumat (29/5/2020).

Sebagaimana kita ketahui, kasus ini bermula ketika Detik.com memuat berita tentang rencana Presiden Jokowi yang berencana membuka mal di Bekasi, Jawa Barat. Berita itu memuat pernyataan Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi.

Belakangan Pemkot Bekasi menglarifikasi informasi tersebut, dan menyebutkan Presiden Jokowi saat itu hanya meninjau kesiapan Bekasi yang ingin menerapkan protokol new normal.(RTM)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.