Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Paska Aksi Buruh PT IWIP Halteng, Kapolda Malut Berharap Agar Perusahaan Tingkatkan Komunikasi dengan Buruh

Kapolda Maluku Utara memimpin 150 anggota TNI memasuki area proyek Weda Bay Melakukan Rapat Tertutup. Foto : Sukadi Hi Ahmad.
Weda - Paska unjuk rasa buruh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Jum'at 1 Mei 2020, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) langsung mengadakan rapat pada pukul 16.45 sampai dengan 18.30 WIT di ruang Info Center Dusun Tanjung Ulie, Desa Lelief Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

Hadir dalam rapat itu Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Rikwanto SH. M.Si, beserta para Dansat Polri, Wakil Bupati Halteng Abd. Rahim Odeyani, SH. M.H beserta unsur Muspida, Dandim 1505/Tidore Letkol Inf Cecep Kurniyawan, SAP, Kapolres Halteng AKBP Nico A. Setiawan, SIK,MM, Presiden Direktur PT. IWIP, Mr. Xiang Pinghe, Direktur PT. IWIP Kevin, Deputy Manager Security Jona, Camat Weda Tengah M. Riski dan para Kepala Desa.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Halteng Abd. Rahim Odeyani menyampaikan massa aksi telah mengajukan tuntutannya di Pemda, tetapi aksi berhasil dihalau dengan cara menjelaskan secara perlahan.

"Tolak Omnibuslaw telah dijelaskan oleh Pemda dan telah diterima oleh perwakilan massa aksi. Selanjutnya demo berlanjut terkait tuntutan Jalan km 7 yang rusak dan minta diperbaiki, hingga akhirnya dijelaskan oleh Pemda dan perusahaan massa aksi menerima. Harus menjalin komunikasi dengan baik antara perusahaan dengan buruh,"ungkap Abd Rahim Odeyani, SH, MH.

Kemudian, perwakilan SPSI Kasim Abdulah menjelaskan, aksi demonstrasi yang dilakukan pagi tadi murni dari Aliansi Lingkar Tambang dan tidak ada sangkut pautnya dengan SPSI. Kasim mengutarakan, SPSI telah merencanakan bahwa serikat pekerja membuat do'a bersama terkait May Day dan bhakti sosial. Ia menambahkan, apabila ada pelanggaran harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku dan karyawan harus ditindak tegas agar ada efek jera, untuk itu Komunikasi yang terputus harus dijalin kembali.

"Kejadian sudah kedua kali, yang pertama juga sempat terjadi pelemparan tetapi waktu itu kami bisa menghalau mundur. Berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa ini telah direncanakan. Intinya ingin menghentikan aktivitas perusahaan. Terkait dengan cara kerja TKA sering terjadi miskomunikasi antara pekerja Indonesia dengan luar. Harusnya buruh menyatu/membaur," ungkap Kasim Abdulah perwakilan (SPSI).

Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol. Rikwanto, SH, MSi  menyampaikan, selama dalam perjalanan pihaknya telah mengumpulkan informasi yang intinya bahwa ada tindakan provokasi yang dilakukan oleh beberapa oknum terhadap karyawan/buruh.

Kapolda juga menambahkan, menurut pandangan mereka bahwa perusahaan kurang merangkul buruh sehingga dapat dirangkul oleh orang lain. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar perusahaan mampu membangun dan menjalin hubungan komunikasi terhadap buruh dengan sebaik-baiknya.


Rapat Kapolda Malut, Wakil Bupati Halteng, dan berbagai unsur paska aksi.
"Kami tetap menegakkan hukum dan akan mencari pelaku-pelaku yang anarkis tersebut dan kami harap perusahaan harus memperbaiki komunikasi dengan buruhnya, karena menurut pandangan kami bahwa mereka (buruh) ada sesuatu yang mau diungkapkan, dan itu hanya perusahaan yang tau dan perusahaan harus memperbaikinya," tegas Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Rikwanto, SH, M.Si.

Dalam pertemuan, Marlon Kandaw, dari PT IWIP, mengatakan dirinya menyampaikan terimakasih atas masukannya. Pihak perusahaan akan segera memperbaikinya. "Karyawan perusahaan ini rata-rata baru sehingga kami harus merangkulnya lebih erat lagi," ujar Marlon.

Presiden Direktur PT. IWIP Mr. Xiang Pinghe menambahkan, pihaknya menyampaikan terima kasih atas gambaran secara umum dan masukan-masukan untuk merangkul karyawan. Ia menilai masukan tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaannya. Ia mengatakan, sebenarnya sampai saat ini telah dilakukan semaksimal mungkin terkait dengan komunikasi dan telah disediakan kotak saran di setiap lokasi tertentu untuk menampung saran dan masukan demi kebaikan dan kemajuan perusahaan.

Dia menambahkan, mungkin peraturan yang diterapkan oleh perusahaan belum bisa diterima karyawan. Biasanya pihaknya, lanjut Mr. Xiang Pinghe, menilai karyawan yang izin dalam masa perpanjangan kontrak telah dilihat untuk perpanjangnnya. "Apabila dalam penilaian itu kurang disiplin maka akan diberikan renungan/jeda tetapi tetap dipanggil," jelasnya.

Mr. Xiang Pinghe juga memaparkan, dalam pandemi Covid-19 perusahaan tetap melanjutkan operasional, hambatan merupakan tantangan bagi perusahaan hingga Karyawan yang cuti dan jeda jikalau sudah dipanggil kembali akan diobservasi untuk meningkatkan kedisiplinan.

"Terkait dengan karyawan yang saat ini jeda akan mendapatkan gaji seperti biasa dan tidak ada lembur. Jika ada perbedaan pendapat atau pedoman kami mohon bantuan dan masukannya kepada perusahaan kami. Beberapa waktu juga sempat terjadi demo tetapi dapat dihalau oleh Kapolres Halteng. Hari ini juga terjadi aksi dan sedikit berbeda, mungkin security kami kurang persiapan sehingga terjadi aksi perusakan aset perusahaan, karena Indonesia merupakan negara hukum, maka kami mohon untuk diproses sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan telah mengindahkan bahwa seluruh karyawan harus memiliki sifat rendah hati. Prinsip perusahaan aksi tidak boleh masuk area produksi, jadi kalau massa aksi masuk pasti akan merusak aset," ungkap Presiden Direktur PT. IWIP Mr. Xiang Pinghe.

Sementara itu, Kapolda Malut Brigjen Pol Rikwanto, SH, M.Si menginginkan perusahaan untuk bersikap terbuka.  Brigjen Pol Rikwanto, SH, M.Si menandaskan, tuntutan merupakan hal biasa, tetapi jikalau sampai aksi anarkis mungkin ada kejanggalan dalam setiap aksi buruh.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.