Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Polres Halsel Dinilai Lambat Tangani Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Air Bersih di Pulau Makian

Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (PAC GPM) Pulau Makian, Ridwan R. Sarian. Foto : Sukadi Hi Ahmad.

Halsel - Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (PAC GPM) Pulau Makian mempertanyakan status penanganan kasus korupsi anggaran air bersih dan pengelolaan Dana BUMDES tahun 2015-2019 di Desa Rabutdaiyo, Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). 

Ketua PAC GPM Ridwan R. Sarian kepada media ini mengatakan, latar belakang semangat lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa mestinya menjadi acuan pokok untuk kepala-kepala desa di Kabupaten Halsel, khususnya di Kecamatan Pulau Makian.

"Kami atas nama masyarakat dan Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis Kecamatan Pulau Makian Halmahera Selatan mempertanyakan kembali kepada Polres Kabupaten Halmahera Selatan atas proses penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran senilai Rp. 150 juta terkait pembangunan air bersih di Desa Rabutdaiyo tahun 2019 yang diduga melibatkan Kepala Desa Rabutdaiyo. Beberapa waktu lalu penyidik Polres Halsel sudah turun ke lokasi untuk menyelidiki kasus ini tapi sampai sejauh ini tidak ada titik terang," ungkap Ketua PAC GPM Pulau Makian Ridwan R. Sarian.

Kemudian, lanjut Ridwan, terkait kinerja dan beberapa jenis kebijakan yang diambil oleh Kapala Desa Rabutdaiyo, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halsel, perlu dievaluasi secara keseluruhan. Pertama, masih menurut Ridwan, kebijakan pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diduga cacat prosedural dan inkonstitusional karena tidak melalui musyawarah desa (musdes). Kebijakan ini, lanjut Ridwan, menandakan kepala desa tidak mampu memahami acuan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tepatnya Pasal 9 dan Pasal 16 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jika ini adalah bentuk dan bagian dari kebijakan alternatif kepala desa sendiri tanpa musyawarah untuk mengangkat Direktur BUMDES, maka hal itu merupakan sebuah kebijakan yang keliru. Sebab, Direktur BUMDES Rabutdaiyo adalah juga telah menjabat sebagai Sekertaris Desa (Sekdes). Padahal BUMDES adalah organisasi yang terpisah dari pemerintah desa.

Kemudian Kedua, lanjut Ridwan, terkait pengelolaan dana BUMDES dari tahun 2015 sampai 2019 terkesan dikelola secara kurang transparan, karena anggaran BUMDES yang dikelola dari tahun 2015 sampai saat ini tidak ada efek balik (output) ke kas desa. "Dana BUMDES kisaran puluhan juta per tahun terkesan dihamburkan secara percuma karena tidak memberikan manfaat kepada desa dan masyarakat secara keseluruhan," tandas Ridwan.

Lantaran keadaan tersebut, PAC GPM Pulau Makian meminta sekaligus mendesak kepada Pemerintah Desa Rabutdaiyo agar mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan anggaran BUMDES selama ini sejak tahun 2015-2019.

"Kami juga meminta kepada Polres Kabupaten Halmahera Selatan agar tetap berkoperatif untuk menyelesaikan dugaan kasus kurupsi anggaran pembangunan air bersih senilai Rp 150 juta tahun 2019. Kami berkomitmen dan akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas," pungkas Ridwan. (Sukadi Hi Ahmad)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.