Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Pemkot Tikep Akan Serahkan Bantuan Sosial Tunai ke 20.728 KK

Kordinator Perencanaan Data, Pakar dan Analisis Idris Sudin didampingi Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore. Foto : Sukadi Hi Ahmad. 
TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dalam waktu dekat akan melakukan pembagian sembako dan uang tunai kepada masyarakat di delapan kecamatan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bersumber dari Dana Tak Terduga (DTT) sebesar Rp 12 Miliar.

Masyarakat yang akan menerima bantuan Pemerintah Kota Tikep berdasarkan data dari Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tidore Kepulauan, jumlah penerima bantuan di delapan kecamatan itu sebanyak 20.728 KK dari total 89 desa/kelurahan di Kota Tikep.

Rekapan Data Covid -19 Kota Tidore Kepulauan
No
Nama Kecamatan
Jumlah KK
Masuk (Kel/Desa)
Belum (Kel/Desa)
Ket
1
Kecamatan   Tidore
2.838
13
-
No Suket
2
Kecamatan   Tidore Selatan
3.083
8
-

3
Kecamatan   Tidore Utara
3.496
14
-

4
Kecamatan   Tidore Timur
1.737
7
-

5
Kecamatan Oba Utara
3.282
13
-

6
Kecamatan Oba Tengah
2.028
14
-

7
Kecamatan Oba
2.740
13
-

8
Kecamatan Oba Selatan
1. 524
7
-


Jumlah
20.728
89
-


Kordinator Perencanaan Data, Pakar dan Analisis Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-119 (Tim Covid-19) Kota Tikep Idris Sudin mengatakan, seluruh masyarakat dianggap terdampak Covid -19, karena saat ini sudah menyebar ke suluruh daerah di Kota Tidore Kepulauan.

“Sehingga nanti kasus yang muncul siapa yang yang dinyatakan positif, siapa yang orang dalam perawatan dan siapa yang berkategori sebagai OTG," ungkap Idris Sudin.

Kota Tikep sudah terdampak penyebaran Virus Corona, sehingga bisa menggangu pada aspek ekonomi masyarakat, apalagi pemerintah melakukan pembatasan sosial dengan cara penutupan pintuk masuk pelabuhan.

"Penutupan pintu masuk di Kota Tikep selama 14 hari, maka akan berpengaruh pada pelaku usaha dalam hal ini pengusaha pada angkutan laut, maka dengan kondisi yang masyarakat yang sudah tekena dampak Covid–19 maka dilakukan tutup atau tidak dilakukan penutupan pelabuhan, pemerintah tetap menyalurkan bantuan," jelas Idris.

Dia juga mengutarakan, berdasarkan SOP Penanganan penyebaran wabah covid-19 sebanyak tiga kategori ; pertama, memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat. Kedua, penanganan dampak ekonomi dan memperkuat jaring sosial. Maka pemerintah melalui Satgas Covid-19 melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok. Dengan total nilai Rp665.000 per KK. 

“Bantuan ini di berikan dalam bentuk barang yang terdiri dari beras 25 kg, gula pasir dan yang lain hingga dijumlahkan uang yang dikonversi menjadi sembako sebesar Rp515.000 dan uang sebesar Rp150.000,” papar Idris.

Idris juga menjelaskan, penerima bantuan yang dibatasi atau dikecualikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan, TNI/Polri dan pelaku usaha yang sudah memiliki keuntungan usaha per bulan di atas Rp2.500.000,-, Sehingga yang dibawah keuntungan sebesar Rp 2.500.000 tetap berhak menerima bantuan, dengan persyaratan menerima bantuan harus memiliki Kartu Keluarga (KK).

Dalam penyaluran bantuan itu Pemerintan Kota Tikep tidak dibatasi kepada masyarakat yang sudah menerima bantuan langsung tunai dan bantuan sosial lainnya, karena BLT merupakan Data yang bersumber dari data masyarakat yang sudah berkategori kurang mampu.

“Masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) sudah masuk dalam kategori kemiskinan Berdasarkan Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS), maka mereka berhak menerima bantuan tunai dari Kementerian Sosial, maka bantuan pemerintah juga berhak mereka menerima," tandas Idris.

"Untuk saat ini seluruh masyarakat memiliki hak yang sama terkecuali PNS, TNI/Polri, Pansiunan dan Pengusaha yang memiliki pendapatan di atas Rp2.500.000," tutup Idris.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.